Pendapat Akhir Fraksi PKS terhadap LKPJ Bupati BASEL TA 2010

Bismillahirohmanirohim
Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh
Salam Sejahtera untuk kita semua

Yth : Sdr Ketua ,Wakil Ketua dan Para Anggota DPRD Bangka Selatan
Yth : Sdr Bupati dan Wakil Bupati Bangka Selatan.
Yth : Bpk Kapolres Bangka Selatan Atau yg mewakili
Yth : BPk Dandim 0413 Bangka Atau yang mewakili
Yth : Kepala Kejaksaan Negeri Bangka Selatan
Yang Kami Hormat:
- Sdr Sekretaris daerah beserta Asisten Bangka Selatan
- Para kepala instansi vertical, pejabat Struktural di lingkungan Bangka Selatan
- Para camat, lurah dan Kepala Desa di lingkungan Bangka Selatan.
- Sdr diruktur badan usaha milik daerah Bangka selatan.
- Para kepala Bank yang ada di Bangka selatan.
- Ketua Tim Penggerak PKK Bangka Selatan
- Ketua Dharma Wanita Bangka Selatan
- Para Ketua Organisasi politik, Organisasi pemuda dan organisasi kemasyarakatan yang ada di Bangka Selatan.
- Tokoh Agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda,insane pers dan hadirin yang berbahagia

