Pendapat Akhir FPKS terhadap penetapan perda pajak dan retribusi daerah tahap 2 dan perda inisitif DPRD BASEL

Bismillahirohmanirohim

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh

Salam Sejahtera untuk kita semua

 

Yth : Sdr Ketua ,Wakil Ketua dan Para Anggota DPRD Bangka Selatan

Yth : Sdr Bupati dan Wakil Bupati Bangka Selatan.

Yth : Bpk Kapolres Bangka Selatan Atau yg mewakili

Yth : BPk Dandim 0413 Bangka Atau yang mewakili

Yth : Kepala Kejaksaan Negeri Bangka Selatan

Yang Kami Hormat:

–         Sdr Sekretaris daerah beserta Asisten Bangka Selatan

–         Para kepala instansi vertical, pejabat Struktural di lingkungan Bangka Selatan

–         Para camat, lurah dan Kepala Desa di lingkungan Bangka Selatan.

–         Sdr diruktur badan usaha milik daerah Bangka selatan.

–         Para kepala Bank yang ada di Bangka selatan.

–         Ketua Tim Penggerak PKK Bangka Selatan

–         Ketua Dharma Wanita Bangka Selatan

–         Para Ketua Organisasi politik, Organisasi pemuda dan organisasi kemasyarakatan yang ada di Bangka Selatan.

–         Tokoh Agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda,insane pers dan hadirin yang berbahagia

 

 

 

 

 

PENDAPAT AKHIR

 FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA

TERHADAP

 PERDA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH TAHAP II dan PERDA INISIATIF DPRD BANGKA SELATAN

PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA SELATAN

Rapat , Dewam Yang Terhormat,

 

Segala puji bagi Allah Azza wa jalla, yang atas berkat rahmat dan nikmat-Nya kita dapat berkumpul di tempat ini pada acara rapat paripurna penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Bangka Selatan terhadap Penyampaian perda Pajak dan Retribusi Daerah Tahap I. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada uswah hasanah kita Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat yang setia mengikuti sunahnya , semoga kita termasuk di dalamnya .  Amin.

 

Rapat Dewan Yang Terhormat,

 

Fraksi PKS ( Pks dan Hanura ) memberikan apresiasi yang tinggi atas inisiatif Pemkab Bangka Selatan yang telah menyampaikan  Perda Pajak Dan Retribusi Daerah lanjutan ini . Dan secara khusus juga kami memberikan apresiasi terhadap keseriusan dan kegigihan dari Anggota DPRD Basel yang tergabung dalam Pansus I dan Pansus II walaupun mengalami keterlambatan dalam penyelesaiannya ini semata-mata dikarenakan adanya halangan dan hambatan dalam pembahasan. Hal ini menandakan bahwa ada dinamika kearah positif konstruktif dalam menghasilkan produk hukum yang betul-betul mendekati realitas yang ada dan diharapkan menjadi solusi atas persoalan yang timbul yang mendasari munculnya Perda Insiatif dari DPRD Bangka Selatan.

 

Tentunya kita semua berharap lahirnya perda pajak dan retribusi daerah ini tidak hanya sekedar dibuat akan tetapi bagaimana dibuatkannya  perda pajak dan retribusi daerah serta perda insiatif ini dapat diimplementasikan dan dapat ditafsirkan dengan mudah dalam proses implementasinya. Dan kami menaruh harapan yang tinggi agar perda yang akan disyahkan ini secara efektif dan produktif dapat meningkatkan pendapatan Asli Daerah ( PAD ), serta dapat meningkatkan kinerja pemerintahan secara global yang secara langsung dapat  meningkatkan kesejahteraan masyarakat.  Dan tentunya sebuah perda semakin berarti mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat apabila didukung dengan SDM aparatur birokrasi yang capable, professional, credible dan mempunyai integrity .

 

Pembuatan perda tidak akan memberikan implikasi dan manfaat apa-apa apabila hanya menjadi sebuah buku pajangan yang menghiasi salah satu produk hukum , apabila tidak diimplementasikan dalam pelaksanaan pemerintahan Daerah. Pembuatan dan pembahasan perda tentu saja telah mengeluarkan biaya yang tidak sedikit, baik biaya social politik, waktu, fikiran dan sebagainya. Kita semua berharap perda pajak dan retribusi daerah ini akan berdaya guna dan berhasil guna bagi kepentingan masyarakat secara umum.

