PENDAPAT AKHIR FPKS TENTANG LHP BPK RI BASEL TAHUN 2010

Bismillahirohmanirohim
Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh
Salam Sejahtera untuk kita semua

Yth : Sdr Ketua ,Wakil Ketua dan Para Anggota DPRD Bangka Selatan
Yth : Sdr Bupati dan Wakil Bupati Bangka Selatan.
Yth : Bpk Kapolres Bangka Selatan Atau yg mewakili
Yth : BPk Dandim 0413 Bangka Atau yang mewakili
Yth : Kepala Kejaksaan Negeri Bangka Selatan
Yang Kami Hormat:
– Sdr Sekretaris daerah beserta Asisten Bangka Selatan
– Para kepala instansi vertical, pejabat Struktural di lingkungan Bangka Selatan
– Para camat, lurah dan Kepala Desa di lingkungan Bangka Selatan.
– Sdr diruktur badan usaha milik daerah Bangka selatan.
– Para kepala Bank yang ada di Bangka selatan.
– Ketua Tim Penggerak PKK Bangka Selatan
– Ketua Dharma Wanita Bangka Selatan
– Para Ketua Organisasi politik, Organisasi pemuda dan organisasi kemasyarakatan yang ada di Bangka Selatan.
– Tokoh Agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda,insane pers dan hadirin yang berbahagia

PENDAPAT AKHIR FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH BANGKA SELATAN TERHADAP LAPORAN HASIL PEMERIKASAAN BPK RI
TAHUN ANGGARAN 2010

Rapat Dewan Yang Terhormat,
Alhamdulillah, Segala puji bagi Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan nikmat kepada kita sekalian. Hari ini kita berkumpul untuk menyimak Pendapat Akhir Fraksi-Fraksi terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Tahun Anggaran 2010. Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI ini adalah salahsatu Rangkaian proses yang harus dilalui dalam pengelolaan keuangan daerah sebagaimana sudah diamanatkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun
Rapat Dewan Yang terhormat,
Dalam kesempatan ini, izinkan kami mengucapkan terimakasih kepada Pimpinan Rapat atas kesempatan yang diberikan untuk menyampaikan Pendapat Akhir Fraksi PKS mengenai Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Tahun Anggaran 2010. LHP merupakan legitimasi yuridis formal yang dilakukan oleh BPK RI perwakilan provinsi Kep Bangka Belitung atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan Tahun Anggaran 2010 yang diberi opini “ WAJAR DENGAN PENGECUALIAN ( WDP ). Setelah membaca dan mencermati laporan pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun anggaran 2010 yang sudah ditetapkan menjadi Perda LKPJ Kepala Daerah Tahun anggaran 2010 Bangka Selatan secara yuridis formal telah mengacu dan sesuai dengan dasar hukum peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni diantaranya PP nomor 58 tahun 2009 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, PP no 8 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Permendagri no 13 tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan permendagri no 22 tahun 2011 tentang pengelolaan keuangan daerah.
Rapat Dewan Yang Terhormat,
Atas opini Wajar Dengan Pengecualian tersebut, maka kami dari Fraksi PKS ( PKS dan Hanura ) mengajak kita semua agar sama-sama bekerja dalam frame teawork , agar ke depan kita dapat memperbaiki hasil Laporan Pemeriksaan BPK RI ini dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian ( WTP ).
Dalam kesempatan yang baik ini F-PKS mengingatkan dan menegaskan kembali bahwa pengelolaan keuangan daerah hendaknya mencerminkan suatu prinsip dasar penegakan transparansi dan akuntabilitas public dalam semua tahapannya baik pada saat planning, organizing, controlling maupun pertanggungjawabannya. Oleh sebab itu , prinsip transparani dan akuntabilitas public harus diberlakukan kepada seluruh lembaga pengguna anggaran pemerintah daerah yang bekerja di atas legalitas dan legitimasi masyarakat. Transparansi dan akuntabilitas public pada dasarnya adalah perwujudan tanggungjawab kepada pemilik kedaulatan daerah sebagai pemegang saham pemerintah. Oleh karenanya seluruh lembaga penyelenggara pemerintahan Kabupaten Bangka Selatan baik di tingkat decision maker maupun operational maker daerah harus mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan daerahnya kepada rakyat.
Rapat Dewan Yang Terhormat,
Salahsatu tujuan utama diberlakukannya Otonomi daerah adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah sebagaimana diamanatkan dlm UU no 32 Tahun 2004 pasal 2 dan 3. Dan untuk meningkatkan Kesejahteraan masyarakat, salahsatu solusinya adalah meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan daerah. Dan kinerja keuangan daerah ini akan terkait dengan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban APBD yang dilengkapi dengan laporan hasil pemeriksaan BPK RI. Dan jika kita cermati dan kritisi secara detail laporan pelaksanaan APBD 2010 dan LHP BPK RI Tahun Anggaran 2010, masih terlihat antara program, target ,outcome, benefit dan impact tidak pararel bahkan terputus.
Dari pencermatan F PKS dari seluruh program yang dilaksanakan yang terlihat dari Laporan Realisasi Anggaran ( LRA ) LHP BPK RI Tahun Anggaran 2010 dari seluruh program yg dilaksanakan dan didukung dengan anggaran yang tidak begitu besar, baru bisa dilihat dari aspek input output saja. Ke depan kita berharap kualitas manajemen pengelolaan keuangan daerah kabupaten Bangka Selatan dapat ditingkatkan , tentu saja diiringi dengan kualitas pelaksanaan kegiatannya. Sehingga dari seluruh program yang dilaksanakan diperoleh output , outcome, impact dan benefits yang jelas sebagaimana yang diharapkan, bukan sekedar menghabiskan anggaran dan membukukannya secara baik.
Rapat Dewan Yang Terhormat,
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan atas sistim pengendalian internal di pemerintahan Kabupaten Bangka Selatan sesuai hasil audit BPK-RI terlihat kerangka masalahnya sbb
1. Belum adanya koordinasi dalam proses penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah daerah kabupaten Bangka Selatan antara satuan kerja perangkat daerah, sehingga laporan yang dihasilkan laporan tanpa audit dan tidak dibuat berdasarkan pada hasil laporan konsolidasi, dikarenakan entitas SKPD kurang memahami tentang penyusunan laporan.
2. Belum adanya beberapa perangkat aturan pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah seperti perbup tentang mekanisme pengelolaan anggaran kas , kebijakan akuntasi pemerintah daerah, dan tatacara pemerian dan pertanggungjawabn belanja subsidi hibah, bantuan social dan bantuan keuangan. Pemkab Bangka Selatan segera menindaklanjuti untuk membuat peraturan Bupati yang mengatur pengelolaan keuangan daerah.
3. Tidak memadainya sistim penyajian nilai persediaan( inventory value ) pada neraca per 31 desember 2010 , sebagai multi efek dari system pengelolaan keuangan daerah yang salah.Hal ini disebabkan terjadinya kesalahan pada cara stock opname yang dilakukan dalam periode jangka waktu yang sudah ditetapkan.