PENDAPAT AKHIR FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH BANGKA SELATAN TERHADAP LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) BUPATI BANGKA SELATAN
AKHIR TAHUN 2010
Rapat Dewan Yang Terhormat,
Alhamdulillah, Segala puji bagi Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan nikmat kepada kita sekalian. Hari ini kita berkumpul untuk menyimak Pendapat Akhir Fraksi-Fraksi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bangka Selatan Akhir Tahun 2010. Laporan itu adalah bagian kecil dari laporan keseluruhan hidup kita yang kelak laporannya akan kita pertanggungjawabkan di hari setelah kita lalui hidup dunia ini. Hari di mana seluruh perbuatan dan ucapan tertulis laporannya. Tak ada satupun gerak atau ungkapan yang tidak tercatat
Rapat Dewan Yang terhormat,
Dalam kesempatan ini, izinkan kami mengucapkan terimakasih kepada Pimpinan Rapat atas kesempatan yang diberikan untuk menyampaikan Pendapat Akhir Fraksi PKS mengenai Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Bangka Selatan Akhir Tahun 2010.
Salah satu kewajiban seorang Bupati sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 27 Ayat 2 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 yang kemudian diatur secara khusus dalam PP Nomor 3 tahun 2007 adalah menyampaikan laporan keterangan pertanggungjawaban( LKPJ ) kepada DPRD atas tugas dan wewenang serta kewajiban sebagai Kepala Daerah.
Dalam awal pendapat akhir ini, F-PKS ingin mengingatkan kembali bahwa dalam menjalankan tugas dan wewenang serta kewajiban sebagai Kepala Daerah, Bupati tentunya terikat dengan Peraturan Daerah Bangka selatan Nomor 13 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah kabupaten basel Tahun 2006 – 2010 yang di dalamnya memuat visi, misi dan strategi pembangunan kabupaten Bangka selatan serta arah pembangunan lima tahun.
Rapat Dewan Yang Terhormat,
Tahun 2010, adalah tahun terakhir dari tahapan pertama periodesasi RPJPD kabupaten Bangka selatan. Tentunya pada tahun 2010 ini, asumsi dasar bahwa pencapaian program dan agenda pembangunan pada tahap pertama (2006-2010) sudah terselesaikan. Sehingga finalisasi LKPJ bupati tahun 2010 ini merupakan dasar atau pondasi dalam menentukan kebijakan dan agenda pembangunan RPJMD tahap ke dua tahun 2010 – 2015 yang merupakan kelanjutan proses pembangunan yang tidak dapat dipisahkan dengan proses pembangunan pada periodesasi sebelumnya. Hal ini sesungguhnya yang disebut dengan pembangunan berkelanjutan (sustainable development), yang merupakan salah satu prinsip dasar dalam pembangunan suatu wilayah. Karena itu diperlukan suatu bentuk evaluasi yang komprehensif dari setiap tahapan-tahapan pembangunan. Yang kesemuanya harus dituangkan dalam Progress Report
Rapat Dewan Yang Terhormat,
Dalam kesempatan yang baik ini, F-PKS menyampaikan apresiasi terhadap kerja keras Bpk Bupati beserta seluruh jajarannya dalam upaya penyelenggaraan dan pembangunan di kabuapten Bangka Selatan. Namun demikian, F-PKS juga ingin menyampaikan beberapa catatan penting dan mendasar pada kesempatan Pendapat Akhir ini. Tetapi perlu difahami oleh semua pihak, khususnya Bpk Bupati , bahwa catatan-catatan F-PKS ini kami berikan sebagai wujud kasih sayang dan kebersamaan kita dalam mewujudkan cita-cita pembangunan Kabupaten Bangka Selatan yang kita impikan bersama, yaitu sebagaimana visi kabupaten Bangka selatan pada RPJMD tahap pertama “ TERWUJUDNYA NEGERI JUNJUNG BESAOH YG SEJAHTERA MELALUI PEMERINTAHAN YANG AMANAH BERSIH DAN BERWIBAWA BERBASIS IPTEK DAN IMTAQ SERTA BERWAWASAN LINGKUNGAN “ yang menjadi tanggungjawab kita semua sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Bangka Selatan Nomor 13 Tahun 2005 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2006 – 2010. Dan selanjutnya akan dilanjutkan dengan visi RPJMD tahap kedua yaitu “ BANGKA SELATAN MAKMUR 2015”