 

Rapat Dewan Yang Terhormat,

 

Seiring dengan berjalannya proses pembahasan perda pajak dan retribusi daerah serta perda inisitaif DPRD BASEL ini melalui wakil Fraksi PKS yang ada di masing-masing Pansus , maka  Fraksi PKS ( Pks dan Hanura ) berdasarkan analisa dan pertimbangan jangka panjang serta memperhatikan imbas dan efek dari dibuatkanya perda ini terhadap kinerja Pemerintahan Bangka Selatan maka :

 

  1. Raperda Inisitaif DPRD Bangka Selatan.

 

  1. Perda Tata cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa lainnya.

 

Adanya Perda Kabupaten Bangka Selatan no 5 Tahun 2009 sudah menimbulkan keresahan yang berkepanjangan yang terjadi pada kepala desa yang baru terpilih setelah perda tersebut ditetapkan, dan ini menimbulkan permasalahan yang kronis sampai saat ini.

 

Namun dari hasil pembahasan dari Pansus I yang kami terima dari laporan ketua Pansus  dan mempelajari hasil pembahasan bahwa adanya perubahan yang sangat mendasar dari content pasal maupun ayat ada yang dihilangkan dari perda No 5 tahun 2009. Untuk itu setelah kami menelah dan mempelajari maka kami dari fraksi PKS ( PKS dan Hanura ) , tidak menyetujui untuk mengesahkan perda Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian perangkat desa lainnya dengan alasan sebagai berikut :

 

  1. 1.     Sesuai dengan prolegda tahun 2011 adalah revisi atas perda no 5 tahun 2009 tentang “ Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Lainnya dan pada kenyataannya adalah merubah Judul menjadi Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. Jika yang terjadi adalah merubah judul Peraturan daerah ini artinya adalah membuat perda baru dan Perda lama yaitu perda no 5 tahun 2009 harus dibatalkan atau dicabut melalui paripurna dan jika ini tidak dilakukan berarti ada dua perda yang sama yang akan mengatur satu hal yang sama.

 

  1. 2.     Jika dengan judul “ Tata Cara pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa “ ini memiliki  penafsiran bahwa sekretaris desa include didalamnya dan perda ini berlaku untuk semua perangkat desa . Padahal Sekretaris desa adalah pengeculian dan merupakan PNS yang sudah diatur oleh menteri dalam Negeri.

 

  1. 3.     Adanya ayat-ayat yang dihilangkan dari pasal yang ada di perda no tahun 2009 yang bernuansa mengatur tentang kepentingan pribadi dan politis dan ini akan menimbulkan masalah baru di tingkat masyarakat. Seperti

 

  1. a.     Ayat yang mengatur tentang pelarangan keterlibatan anggota BPD, Perangkat Desa dan tokoh masyarakat yang mencalonkan diri duduk di kepanitian. Hal ini berpotensi menjadi polemic baru.

 

  1. b.     Pasal yang mengatur Keterlibatan Perangkat desa yang sudah terpilih dalam partai politik tdk dihilangkan dan hanya dicantumkan dalam persyaratan utk mencalonkan saja. Artinya setelah terpilih perangkat bisa menjadi anggota partai politik tertentu. Hal ini juga sangat krusial dan berpotensi menimbulkan masalah baru.

 

 

 

 

 

  1. 2.     Raperda Pemakaian Kekayaan Daerah

 

Secara subsatantif Pemakaian Kekayaan Daerah Sudah merupakan bagian BAB dan Pasal pada Perda Kabupaten Bangka Selatan No 3 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah yang secara general sudah tercover dalam Perda Pemkab Basel No 3 tahun 2009 . Adanya raperda tentang pemakaian kekayaan daerah yang secara substantif merupakan bagian dari perda no 3 tahun 2009 akan menimbulkan dualisme Peraturan Daerah yang sama dan mengatur satu hal yang sama. Dan Ini akan menyebabkan kesulitan baru dalam hal proses implementasinya di tataran lapangan.  Dan ini merupakan kesalahan kita bersama dimana Balegda belum berfungsi sebagaimana mestinya seperti yang diatur dalam undang –undang no 27 tahun 2009 tentang susduk MPR,DPR,DPD dan DPRD, sehingga rancangan Peraturan daerah yang diajukan yang secara substantive sama tidak terfilterisasi di tingkat Balegda dan dimasukan dalam salahsatu PROLEGDA DPRD Bangka Selatan tahun 2011.

 

Kami Fraksi PKS ( PKS dan Hanura ) berdasarkan alasan diatas maka Kami menolak untuk menetapkan Raperda tentang Pemakaian Kekayaan Daerah dan menyarankan untuk menarik Raperda Tentang Pemakaian Kekayaan Daerah ini dari pembahasan dan meminta Badan Musyawarah untuk menjadwalkan  paripurna DPRD untuk melakukan penarikan atas Raperda pemakaian kekayaan Daerah tersebut sesuai dengan dengan Peraturan DPRD Kabupaten Bangka Selatan no 1 tahun 2009 pasal 93 ayat 1 sampai dengan ayat 6.

