Pendapat Akhir FPKS terhadap pengesahan Perda Pajak dan Retribusi Daerah

Bismillahirohmanirohim
Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh
Salam Sejahtera untuk kita semua

Yth : Sdr Ketua ,Wakil Ketua dan Para Anggota DPRD Bangka Selatan
Yth : Sdr Bupati dan Wakil Bupati Bangka Selatan.
Yth : Bpk Kapolres Bangka Selatan Atau yg mewakili
Yth : BPk Dandim 0413 Bangka Atau yang mewakili
Yth : Kepala Kejaksaan Negeri Bangka Selatan
Yang Kami Hormat:
– Sdr Sekretaris daerah beserta Asisten Bangka Selatan
– Para kepala instansi vertical, pejabat Struktural di lingkungan Bangka Selatan
– Para camat, lurah dan Kepala Desa di lingkungan Bangka Selatan.
– Sdr diruktur badan usaha milik daerah Bangka selatan.
– Para kepala Bank yang ada di Bangka selatan.
– Ketua Tim Penggerak PKK Bangka Selatan
– Ketua Dharma Wanita Bangka Selatan
– Para Ketua Organisasi politik, Organisasi pemuda dan organisasi kemasyarakatan yang ada di Bangka Selatan.
– Tokoh Agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda,insane pers dan hadirin yang berbahagia

PENDAPAT AKHIR
FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
TERHADAP
PERDA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH TAHAP I
PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA SELATAN

Rapat , Dewam Yang Terhormat,

Segala puji bagi Allah Azza wa jalla, yang atas berkat rahmat dan nikmat-Nya kita dapat berkumpul di tempat ini pada acara rapat paripurna penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Bangka Selatan terhadap Penyampaian perda Pajak dan Retribusi Daerah Tahap I. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada uswah hasanah kita Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat yang setia mengikuti sunahnya , semoga kita termasuk di dalamnya . Amin.

Rapat Dewan Yang Terhormat,

Fraksi PKS ( Pks dan Hanura ) memberikan apresiasi yang tinggi atas inisiatif Pemkab Bangka Selatan yang telah menyampaikan Perda Pajak Dan Retribusi Daerah, tentunya kita semua berharap lahirnya perda pajak dan retribusi daerah ini tidak hanya sekedar dibuat akan tetapi bagaimana dibuatkanya perda pajak dan retribusi daerah ini secara efektif dan produktif dapat meningkatkan pendapatan Asli Daerah ( PAD ) dan secara langsung dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dan tentunya sebuah perda semakin berarti mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat apabila didukung dengan SDM aparatur birokrasi yang capable, professional, credible dan mempunyai integrity .

Pembuatan perda tidak akan memberikan implikasi dan manfaat apa-apa apabila hanya menjadi sebuah buku pajangan yang menghiasi salah satu produk hukum , apabila tidak diimplementasikan dalam pelaksanaan pemerintahan Daerah. Pembuatan dan pembahasan perda tentu saja telah mengeluarkan biaya yang tidak sedikit, baik biaya social politik, waktu, fikiran dan sebagainya. Kita semua berharap perda pajak dan retribusi daerah ini akan berdaya guna dan berhasil guna bagi kepentingan masyarakat secara umum.

Rapat Dewan Yang Terhormat,

Secara normatif perda yang dibuat tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada diatasnya, jika bertentangan, maka peraturan daerah tersebut dinilai cacat dan batal demi hukum dan tidak bisa diberlakukan sebagai undang-undang . Dan secara Normatif Perda pajak dan retribusi daerah ini mengacu kepada Undang-Undang RI no 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan retribusi Daerah, Dimana Undang-undang ini merupakan salahsatu spirit yang menjadikan peran daerah dalam melakukan otonomi daerah dengan diberikannya wewenang pengelolaan pajak dan retribusi daerah sepenuhnya kepada Daerah. Diharapkan dengan diserahkannya pengelolaan pajak dan retribusi daerah ini kepada daerah bisa mengakomodir aspirasi dan keinginan masyarakat di daerah dan tidak memberatkan masyarakat serta secara langsung akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Seiring dengan berjalannya proses pembahasan perda pajak dan retribusi daerah ini Fraksi PKS ( Pks dan Hanura ) memberikan beberapa catatan strategis dan rekomendasi atas perda pajak dan retribusi daerah ini yang perlu di fololow up sebagai berikut :

1. Sebagaimana amanat UU no 28 tahun 2009 bahwa untuk efektifitas dalam pembahasan dan penelaahan maka pembuatan perda pajak daerah ini harus dibuat dalam bentuk yang integreted dalam satu paket pajak daerah yang didalamnya terdapat beberapa jenis pajak daerah. Dengan melihat kondisi perda tentang pajak daerah sudah ada dan sudah ada mengacu kepada UU no 28 tahun 2009 dan sudah terlebih dahulu di bahas dan ditetapkan menjadi perda Bangka Selatan yaitu Pajak Sarang Burung Walet ( SBW )dan Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB ) serta belum dibahasnya Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Pedesaan. Maka kami Fraksi PKS ( Pks dan Hanura ) memberikan rekomendasi agar perda pajak daerah ini ditetapkan dalam bentuk paket yaitu perda pajak daerah tidak termasuk Pajak Sarang Burung Walet( PSBW), Pajak perolehan Hak atas Tanah Dan Bangunan ( BPHTB )dan Pajak Bumi Dan Bangunan Perkotaan dan Pedesaan ( PBBPP ).