LKPJ merupakan merupakan progress report pelaksanaan tugas atau laporan pencapaian kinerja pemerintah yang dinilai dari realisasi target anggaran selama satu tahun . Dengan demikian mekanisme LKPJ merupakan wahana untuk berbagi peran dalam menganalisis kinerja pemerintahan daerah yang telah dilakukan sepanjang tahun 2010. Kiranya hal ini akan mendorong tumbuhnya semangat objektivitas dan kemitraan yang harmonis antara pemerintahan daerah dengan DPRD dalam menyempurnakan kinerja pemerintahan daerah pada masa yang akan datang.
Rapat Dewan Yang Terhormat,
Berikut akan kami sampaikan beberapa hal yang menjadi catatan Fraksi PKS terhadap LKPJ Bupati Bangka Selatan Akhir Tahun 2010.
1. Sebagaimana fungsi dari LKPJ ini untuk memberikan gambaran tentang sejauhmana pencapaian target dan kinerja pemerintah daerah , maka sejauh ini kami tidak menemukan gambaran yang detail tentang kinerja pemerintah daerah tahun anggaran 2010. Hal ini disebabkan tidak dijelaskan berapa pertumbuhan ekonomi pada tahun 2010 ini dan pada laporan keterangan pertanggungjawaban ini hanya menjelaskan pertumbuhan ekonomi sampai tahun 2009. Fraksi PKS ( PKS dan Hanura ) merekomendasikan
a. Pada LKPJ tahun mendatang agar diakomodir indicator pencapaian kinerja tahun anggaran tersebut secara komprehensif dan mendetail seperti laju pertumbuhan ekonomi ( PDRB ), laju inflasi, tingkat pengangguran, index pembangunan Manusia ( IPM ) , angka kemampuan daya beli penduduk, angka harapan hidup, rata-rata sekolah, angka melek huruf, angka kematian ibu dan bayi, Nilai Tukar Petani dan Nilai Tukar Nelayan.
2. Sebagaimana pasal 15 peraturan pemerintah no 3 tahun 2007 bahwa LKPJ disusun berdasarkan RKPD yang merupakan penjabaran RPJMD dengan berpedoman pada RPJPD. Namun sampai saat ini dan selesainya pembangunan 5 tahun tahap pertama pemerintah daerah belum mempunyai RPJPD. Kami Fraksi PKS ( PKS dan Hanura ) merekomendasikan
a. Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan agar segera menysusun Rencana Jangka Panjang Daerah yang memuat rencana jangka panjang 20 tahun ke depan dan segera menetapkan RPJMD 2010 – 2015 sebagai arah pembangunan 5 tahun tahap kedua dalam bentuk peraturan daerah atau perbup sebagai solusi sementara sampai dibahas dan ditetapkannya menjadi peraturan daerah sampai tahun 2012 nanti sebagai tindakan preventif dalam mengantisipasi berlarut-larutnya proses pembahasan RPJMD 2010-1015 tersebut.
3. Dari sector pencapaian realisasi target Pendapatan Daerah sebesar 94,2 % bukanlah suatu hal yang patut diapresiasi karena secara umum pencapaian target dari sector PAD hanya 62,82 % dan secara factual pencapaian target PAD ini dibawah 50 %. Hal ini disebabkan terlalu rendahnya target yang ditetapkan dari potensi pajak daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dimana pajak daerah terealisasi sebesar 128 % dan Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar 183 %. Dan capaian yang paling rendah dari sector PAD ini adalah dari lain-lain pendapatan asli daerah yang sah hanya 38,2 %, hal ini disebabkan kosongnya kondisi kas daerah pada awal bulan karena adanya sistim pengalokasian anggaran kepada seluruh skpd terutama pengadaan ATK dilakukan sekaligus untuk satu tahun anggaran pada awal tahun yang akan dikelola langsung oleh bendahara di skpd masing-masing dan ini akan berimbas pada menurunya penerimaan pada sector penerimaan jasa giro dan pendapatan bunga deposito. Berdasarkan permasalahan diatas kami dari fraksi PKS ( PKS dan Hanura ) merekomendasikan