 

  1. 3.     Raperda tentang kerjasama antar desa dan Kelurahan

 

Kami fraksi PKS ( PKS dan Hanura ) tidak menyetujui untuk mengesyahkan raperda tentang kerjasama antara desa dan kelurahan dan merekomendasikan untuk menarik raperda tentang Kerjasama antara desa dan kelurahan dengan alasan sbb:

 

  1. 1.     Dalam PP 72  tahun  2005 tidak ada yang memuat dan mengatur tentang kerjasama antara desa dan kelurahan.
  2. 2.     Belum ada Undang-Undang dan peraturan setingkat undang-undang yang mengatur masalah kerjasama antar desa dan kelurahan.

 

 

 

  1. A.    Raperda Inisiatif Pemerintah Bangka Selatan.

 

  1. Menolak mengesyahkan perda Inisiatif Pemerintah Bangka Selatan sebagai berikut ini :

 

  1. 1.     Retribusi Izin tempat Penjualan Minuman Beralkohol.

 

Adanya Reaksi yang kontra dari tataran stake holder ( Pemangku Kepentingan ) yaitu Penjual dan masyarakat yang masih belum menerima dan cenderung menolak karena masyarakat berasumsi bahwa dengan adanya retribusi tersebut sama saja pembangunan akan dibiayai oleh sebagian dari dari hasil pengelolaan barang yang diharamkan secara agama. Penetapan perda ini akan menimbulkan penafsiran bahwa seoalah-olah Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan mau melegalkan dan mengijinkan minimum beralkohol di wilayah Bangka Selatan. Dan hal lain yang menjadi pertimbangan adanya pelemparan tanggung jawab dari SKPD Terkait dan tidak mau bertanggung jawab atas apa yang sudah dibuat , apabila nantinya perda ini akan menuai reaksi penolakan yang frontal dari masyarakat selaku stake holder ( pemangku kepentingan )

 

Berlandaskan alasan diatas maka kami Fraksi PKS ( PKS dan Hanura ) untuk menunda dulu penetapan raperda ini menjadi Perda karena masih memerlukan kajian yang lebih spesifik dan mendetail tentang implikasi yang akan ditimbulkan dengan penetapan perda Retribusi Tempat Minuman Beralkohol ini.

 

  1. 2.     Raperda Retribusi Pelayanan Pendidikan

 

Adanya saling melempar tanggung jawab siapa yang mengajukan perda ini antara Dinas Pendidikan dengan Badan Latihan Tehnis ( BLT ) Bangka Selatan yang diikuti dengan belum fahamnya dalam menterjemahkan implementasi Undang-undang 28 tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah. Dan Belum adanya  program atau kegiatan objek retribusi yang bisa dilakukan implemenTasi dari Raperda ini dimana raperda retribusi pelayanan pendidikan ini merupakan kelompok retribusi jasa usaha maka diperlukan sarana dan prasarana serta infrastruktur sebagai landasan untuk bisa dilakukannya retribusi ini. Dan sampai saat ini belum ada kegiatan atau program yang dapat dijadikan objek retribusi tersebut.

 

Kami Fraksi PKS ( PKS dan Hanura ) berdasarkan alasan diatas , menolak untuk menetapkan Raperda pelayanan pendidikan ini menjadi perda pemerintah Bangka Selatan.

 

  1. b.     Menerima raperda pajak dan retribusi daerah sebagai berikut
    1. 1.     Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
    2. 2.     Retribusi Ijin Usaha Perikanan.
    3. 3.     Retribusi tempat Rekreasi dan Olahraga.
    4. 4.     Retribusi Rumah Potong Hewan.
    5. 5.     Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.
    6. 6.     Retribusi tempat Penginapan /Pesanggrahan/Villa.
    7. 7.     Retribusi Pelayanan Tera /Tera Ulang.

 

 

Kami fraksi PKS ( PKS dan Hanura ) berharap dengan ditetapkannya 1 Perda tentang Pajak Daerah dan 6 perda tentang Retribusi Daerah ini bisa memberikan implikasi dan dampak positif secara langsung terhadap peningkatan  Pendapatan Asli Daerah ( PAD ).