2. Adanya muatan local yang secara spesifik dan karakteristik tidak terakomodir pada UU 28 tahun 2009 yang dimiliki daerah Bangka Selatan dan adanya beberapa objek pajak yang belum ada sarana dan prasarananya dan potensi pendapatannya sangat kecil jika dibandingkan dengan biaya operasionalnya , kami dari fraksi PKS ( pks dan Hanura ) merekomendasikan agar penetapan perda retribusi daerah ditetapkan satu persatu dan tidak dalam satu paket retribusi jasa umum,retribusi jasa usaha dan retribusi perijinan tertentu sebagaimana yang disampaikan oleh Pemerintahan Kabupaten Bangka Selatan.

3. Adanya permasalahan dalam hal pembagian wewenang , tanggungjawab dan objek dari retribusi serta belum adanya sarana dan prasarana yang disediakan pemerintah kabupaten terhadap retribusi derah yang akan ditetapkan dan sampai saat ini belum bisa diselesaikan besarnya tarif dan struktur tarif, maka kami drari fraksi PKS ( Pks dan Hanura ) merekomendasikan agar raperda Retribusi Tempat Pelelangan jangan dulu ditetapkan sebagai perda pada tahap pertama dan boleh ditetapkan apabila sudah ada pembahasan lebih lanjut antara skpd terkait dan pansus I pada jadwal paripurna berikutnya.

4. Adanya keterlambatan Pemkab Bangka Selatan dalam memfollow up setiap Perda yang sudah ditetapkan dan sudah dicatat pada lembaran Daerah dengan menyiapkan Peraturan Bupati yang mengatur pelaksanaan secara detail agar bisa diimplementasikan oleh SKPD terkait maka akan menjadikan kerja keras Pansus yang dibentuk DPRD ini menjadi mubazir . Tidak ada artinya membuat Peraturan Daerah yang banyak tetapi tidak berjalan pada taraf implementasinya . Kami dari Fraksi PKS ( Pks dan Hanura ) merekomendasikan

a. Pemkab segera mempersiapkan Peraturan Bupati sebagai pedoman tehnis tentang proses implementasinya agar tidak ada salah tafsir dan salah pelaksanaannya di lapangan.

b. Pemkab harus segera menindaklanjutinya dengan mengadakan sosialisasi kepada objek pajak dan retibusi dalam hal ini adalah pajak dan retribusi daerah yang berhubungan langsung dengan rakyat sebagai objek langsung.

c. Agar bisa memberikan garansi berjalan tidaknya perda Pajak dan Retribusi daerah ini adalah sangat tergantung dalam proses penegakannya di tataran pelaksanaan dan Satpol PP sebagai ujung tombak penegakan perda harus berperan aktif dalam mengontrol pelaksanaan dan penegakan perda yang sudah ditetapkan ini.

5. Perda Pajak dan retribusi daerah ini merupakan hal yang sangat urgensitas terhadap upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah ( PAD ) Bangka Selatan , dan dari proses pembahasan bahwa kelemahan yang paling prinsipil dari semua skpd terkait , khususnya DPPKAD yang berperan besar dalam mendongkrak Pendapatan dari sector pajak dan retribusi daerah adalah tidak dan belum adanya data yang valid tentang potensi objek pajak dan retribusi daerah yang ada di daerah Bangka Selatan ini dan inilah yang menjadi penyebab utama kita belum bisa mengeksplorasi secara optimal potensi pajak dan retribusi daerah yang ada di Bangka Selatan ini. Maka kami dari Fraksi PKS ( Pks dan Hanura ) merekomendasikan

a. DPKKAD dan Dinas Terkait agar Melakukan proses pendataan ulang atas potensi pajak dan retribusi yang ada di Bangka selatan ini sesuai dengan objek pajak dan retribusi daerah yang sudah ditetapkan hari ini. Dengan data yang baru hasil data ulang itu segera membuat estimasi dan proyeksi realisasi target Pajak dan retribusi daerah Untuk triwulan ke 3 dan ke 4. Agar dengan adanya pemetaan potensi pajak ini bisa mengontrol proses pemungutan pajak secara detail dan transparan untuk mengurangi dan menghilangkan kebocoran dalam proses pemungutannya. Kami berasumsi dan berpraduga bahwa salahsatu penyebab kurang optimalnya pendapatan dari sector pajak dan retribusi adalah adanya kebocoran dalam tataran proses pemungutannya.

b. Pemkab Bangka Selatan Agar segera mencari potensi retribusi daerah yang ada dalam UU 28 tahun 2009 maupun yang belum ada dengan merencanakan pembangunan sarana prasarananya agar bisa diajukan kembali sebagai potensi Retirbusi daerah yang akan dimasukan pada prolegda pemkab pada tahun mendatang, Kita tidak boleh mengambil retribusi pada objek retribusi yang tidak ada campur tangan pemerintah dalam bentuk kontribusi pembangunan sebagai dasar pengenaan retribusi daerah.