a. Pemerintah kabupaten melalui DPPKAD dan BAPEDA agar merancang sistim pengadaan ATK dengan metoda satu pintu dengan pembelanjaan dengan sistim perbulan sehingga posisi kas daerah tidak kosong dan penggunaan dana tidak semuanya digunakan diawal tahun anggaran.
b. DPPKAD agar dapat membuat pengontrolan atas pengeluar Surat Penyediaan Dana ( SPD ) berdasarkan kebutuhan secara tepat waktu. Artinya dana dikeluarkan untuk program tertentu saat program tsb sudah segera dimulai pelaksanaannya.
c. Pemerintah Kabupaten dalam prose penganggaran ke depan agar membuat estimasi harus melalui proses analisa berdasarkan data yang valid terutama data2 yang berhubungan dengan potensi pajak dan retribusi daerah.
4. Dari sector dana perimbangan pencapaian rendah dari Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak ( DBHP dan DBHBP yang hanya 73,77 % , hal ini disebabkan adanya rekayasa dalam membuat estimasi pada target DBHP Dan DBHBP yang sebenarnya tidak perlu diestimasikan karena sifat jumlahnya sudah final dari Departemen Keuangan Republik Indonesia yang tertuang dalam permenkeu, yang pada akhirnya akan mempengaruhilaporan kinerja pencapaian target pendapatan secara agregat( keseluruhan ). Kami dari fraksi PKS ( PKS dan Hanura ) merekomendasikan
a. DPKKAD dalam membuat anggaran di tahun mendatang tidak perlu membuat estimasi untuk target pendapatan yang sifat jumlah sudah fixed dari APBN, dan membuat pendapatan yg ada sesuai dengan yang sudah ditetapkan oleh departemen keuangan RI.
5. Dari sector Belanja Tidak Langsung terjadi kelebihan belanja dari belanja pegawai sebesar Rp 256,567,768.00 ( 0,2 % ) dan adanya kelebihan belanja pada belanja subsidi sebesar Rp 200,245,129.00 ( 20 % ) sebagai akibat dari adanya penambahan pegawai honorer baru, mutasi, kenaikan jabatan dan adanya penambahan biaya untuk pembayaran klaim asuransi yang tanpa dan tidak sesuai dengan perencananaan awal. Kami dari fraksi PKS ( PKS dan Hanura ) merekomendasikan
a. DPPKAD harus berkoordinasi dengan BKD dalam menetapkan jumlah belanja pegawai dengan memperhitungkan jumlah penambahan jumlah pegawai tetap , pegawai honorer, dan planning penambahan formasi baru , rencana mutasi dan kenaikan jabatan dan golongan dari PNS yang ada sehingga dengan adanya penambahan 2,5 % sebagai toleransi untuk tindakan preventif kenaikan jabatan dan golongan tidak ditemukan lagi di tahun mendatang adanya kelebihan belanja pegawai.
b. Dalam menentukan alokasi anggaran subsidi agar dianalisa dari data Monitoring evaluasi program skpd terkait dengan pelayanan asuransi kesehatan masyarakat berapa trend laju pertambahannya setiap tahun agar bisa mengestimasi secara tepat kebutuhan subsidi asuransi kesehatan setiap tahunnya dengan mempertimbangkan trend penggunaan dana asuransi pada tahun sebelumnya.
6. Adanya kelebihan belanja langsung ( BTL ) pada sector belanja pegawai sebesar Rp 227,174,156.00 ( 0,66 % ) ini suatu hal yang kontradiktif jika dibandingkan adanya penurunan dari sector belanja barang dan jasa sebesar Rp 14,666,381,867.00 ( 20 % ) dan sector belanja modal sebesar Rp 17,839,409,872.00 ( 14 % ) . Dan secara logika jika ada pengurangan dari belanja modal artinya ada beberapa program yang tidak terealisasi dan atau diadakan pembatalan pelaksanaan program karena ada permasalahn, seharusnya diikuti pula dengan penurunan penggunaan dana dari sector belanja pegawai dikarenakan adanya juga pengurangan sejumlah panitia serta jumlah hari kerja panitia, namun ini malah sebaliknya terjadi penambahan pada belanja pegawai. Hal ini kemungkinan karena disebabkan adanya pembatalan pelaksanaan program dikarenakan deficit anggaran namun panitia pengadaan barang dan jasa sudah bekerja sehingga dan adanya penambahan frequensi kerja dan jumlah panitia yang kerja. Kami dari fraksi PKS ( PKS dan Hanura ) merekomendasikan
a. Seluruh SKPD dalam merealisasikan belanja pegawai dalam hal pengadaan barang dan jasa agar membuat planning yang tepat berdasarkan prediksi dan analisa yang akurat berdasarkan data yg valid.
a. SKPD agar betul-betul mengadakan proses pengadaan barang dan jasa melakukan proses kegiatan tersebut setelah SPD ( surat penyediaan dana ) sudah dikeluarkan oleh DPPKAD.
b. DPPKAD dalam mengeluarkan Surat penyediaan Dana ( SPD ) dikeluarkan dana memang sudah tersedia pada kas daerah dan pengeluaran Surat Pengeluaran Dana ( SPD ) Tersebut memang berdasarkan skala prioritas belanja daerah yang sudah ditetapkan dalam APBD.
c. SKPD dalam membentuk panitia pengadaan barang penentuan jumlah panitia agar penentuan jumlah panitia harus betul-betul dihitung berdasarkan beban kerja maksimal ( maximal work load ) per panitia, karena kadang jumlah panitia terlalu besar dibandingkan dengan work load dari satu orang panitia dan ada beberapa anggota panitia yang tidak bekerja dan tidak memberikan kontribusi baik secara pikiran dan kerja tapi juga dibayar sebagaimana panitia yang lain yang betul-betul bekerja.