4. Tidak tertibnya proses Penatausahaan dan pengadaan ATK, penyajian saldo asset tetap yg tidak diyakini kewajarannya, dan penataausahaan penerimaan atas pendapatan retribusi daerah pada dinas2 mencerminkan kurangnya kompetensi SKPD yang ada di Pemkab Bangka Selatan. Dan sebagai solusinya Pemkab Bangka Selatan agar meningkatkan kompetensi PPK SKPD melalui Pelatihan Penatausahaan keuangan,dan Penatausahaan pengadaaan ATK .

5. Adanya asset yang hilang di BPMPD,Dinas Kesehatan, Kesbangpol, BLH dengan total Rp 94.817.205,00. Pemkab agar segera menindaklanjuti proses penyelesaian kerugian tersebut melalui tim penyelesaian kerugian daerah.

6. Berhubungan Dengan BUMD PT Bangun Basel , dengan adanya pembayaran kepada pemegang sahan berupa deviden sebesar Rp 164.834.143,00 padahal kondisi keuangan dari hasil audit adanya kerugian sebesar Rp 1.958.340.098,00. Padahal deviden diberikan karena adanya keuntungan dari BUMD PT.Bangun Basel bukan berdasarkan estimasi dimuka. Dengan demikian sumber pemberian deviden berasal daru modal dan buka dari laba perusahaan. Sesuai dengan hasil audit BPK maka kami merekomendasikan agar Pemkab segera menindaklanjutinya dengan memerintahkan Komisaris BUMD PT Bangun Basel untuk mengadakan RUPS dan mengesyahkan laporan keuangan dan hasil usaha yang sebenarnya.

7. Berhubungan dengan Hibah Daerah ke KONI yang berhubungan belum lengkapnya proses pertanggungjawabanya seperti : Pengeluaran yg belum didukung bukti Rp 1.087.160.650,00, Pengeluaran yang tidak diotorisasi secara lengkap RP 15.616.747.400,00, pengeluaran yg bukti transaksinya tidak memadai Rp 8.655.591.000,00, serta adanya pengeluaran yg terindikasi melanggar kepatuhan pada peraturan perundang-undangan seperti bukti setor PPN dan surat setor pajak Rp 1.228.291.340,00, indikasi pemecahan kontrak Rp 1.922.391.400,00 serta indikasi kemahalan harga Rp 177.196.074,00. Disamping itu semua barang yang sudah dibeli tidak jelas keberadaannya. Untuk itu Kami F-PKS ( PKS dan Hanura ) merekomendasikan Pemerintahan Bangka Selatan segera menindaklanjuti saran BPK dengan menginventarisir dan mengamankan asset KONI dan asset PORPROV, memerintahkan kepada KONI untuk menarik dan menyetor PPN ke kas Negara, Memerintahkan kepada pengurus KONI untuk melengkapi dokumen pertanggungjawaban serta memerintahkan kepada pengurus KONI untuk menarik dan menyetor ke Kas Daerah atas kemahalan harga. Serta kami merekomendasikan agar tidak Mencairkan Alokasi anggaran hibah Rp 6 milyar pada APBD Tahun Anggaran 2010 sebelum pengurus KONI menindaklanjuti semua apa yang disarankan BPK RI dalam Laporan Audit BPK RI atas sistim pengendalian internal.

