PENDAPAT AKHIR FPKS DPRD BASEL TENTANG PERDA APBD PERUBAHAN TA 2011

Bismillahirohmanirohim
Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh
Salam Sejahtera untuk kita semua

Yth : Sdr Ketua ,Wakil Ketua dan Para Anggota DPRD Bangka Selatan
Yth : Sdr Bupati dan Wakil Bupati Bangka Selatan.
Yth : Bpk Kapolres Bangka Selatan Atau yg mewakili
Yth : Kepala Kejaksaan Negeri Bangka Selatan
Yang Kami Hormat:
– Sdri Plt Sekretaris daerah beserta Asisten Sekda Bangka Selatan
– Para kepala instansi vertical, pejabat Struktural di lingkungan Bangka Selatan
– Para camat, lurah dan Kepala Desa di lingkungan Bangka Selatan.
– Sdr diruktur badan usaha milik daerah Bangka selatan.
– Para kepala Bank yang ada di Bangka selatan.
– Ketua Tim Penggerak PKK Bangka Selatan
– Ketua Dharma Wanita Bangka Selatan
– Para Ketua Organisasi politik, Organisasi pemuda dan organisasi kemasyarakatan yang ada di Bangka Selatan.
– Tokoh Agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda,insane pers dan hadirin yang berbahagia

PENDAPAT AKHIR
FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PERUBAHAN
TAHUN ANGARAN 2011
PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA SELATAN

Sidang Paripurna yang terhormat,

Alhamdulilahi Robbil Alamin Berkat Hidayah, Rahmah serta Inayah dari Allah SWT, pada hari ini tgl 12 Desember 2010 kita kembali dapat melaksanakan Rapat paripurna dalam rangka Penetapam Rancangan APBD Kabupaten Bangka Selatan Tahun Anggaran 2011

Sholawat serta salam semoga Allah SWT limpahkan selalu kepada toladan kita, pemimpin terpercaya nabi Muhammad Saw, beserta keluarganya, para Sahabatnya dan para pengikutnya yang selalu Istiqomah hingga akhir zaman nanti. Amin.

Sidang Paripurna yang kami hormati,

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah perubahan merupakan tindaklanjut KUA PPAS perubahan tahun 2011 yang nota kesepakatannya sudah ditanda tangani antara Pemerintah Kabupaten dengan DPRD Bangka Selatan sebagai mekanisme perubahan anggaran yang diakibatkan karena adanya pencapaian target dan atau tidak tercapai target yang sudah ditetapkan pada APBD induk tahun 2011.

Dan setelah dilakukan pembahasan selama dua kali pembahasan di badan anggaran melalui wakil Fraksi PKS ( PKS dan Hanura ) yang ada di Badan Anggaran dan dilanjutkan dengan rapat di tingkat internal Fraksi maka kami Fraksi PKS ( PKS dan Hanura ) memberikan beberapa catatan strategis untuk ditindaklanjuti dan dijadikan masukan untuk proses penganggaran dan pelaksanaan APBD tahun berikutnya.
1. Adanya kenaikan yang significant dari Belanja Rutin seperti Belanja Alat Tulis kantor, Belanja pemeliharaan berkala gedung kantor, pemeliharaan kendaraan dinas dan jabatan yang total kenaikannya sebesar Rp 5,33 Milyar memberikan indikasi bahwa belum adanya batas sebagai acuan dalam mengontrol laju kenaikan belanja rutin di Pemerintah Bangka Selatan, maka FPKS ( PKS dan Hanura ) menyarankan ke depan hal-hal sebagai berikut :

a. Adanya pemisahan pos belanja rutin dan belanja kegiatan di setiap SKPD, dimana besarnya belanja rutin setiap SKPD ditentukan melalui Standard Analisis Belanja sesuai dengan kebutuhan riel setiap SKPD.

b. Dan khsusus Belanja rutin yang ada di belanja kegiatan belanja Modal, barang dan Jasa agar ditetapkan batasan maksimalnya dengan jumlah prosentase dari total besarnya nilai belanja kegiatan tersebut.