 

Dengan adanya retribusi ini minimal dapat menutupi separuh bahkan penuh biaya operasional , biaya pemeliharaan serta biaya pengadaan sarana dan prasarana setiap objek retribusi sebagaimana yang sudah ditetapkan nantinya.  Dan yang paling penting dari Semuanya termasuk peningkatan PAD adalah tidak membebani stake holder ( pemangku kepentingan ) dalam hal ini adalah masyarakat yang merupakan wajib retribusi ini dan jangan sampai retribusi ini dijadikan alat dalam mendapatkan profit oleh pemerintah daerah melalui domain dari setiap retribusi yang ditetapkan.

 

Dengan bertitik tolak dari landasan pemikiran diatas maka Kami Fraksi PKS ( PKS dan Hanura ) menganggap bahwa sudah cukup kuat alasan untuk menyetujui Raperda tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan perkotaan serta 5 retribusi daerah menjadi Perda Pajak dan retribusi Daerah pemerintah Bangka Selatan.

 

Dengan ditolaknya raperda tentang Pemakaian Kekayaan Daerah dan diterimanya 6 raperda tentang Raperda maka kami dari Fraksi PKS ( PKS dan Hanura ) memberikan beberapa rekomendasi sebagai tindak lanjut dari ditetapkannya raperda pajak dan retribusi daerah serta Raperda Tata Cara pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa lainnya. Adapun beberapa rekomendasi tersebut adalah :

  1. Segera menindaklanjuti penetapan Perda –perda yang sudah ditetapkan ini dengan membuat peraturan Bupati ( Perbup ) yang akan menjabarkan secara detail  tentang tata cara implementasinya di lapangan nanti, agar mudah dan tidak terjadi multitafsir dalam proses implementasinya.

 

  1. Bamus segera menjadwalkan paripurna untuk penarikan raperda tentang pemakaian kekayaan daerah sebagaimana sudah diatur dalam peraturan DPRD Bangka Selatan no 1 tahun 2009.

 

  1. Segera memutuskan untuk raperda retribusi Pelayanan pendidikan dan retribusi ijin tempat penjualan minimum beralkohol ini  agar dijadwalkan kembali sebagaimana sudah diatur dalam peraturan DPRD Bangka Selatan no 1 tahun 2009 , karena cepat atau lambat  seiring dengan perkembangan daerah maka kedua perda ini juga harus ditetapkan untuk menjawab persoalan yang akan muncul seiring dengan perkembangan daerah Bangka Selatan.

 

  1. Secara khusus untuk Perda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan kami menganjurkan agar ditunda dulu pelaksanaannya sampai tahun 2013 sebagaimana yang sudah direkomendasikan oleh Departemen Keuangan Republik Indonesia melalaui Dirjen Pajak dan Retribusi Daerah. Dan dalam rentang waktu sebelum pemberlakuan itu agar ada usaha dari DPPKAD untuk mengajukan keberatan atas pemberian wewenang pengelolaan pajak dan retribusi daerah ini kepada daerah khusus daerah yang penduduknya sedikit dan daerah yang Nilai Jual Objek Pajaknya rendah dan meminta formula khusus penambahan Dana Alokasi Umum untuk daerah tersebut.

 

 

Demikianlah Penyampaian pendapat Akhir Fraksi PKS ( Pks dan Hanura ) terhadap Penetapan perda pajak daerah dan retribusi daerah pemerintahan Kabupaten Bangka Selatan dan Penetapan Peraturan daerah Inisitif DPRD Bangka Selatan, semoga dengan ditetapkannya perda ini bisa meningkatkan Pendapatan Asli Daerah ( PAD ) dari sector Pajak dan Retribusi Daerah dan bisa meningkatkan kinerja Pemerintahan Bangka Selatan dari segi tata kelola pemrintahan dalam hal mencari jawaban dan solusi atas permasalahan yang timbul sebagai akibat dari sustainable programme  impact  ( dampak dari program berkelanjutan ). Dan kami atas nama Fraksi PKS ( Pks dan Hanura ) mohon maaf jika ada kata perkata ditanggapi dengan penafsiran yang negative,kami mohon maaf dan tidak ada maksud lain kecuali hanya demi kepentingan membangun negeri junjung besaoh yang sama-sama kita cintai ini kearah yang lebih baik.

 

Wabillahi Taaufiq Walhidayah

Wassalamu’alaikum Wahromatullahi Wabarokatuh

 

Toboali ,  11 Juli  2011

FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA ( PKS dan HANURA )

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN BANGKA SELATAN

Ketua                                                                                                                             Sekretaris

 

 

( KAPID MA’ID )                                                                                                       (  SAMSIR.ST  )

 

Anggota

  1. SOPYAN MB . SH                                    Wk. Ketua
  2. AMBO UPE JUPRI                                   Anggota
  3. ZAYADI                                                     Anggota


Iklan
By FRAKSI PKS DPRD BASEL 2009

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s