8. Adanya beberapa tindaklanjut atas hasil pemeriksaan pengendalian intern yang belum sesuai pada tahun pemeriksaan yang lalu seperti tahun 2008 aset tanah sebesar 37.100.339.306,00, pengawasan atas proses reklamasi minimal Rp 965.400.500,00 tahun 2008, Aset tanah tahun 2007 Rp 2.585.020.226,00. Kami F-PKS merekomendasikan agar Pemkab Bangka Selatan segera menidaklanjuti sesuai dengan saran BPK RI sebagaimana yang ada di Laporan Pemrikasaan sistim pengembalian internal.
Rapat Dewan yang Terhormat,
Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah F-PKS ( PKS dan Hanura ) membuat catatan strategis dan merekomendasikan hal-hal sebagai berikut
1. Dari sector penerimaan daerah di bagian Pendaptan Asli Daerah terdapat adanya over target pajak daerah sehingga pencapaiannya sebesar 126 % dan disii lain ada juga pencapaian penerimaan daerah yang low target seperti di Lain-lain PAD yang sah hanya sebesar 39,7 %. Ini menandakan bahwa Pemerintah Bangka Selatan tidak melakukan Planning dengan baik dan terkesan asal-asalan , karena dalam melakukan prediksi dan estimasi penerimaan daerah tidak berdasarkan data yang valid sehingga menetapkan target jauh lebih rendah dari potensi yang ada begitu pula sebaliknya. Untuk Kami F-PKS merekomendasikan agar Pemerintah Bangka Selatan ke depan agar membuat Planning yang betul-betul berdasarkan data-data pendukung yang validitasnya baik, sehingga prediksi dan estimasi penetapan target sesuai dengan potensi yang ada.

2. Dari sector laporan Realisasi Anggaran khususnya di urusan wajib yang sangat rendah dimana :Dinas pendidikan 57 %, Dinas Kesehatan 46 %, dan RSUD 46 %. Ini memberikan interprestasi negative terhadap SKPD Terkait dimana SKPD tersebut dianggap tidak capable dalam mengelola anggaran sehingga pemerintah Bangka Selatan dianggap tidak mampu dalam mengelola anggaran. Untuk itu F-PKS merekomendasikan agar Pemerintah Bangka Selatan agar dapat membuat rencana yang matang dan kepala daerah agar melakukan re-evaluasi terhadap kinerja semua kepala dinas dan kepala bidang terhadap kinerjanya dalam mengelola anggaran.

Rapat Dewan yang Terhormat,
Berhubungan dengan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Penyelesaian Kerugian Daerah kami F-PKS membuat catatan strategis dan merekomendasikan hal-hal sbb:
1. Adanya tuntutan ganti rugi terhadap PNS non Bendahara yang belum terselesaikan sebesar Rp 21.720.000,00 sebagai akibat dari kelalaian pengguna terebut. Untuk itu Kami F-PKS merekomendasikan agar Pemrintah Kabupaten Bangka Selatan agar segera menindaklanjuti untuk mengembalikan kerugian tersebut dan mengidentifikasi siapa yang bertanggung jawab dengan membentuk Tim Investigasi Kerugian Negara ( TPKN ).

2. Adanya Kerugian daerah sebesar Rp 236.685.439,00 sebagai akibat dari tidak cooperative Maka kami F-PKS merekomendasikan agar Pemkab Bangka Selatan Melalui Inspektorat Daerah agar segera melaukan penagihan sampai batas waktu yang ditetapkan oleh BPK RI dan memberikan sangsi Blacklist bagi rekanan pihak ketiga yang tidak memenuhi kewajibannya sampai deadline yang sudah ditetapkannya dengan ditindaklanjuti dengan pemutusan hubungan kerjasama ke depan.nya rekanan pihak ketiga dalam melakukan kewajibannya seperti kekuranangan volume kerjaan, tidak membayar denda keterlambatan , pajak pengahsilan dan lain-lain.
Rapat Dewan Yang Terhormat,
Demikianlah Rekomendasi F-PKS ( PKS dan Hanura ) atas Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI tahu 2010. Untuk itu Apabila Ada Salah dan khilaf kami mohon maaf

Wabillahi Taaufiq Walhidayah
Wassalamu’alaikum Wahromatullahi Wabarokatuh

Toboali , 26 Mei 2011
FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA ( PKS dan HANURA )
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANGKA SELATAN

Ketua Sekretaris

( KAPID MA’ID ) ( SAMSIR.ST )

Anggota
1. SOPYAN MB . SH Wk. Ketua
2. AMBO UPE JUPRI Anggota
3. ZAYADI Anggota

By FRAKSI PKS DPRD BASEL 2009

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s