7. Adanya beberapa urusan wajib, urusan pilihan dan tugas perbantuan yang capaian realisasi targetnya rendah seperti : urusan pendidikan 67 %, urusan Kesehatan sebesar 66 %, urusan penataan ruang 67 %, urusan pertanahan 64 %, urusan penduduk dan catatan sipil 73 %, urusan pertanian 52 %, urusan kelautan dan perikanan 52 % dan tugas perbantuan 53 %. Hal ini dikarenakan banyaknya karena ketidak matangan perencananaan yang dilakukan oleh skpd terkait yang menangani urususan wajib, urusan pilihan dan tugas perbantuan tersebut walaupun memang ada juga dikarenakan factor external seperti belum adanya juklak dan juknis ( dinas pendidikan ), sehingga hal tersebut memberikan implikasi terlambatnya proses penyelesaian pekerjaan dan laporan pekerjaan tersebut dan tidak termasuk dalam laporan LKPJ pada tahun 2010 dikarenakan belum adanya pembayaran atas program yang belum terselesaikan. Adanya capaian yang rendah ini terutama yang berhubungan dengan pengelolaan Dana Alokasi Khusus ( DAK ) dan Tugas Bantuan ( TB ) baik itu dari APBN dan APBD I bisa berimplikasi pada rendahnya alokasi DAK dan TB pada tahun mendatang karena Pemerintah Daerah dianggap tidak bisa mengelola dana tersebut. Untuk itu Kami dari fraksi PKS ( PKS dan Hanura ) merekomendasikan.
a. Setiap SKPD membuat program planning yang baik sehingga tidak ada lagi program yang tidak bisa dilaksanakan dikarenakan adanya masalah tehnis seperti adanya kesalahan membuat Rencana Anggaran Belanja ( RAB ) sehingga pengguna anggaran tidak mau melaksanakan karena ditenggarai akan deficit dan kekurangan dana.
b. Setiap SKPD agar membuat Rencana Anggaran Belanja agar selalu mengadakan analsisa berdasarkan fakta di lapangan pada hal – hal yang berhubungan langsung dengan penentuan besarnya biaya suatu kegiatan yang nantinya akan dibuat ke dalam Standar Satuan Harga serta bisa memprediksi factor ekonomi makro dan mikro yang dapat mempengaruhi stabilitas harga bahan material dan bangunan yang akan dgunakan sehingga standard satuan harga yang ditetapkan sebagai bahan penyusunan Rencana Anggaran Belanja ( RAB ) sudah dapat mengantisipasi kenaikan harga bahan material dan bangunan dalam satu tahun anggaran.
8. Adanya ditemukan kualitas bangunan yang tidak memenuhi standard dari program yang sudah dilaksanakan seperti bangunan baru usia 1 tahun sudah rusak dan bahkan belum diserahkan sudah retak-retak, pintu dan jendela tidak bisa ditutup buka, adanya bangunan yg tidak sesuai denga RAB ini memberikan indikasi lemahnya peran pengawasan internal yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten terutama di aerah terpencil, terisolir dan jauh dari pusat pemerintahan seperti di lepar pongok. Jika ini terus berlangsung diprediksi pembangunan infrastruktur di Pemerintahan Kabupaten Bangka Selatan ini akan berjalan sangat lamban dan cenderung jalan di tempat dikarenakan semua SKPD hanya akan berkutat pada tahapan pembangunan pondasi di tataran mengadakan rehabilitasi atas bangunan tahun sebelumnya yang hanya berumur 1 tahun. Kami dari Fraksi PKS ( PKS dan Hanura ) merekomendasikan
a. Pemerintahan Kabupaten Bangka Selatan harus merevitalisasi fungsi dan peran pengawasan internal agar betul-betul bisa mengadakan pengawasan yang ketat, tegas dan adil mulai dari proses perencanaan sampai dengan proses finalisasi yang berakhir dengan pembayaran kepada rekanan pihak ketiga.
b. Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan harus membuat standard kualitas bangunan dengan menetapkan standard garansi dalam hitungan tahun sebagai suatu persyaratan yang harus dituangkan dalam Memorandum of understanding dengan rekanan pihak ketiga sebagai bentuk tanggung jawab atas apa yang mereka kerjakan.
c. Program-program yang berbentuk bantuan diharapkan diadakan proses serahterima dan pengawasan dalam bentuk follow up terhadap pemeliharaan selanjutnya agar program terhadap bentuk bantuan tersebut tepat guna dan tepat sasaran.
9. Adanya ketidak akuratan estimasi dalam hal menghitung, memprediksi dan mengkalkulasikan target pendapatan dari sector pajak dikarenakan adanya proses sistim administrasi data yang tidak akurat dan hanya terkesan asal jadi telah menimbulkan implikasi yang negative di masyarakat seperti hasil validasi data PBB yang menghabiskan biaya 1.4 milyar. Ini malah menjadi alasan masyarakat sebagai objek pajak PBB Perkotaan dan pedesaan tidak mau membayar karena merasa diperlakukan tidak adil karena adanya ketidaksesuaian antara nilai rumah dan jumlah pajak yang harus dibayarkan. Dan tidak hanya di masalah data Objek pajak saja malah hampir semua SKPD tidak memiliki data base yang jelas tentang administrasi yang berhubungan dengan SKPD masing-masing dan hal ini menjadi alasan tidak dapatnya atau sedikitnya alokasi APBN yang harus diserap ke daerah sebagai Tugas Pembantuan, Dana Alokasi Khusus dll. Kami dari fraksi PKS ( Pks dan Hanura ) merekomendasikan
a. DPKKAD agar segera mengadakan program restitusi ( pengurangan ) atas keberatan nilai objek pajak yang dikenakan kepada objek pajak dalam hal ini masyarakat, dan segera melakukan sosialisasi tentang tatacara penentuan nilai objek pajak kepada seluruh masyarakat untuk mengembalikan kepercayaan serta menumbuhkan kesadaran kembali untuk taat membayar pajak.