2. Besarnya belanja Pegawai yang ada di pos Belanja Langsung dikarenakan besarnya jumlah honor panitia pengadaan barang dimana sistim pembayaran honor pelaksana kegiatan ini masih berdasarkan perkegiatan, Untuk itu F-PKS ( PKS dan Hanura ) menyarankan agar ke depan sistim pembayaran honor Pelaksana kegiatan perhitungannya berdasarkan sistim paket. Dan jumlah kegiatan dalam satu paket ini diberikan batasan maksimalnya berapa kegiatan dalam satu paket tersebut.

3. Banyaknya alokasi untuk Rehabilitasi bangunan gedung terutama gedung sekolah yang umur pembangunannya dibawah 2 tahun memberikan bukti bahwa rendahnya kualitas bangunan fisik yang ada di wilayah Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan. Ini dibuktikan dengan banyaknya jumlah Rehabilitasi gedung sekolah beberapa tahun ini dan di APBD Perubahan ini terdapat belanja rehabilitasi sekolah sebanyak 10 sekolah. Untuk itu kami F-PKS ( PKS dan Hanura ) menyarankan agar ke depan diadakan pos Belanja “ Planning and Controlling Consultant “ yang independen dan terpisah dengan rekanan pihak ketiga yang mengerjakan kegiatan yang bersangkutan ( tidak memiliki hubungan secara bisnis antara pemborong dan consultant ), sehingga dengan demikian diharapkan adanya independensi dalam proses control terhadap kualitas pembangunan.

4. Rendahnya tanggungjawab rekanan pihak ketiga dalam hal kualitas bangunan fisik yang sudah dikerjakan ikut memberikan andil terhadap besarnya jumlah alokasi anggaran untuk pos rehabilitasi bangunan kantor dan gedung di Bangka selatan. Dan F-PKS ( PKS dan Hanura ) menyarankan ke depan agar Pemerintah Bangka Selatan melalui Bapeda agar membuat suatu kesepakatan dalam hal garansi bangunan dengan rekanan pihak ketiga yang melaksanakan kegiatan tersebut dalam bilangan tahun yang akan mengikat secara hukum untuk meminta pertanggungjawaban kepada rekanan pihak ketiga atas rendahnya kualitas bangunan fisik yang dihasilkan.

5. Rendah rasa tanggungjawab dari kepala SKPD yang ada di Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan dalam hal membuat laporan progress report dan pertanggungjawaban kegiatan ikut memberikan andil terhadap keterlambatan dalam penyampaian APBD Induk maupun APBD Perubahan Setiap tahunnya, sehingga memberikan efek terhadap kurang berkualitasnya hasil rancangan APBD dan APBD perubahan. Kami F-PKS ( PKS dan Hanura ) menyarankan ke depan agar Pemerintah Bangka Selatan memasukan item laporan progress report dan laporan pertanggungjawaban ini ke dalam salahsatu indicator yang ikut menentukan besarnya tunjangan perbaikan penghasilan ( TPP ), sehingga adanya suatu motivator yang mendorong semua SKPD untuk menyelesaikan laporannya tepat waktu sebagaimana yang sudah ditetapkan dalam perundang-undangan yang berlaku.

Sidang Paripurna yang Terhormat,

Setelah mempelajari dan menela’ah laporan yang ada dari wakil F-PKS yang ada di Badan Anggaran dan dibahas pada rapat internal Fraksi , maka Kami F-PKS ( PKS dan Hanura ) menyetujui untuk menetapkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan tahun anggaran 2011 menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ( APBD ) Perubahan tahun anggaran 2011 dengan masukan untuk perbaikan sebagaimana disebutkan diatas.

Sidang paripurna yang terhormat,

Demikianlah Penyampaian Pendapt Akhir Fraksi PKS tentang Penetapan Anggaran Pendaptan dan Belanja Daerah Perubahan tahun anggaran 2011. Terima Kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala khilaf dan salah.

Fastabiqul Khoirot
Wabillahi Taaufiq Walhidayah
Wassalamu’alaikum Wahromatullahi Wabarokatuh

Toboali , 12 Oktober 2011
FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANGKA SELATAN

Ketua Sekretaris

( KAPID MA’ID ) ( SAMSIR.ST )

Anggota :

1. SOPYAN MB . SH Wk. Ketua
2. AMBO UPE JUPRI Anggota
3. ZAYADI Anggota

By FRAKSI PKS DPRD BASEL 2009

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s