PENDAPAT AKHIR FPKS TENTANG PERDA PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD TA 2010

Bismillahirohmanirohim
Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh
Salam Sejahtera untuk kita semua

Yth : Sdr Ketua ,Wakil Ketua dan Para Anggota DPRD Bangka Selatan
Yth : Sdr Bupati dan Wakil Bupati Bangka Selatan.
Yth : Bpk Kapolres Bangka Selatan Atau yg mewakili
Yth : BPk Dandim 0413 Bangka Atau yang mewakili
Yth : Kepala Kejaksaan Negeri Bangka Selatan
Yang Kami Hormat:
– Sdr Sekretaris daerah beserta Asisten Bangka Selatan
– Para kepala instansi vertical, pejabat Struktural di lingkungan Bangka Selatan
– Para camat, lurah dan Kepala Desa di lingkungan Bangka Selatan.
– Sdr diruktur badan usaha milik daerah Bangka selatan.
– Para kepala Bank yang ada di Bangka selatan.
– Ketua Tim Penggerak PKK Bangka Selatan
– Ketua Dharma Wanita Bangka Selatan
– Para Ketua Organisasi politik, Organisasi pemuda dan organisasi kemasyarakatan yang ada di Bangka Selatan.
– Tokoh Agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda,insane pers dan hadirin yang berbahagia

PENDAPAT AKHIR
FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
TERHADAP
PERDA PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD TAHUN ANGGARAN 2010 KABUPATEN BANGKA SELATAN

Rapat Paripurna Yang Terhormat,

Alhamdulillahirobil Alamin, segala puji bagi Allah Azza Wa Jalla yang berkat atas rahmat, hidayah serta inayah-Nya kita dapat berkumpul di ruang Paripurna DPRD Bangka Selatan ini dalam acara Rapat Paripurna penyampaian Pendapat Akhir Terhadap Pertanggungjawaban Bupati Bangka Selatan atas Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2010.

Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Uswah Hasanah kita nabi Muhammad SAW , beserta Keluarga dan para sahabat yang setia mengikuti sunnahnya, semoga kita termasuk di dalamnya. Amin.

Sidang Paripurna Yang Terhormat,

Setelah membaca dan mencermati laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2010 dan jawaban Bupati atas pemandangan umum fraksi-fraksi, laporan komisi-komisi dan pendapat anggota pansus pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2010, ijinkan kami dari FPKS menyampaikan pendapat akhir terhadap Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kabupaten Bangka Selatan Tahun Anggaran 2010. Pendapat kami ini semata-mata bertujuan mengambil ibrah ( pelajaran ) dari pelaksanaan APBD 2010 untuk perbaikan di masa mendatang, kalaupun terdapat masukan, saran dan kritik semuanya masih dalam frame ( bingkai ) sebagaimana maksud tersebut diatas.

Sidang Paripurna Yang Terhormat,

Setelah membaca dan mencermati pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2010, secara yuridis formal telah mengacu dan sesuai dengan dasar hukum peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu diantaranya Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Pemerintah No 8 tahun2008 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Dalam Negeri no 13 tahun 2006 sebagaimana telah dirubah dengan peraturan menteri dalam negeri no 22 tahun 2011 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan daerah Bangka Selatan no 20 tahun 2006 tentang pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Daerah Bangka Selatan no 5 Tentang Perubahan APBD Tahun 2010. Legitimasi yuridis Formal ini yang kemudian berbuah hasil laporan Hasil pemeriksaan ( LHP ) Badan Pemeriksa Keuangan ( BPK ) atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan Tahun Anggaran 2010diberi opini “ WAJAR DENGAN PENGECUALIAN “.

Atas opini WDP tersebut sama dengan opini pada tahun anggaran tahun 2009 yang lalu, maka mengindikasikan bahwa tidak ada kemajuan dari segi pengelolaan keuangan daerah secara administrasi akuntansi , dan yang lebih menyedihkan lagi adalah kesalahan yang sama yang seperti kesalahan tahun 2009 lalu.

Sidang Paripurna yang Terhormat,

Dalam kesempatan yang baik ini, FPKS mengingatkan dan menegaskan kembali bahwa pengelolaan Keuangan daerah hendaknya mencerminkan suatu prinsip dasarpenegakan transparansi dan akuntabilitas public dalam semua tahapannya baik pada saat perencanaan, pelaksanaan, pengawasan maupun pertanggungjawabannya. Oleh karena itu, prinsip transparansi dan akuntabilitas public harus diberlakukan kepada seluruh lembaga pengguna anggaran pemerintah daerah yang bekerja atas legalitas dan legitimasi masyarakat. Transparansi dan akuntabilitas keuangan public pada dasarnya adalah perwujudan tanggung jawab kepada pemilik kedaulatan daerah sebagai pemegang saham pemerintah. Oleh karenanya seluruh lembaga penyelenggara pemerintah kabupaten Bangka Selatan di tingkat pengambil kebijakan maupun pelaksana kebijakan daerah harus mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan daerahnya kepada rakyat.