b. Kepada semua SKPD yang mendapatkan alokasi Dana Alokasi Khusus ( DAK ), Tugas Pembantuan ( TP ), Dana Block Grand agar membuat laporan secermat dan secepat mungkin agar tidak mempengaruhi alokasi dana dari APBN tahun berikutnya.

10. Adanya proses perencanaan yang dikoordinasikan oleh BAPEDA sebagai badan yang menyelenggarakan perencanaan pembangunan daerah belum mampu merancang pembangunan secara integrated dan saling ketergantungan antar lintas sektoral dimana pembangunan difokuskan kepada leading sector pembangunan daerah yang diikuti dengan skpd terkait untuk mendukung skala prioritas pembangunan leading sector tersebut. Kami dari Fraksi PKS ( Pks dan Hanura ) merekomendsikan.
a. Bapeda berfungsi sebagai badan yang betul-betul merencanakan rencana pembangunan yang integrated dan bersenergitas antar SKPD dalam mendukung program leading sector yang menjadi sekala prioritas pada setaip tahun anggaran.

Demikianlah Pendapat Akhir Fraksi PKS ( Pks dan Hanura ) terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban ( LKPJ ) bupati akhir tahun anggaran 2010 ini, kami atas nama Fraksi PKS ( Pks dan Hanura ) memohon maaf jika ada kalimat dan perkataan yang salah dan ditafsirkan secara negative atas pendapat akhir fraksi ini, namun kami sedikitpun tidak punya maksud untuk mendiscreditkan bapak bupati beserta jajarannya tetapi semata-mata hanya merupakan tanggungjawab kami secara perbuatan dan moral dalam upaya kritik yang membangun untuk kemajuan negeri junjung besaoh yang sama-sama kita cintai ini

Wabillahi Taaufiq Walhidayah
Wassalamu’alaikum Wahromatullahi Wabarokatuh

Toboali , 26 Mei 2011
FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA ( PKS dan HANURA )
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANGKA SELATAN

Ketua Sekretaris

( KAPID MA’ID ) ( SAMSIR.ST )

Anggota
1. SOPYAN MB . SH Wk. Ketua
2. AMBO UPE JUPRI Anggota
3. ZAYADI Anggota

About these ads
By FRAKSI PKS DPRD BASEL 2009

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s