6. Berlakunya UU no 28 tahun 2009 tentang pajak dan retribusi daerah yang merupakan legitimasi dalam menjalankan otonomi daerah dalam hal pengelolaan pendapatan daerah khususnya pajak dan retribusi daerah dengan diserahkannya beberapa pajak kepada daerah terutama pajak bumi dan bangunan merupakan hal yang merugikan untuk daerah yang berpenduduk kecil dimana dengan hasil validasi PBB yang baru diestimasi hanya akan mendapatkan pajak dari PBB sebesar 1,6 milyar ( jika ini realisasi 100 % ). Begitu pula halnya dengan BPHTB dengan adanya kenaikan dari Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak ( NPOPTKP) menjadi 60 juta maka diestimasi akan mengalami penurunan yang drastis pendapatan pajak dari BPHTB ini, karena sampai sekarang dengan Nilai Jual Objek Pajak ( NJOP ) Yang masih rendah nilai transaksi jual beli dan pengalihan hak atas tanah rata-rata hanya 20 juta, artinya hampir semua transaksi jual beli tanah dan bangunan tidak kena pajak. Dari estimasi dengan membandingkan Dana Bagi Hasil Pajak ( DBHP ) dan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak ( DBHBP ) yang selama ini kita dapat dari APBN berkisar pada nilai 13 milyar , maka saat diberlakukanya UU 28 tahun 2009 pada 2013 secara penuh maka kita akan berpotensi kehilangan pendapatan sekitar 8 milyar dalam satu tahun sebagai konsekuensi hilangnya DBHP dan DBHBP sebagai akibat pemberlakuan UU 28 tahun 2009 tersebut. Maka kami dari fraksi PKS ( Pks dan Hanura ) merekomendasikan

a. Agar Pajak Bumi Dan Bangunan Perkotaan Pedesaan ( PBBPP) jangan dulu diberlakukan sebelum tahun 2013.

b. Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan melalui DPPKAD agar segera menindaklanjuti agar mempertanyakan dan meminta adanya formula khusus untuk daerah kabupaten yang memiliki jumlah penduduk yang sedikit dalam hal formula pengalokasian Dana Alokasi Umum ( DAU ) agar Potensi Kehilangan dari akibat hilangnya DBHP dan DBHBP ini dapat tergantikan dengan adanya formula yang baru.

c. Pemerintah kabupaten Bangka Selatan melalui DPPKAD juga harus mengajukan ke Pemerintah pusat agar ada review atas kenaikan penetapan Nilai Perolehan objek pajak tidak kena pajak ( NPOPTKP) sebagaimana pasal pasal 87 ayat 4 UU 28 tahun 2009 sebesar 60 juta agar dibedakan antara perkotaan dan pedesaan , sehingga transaksi pengalihan atas tanah dan bangunan yang terjadi di pedesaan juga dapat digali secara maksimal.

Setelah dibahas dan dianalisa dalam rapat fraksi PKS ( Pks dan Hanura ) dengan meneliti secara seksama dengan mempertimbangkan permasalahan yang ada serta memetakan implikasinya ke depan yang semuanya kami tuangkan dalam bentuk catatan strategis dan rekomendasi diatas, maka dengan mengucapkan “ Bismillahirohmanirohim “ Kami Dari Fraksi PKS ( Pks dan Hanura ) DPRD Bangka Selatan menyetujui Raperda Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah tahap I yang tergabung dalam Pansus I dan pansus II ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Bangka Selatan dengan catatan harus mengakomodir dan menindaklanjuti rekomendasi yang seperti termaktub diatas.

Demikianlah Penyampaian pendapat Akhir Fraksi PKS ( Pks dan Hanura ) terhadap Penetapan perda pajak daerah dan retribusi daerah pemerintahan Kabupaten Bangka Selatan, semoga dengan ditetapkannya perda ini bisa meningkatkan Pendapatan Asli Daerah ( PAD ) dari sector Pajak dan Retribusi Daerah. Dan kami atas nama Fraksi PKS ( Pks dan Hanura ) mohon maaf jika ada kata perkata mempunyai ditanggapi dengan penafsiran yang negative,kami mohon maaf dan tidak ada maksud lain kecuali hanya demi kepentingan membangun negeri junjung besaoh yang sama-sama kita cintai ini

Wabillahi Taaufiq Walhidayah
Wassalamu’alaikum Wahromatullahi Wabarokatuh

Toboali , 26 Mei 2011
FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA ( PKS dan HANURA )
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANGKA SELATAN

Ketua Sekretaris

( KAPID MA’ID ) ( SAMSIR.ST )

Anggota
1. SOPYAN MB . SH Wk. Ketua
2. AMBO UPE JUPRI Anggota
3. ZAYADI Anggota

Iklan
By FRAKSI PKS DPRD BASEL 2009

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s