Sidang dewan yang Terhormat,

Salahsatu tujuan utama diberlakukanya otonomi daerah adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah sebagaimana dimaksud pada UU 32 tahun 2004 pasal 2 ayat 3. Dan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat salah satu solusinya adalah dengan meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan daerah. Dan kinerja keuangan daerah ini akan terkait dgn perencanaan, pelaksanaan,pengawasan dan pertanggungjawaban APBD. Namun jika kita cermati dan kritis secara detail laporan pelaksanaan APBD 2010, masih terlihat antara program, target , outcome, impact , maupun benefit tidak pararel bahkan terputus.

Dari pencermatan FPKS ( PKS dan Hanura ) dari seluruh program yg dilaksanakan dan didukung dgn anggaran yg cukup besar, baru bisa dilihat dari aspek inpt-output saja. Ke depan, kita berharap kualitas manajemen pengelolaan keuangan daerah kabupaten Bangka selatan bisa ditingkatkan, tentu saja diiringi dengan kualitas pelaksanaan kegiatannya. Sehingga dari seluruh program yang dilaksanakan, diperoleh output, outcome, impact maupun benefit yang jelas sebagaimana diharapkan, bukan sekedar menghabiskan anggaran dan membukukannya secara baik.

Sidang Paripurna yang Terhormat,

Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran ( LRA ) APBD Kabupaten Bangka Selatan 2010 sesuai hasil audit BPK RI, terlihat perangkaan berikut.

1. Sisi Pendapatan Daerah

Tahun 2010 kinerja pendapatan Daerah Bangka Selatan memang kurang menggembirakan , dari angka yang ditargetkan sebesar Rp 378,659 Milyar realisasinya hanya sebesar Rp 350,126 Milyar dan hanya terealisasi sebesar 92,46 %. Dan dari sisi nominal dan sisi pendapatan tahun 2010 ini malah menurun dibandingkan dengan tahun 2009. Adanya selisih antara target yang direncanakan dengan realisasi yang terlalu besar, fakta ini setidaknya menunjukan lemahnya proses pengelolaan keuangan dari sisi perencanaan . Oleh sebab itu ke depan perlu ditingkatkan kapasitas perencanaan anggaran terutama dalam aspek peningkatan pendapatan, antara target yang direncanakan dengan realisasi diupayakan range nya tidak terlalu jauh. Kecermatan, ketelitian, dan integritas aparatur birokrasi dalam merencanakan pendapatan daerah adalah sebuah keniscayaan. Dan pada sisi pendapatan ini yang paling rendah pencapaian realisasi pernerimaan adalah di sector Lain-lain PAD yang sah yang hanya 39,68 % dan dari Dana bagi hasil bukan Pajak yan hanya 56, 32 % dan ini disebabkan karena adanya estimasi target penerimaan yang terlalu spekulatif , dengan metoda perkiraan tanpa berdasarkan data potensi daerah dan tanpa memperhatikan realisasi sector yang sama pada tahun anggaran tahun sebelumnya. F-PKS ( PKS dan Hanura berpendapat agar ke depan agar membuat penilaian atas potensi pendapatan daerah ini berdasarkan data dan pencapaian realisasi tahun sebelumnya dan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan ( PMK) khsusunya untuk dana bagi hasil pajak dan bukan pajak.

Selain hal itu terkait kinerja BUMD PT BANGUN BASEL dibawah naungan pemerintah kabupaten belum memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah Bangka Selatan dan kami menilai raportnya masih sangat mengecewakan karena sangat tidak sebandingkan dengan besarnya suntikan dana melalaui penyertaan modal tahun 2009 sebesar 5 Milyar dari APBD. Dalam kaitannya dengan penyertaan modal pada BUMD , F-PKS ( PKS dan Hanura ) mendesak agar pemerintah kabupaten melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap kinerja BUMD dan menindaklanjuti rekomendasi LHP BPK RI agar segera melakukan RUPS ulang untuk membahas dan mengesahkan Laporan Keuangan dan hasil usaha yang sebenarnya dari BUMD PT BANGUN BASEL. Dan kami juga menyarankan adanya masalah dalam ketersediaan dana sehingga gaji karyawan sudah 7 bulan lebih belum diberikan haknya berupa gaji agar segera dicari solusinya .

2. Sisi Belanja Daerah

Dari realisasi belanja daerah pencapaian realisasinya hanya sebesar 90,97 % , ini merupakan sebagai efek dari tidaktercapai realisasi target penerimaan sehingga menyebabkan kondisi APBD mengalami defisit sebesar Rp 51,52 Milyar. Pemangkasan dan penundaan kegiatan yang sudah dilakukan banyak dilakukan hanya berdasarkan kepentingan dan keinginan berbagai pihak yang terkait akibat adanya pressure dari yang memiliki kepentingan dari factor external yang mengabaikan skala prioritas yang memang belum ada perencanaan skala prioritas kegiatan pada KUA PPAS tahun anggaran 2010 tsb. F-PKS ( PKS dan Hanura ) bahwa ke depan penundaan kegiatan dilakukan sbg akibat dari defisit anggaran betul-betul berdasarkan skala prioritas dan skala prioritas ini harus ditetapkan di KUA PPAS, sehingga saat ada penundaan kegiatan akan dilakukan penundaan pada skala perioritas paling rendah dari semua kegiatan yang ada.

Adanya permasalahan yang cukup serius dalam pengelolaan administrasi dalam hal pengelolaan proses realisasi belanja hibah yaitu belanja Hibah terhadap KONI dan penyelenggaran PORPROV ini menandakan bahwa adanya kegagalan dalam sistim pengendalian internal di pemerintah Kabupaten Bangka Selatan. Sehingga menyebabkan adanya proses penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban hibah tersebut dilakukan tidak mengikuti ketentuan yang sudah ada sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI tahun Anggaran 2010. F-PKS ( PKS dan Hanura ) menyarankan agar Pemerintah Bangka Selatan segera menindaklanjuti rekomendasi BPK dan meninjau ulang dan merevisi peraturan perundang-undangan yang mengatur proses pemberian hibah sesuai dengan Undang-undang 32 tahun 2011 tentang “ Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sodial.”

Dari sisi pengelolaan asset, ini merupakan kelemahan yang dimiliki pemerintah Kabupaten Bangka Selatan karena yang memberikan kontribusi temuan paling besar dan selalu kontinyu muncul dalam LHP BPK RI setaiap tahunnya. Dimana hal inilah yang selalu menyebabkan Pemkab Bangka Selatan kontinyu pula mendapatkan opini “ WAJAR DENGAN PENGECUALIAN” setiap tahunnya. F-PKS ( PKS dan Hanura ) menyarankan agar memperbaiki sistim manajemen pengelolaan asset dengan sistim pengelolaan sistim informasi dan pencatatan asset terpadu, sehingga permasalahan selisih jumlah asset yang sangat besar dengan jumlah up date setiap tahun bisa diminimalisir bahkan dihilangkan.

3. Sisi Pembiayaan Daerah

Adanya Sisa Lebih perhitungan Anggaran ( SILPA ) yang sangat ekstrem selisihnya antara SILPA dengan SiLPA tahun berkenaan yaitu sebesar 99.2 % merupakan cerminan bahwa proses perencanaan estimasi pembiayaan penerimaan dikerjakan asal-asalan tidak berdasarkan data yang valid tentang realiasi pendapatan daerah dan realisasi belanja daerah, banyaknya Pituang Pajak dan retribusi daerah serta piutang lainya yang tidak tertagih, Piutang denda keterlambatan dan peyimpangan terhadap RAB yang tidak tertagih, dan banyak asset tetap hilang dan belum dilakukan penghapusan/pelelangan. F-PKS ( PKS dan Hanura ) menyarankan ke depan agar melakukan proses estimasi Pendapatan pada APBD Perubahan dilakukan dengan mengacu kepada data realisasi pendapatan dan realiasai belanja bulan terakhir sebelum pembahasan APBD perubahan tahun berkenaan. Dan untuk DPPKAD khususnya Bidang Pendapatan daerah agar bekerja lebih maksimal dalam upaya penagihan piutang serta secepatnya membuat Regulasi hukum tentang tata cara penghapusan asset Pemerintah Bangka Selatan

Sidang Paripurna yang Terhormat,

Setelah Menela’ah, mempelajari dan menganalisa secara cermat RAncangan Peraturan Daerah Pemerintah Bangka Selatan Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun 2010 beserta lampiran –lampirannya yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Rancangan Peraturan daerah ini, maka dengan mengucapkan Bismillahirohmanirrohim F-PKS ( PKS dan Hanura ) menyetujui Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertangungjawaban Pelaksanaan APBD tahun 2010 ini untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Pemerintah Bangka Selatan tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2010

Sidang Paripurna yang Terhormat,

Demikianlah Pendapat akhir dari F-PKS ( PKS dan Hanura ) tentang penetapan perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2010 ini kami sampaikan . Dan jika ada khilaf dan salah dalam penyampaian pendapat akhir fraksi ini kami mohon maaf.

Wabillahi Taaufiq Walhidayah
Wassalamu’alaikum Wahromatullahi Wabarokatuh

Toboali , 3 Oktober 2011
FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA ( PKS dan HANURA )
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANGKA SELATAN

Ketua Sekretaris

( KAPID MA’ID ) ( SAMSIR.ST )

Anggota
1. SOPYAN MB . SH Wk. Ketua
2. AMBO UPE JUPRI Anggota
3. ZAYADI Anggota

Iklan
By FRAKSI PKS DPRD BASEL 2009

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s