Pandangan Umum FPKS tentang Penyampaian 2 Raperda Pemerintah Bangka Selatan

Assalamu’alaikum Wr.Wb
Selamat Sore dan Salam Sejahtera Bagi Kita Semua

Yth sdr Bupati dan Wakil Bupati Bangka Selatan
Yth Sdr Ketua ,Wakil Ketua dan Anggota DPRD Bangka Selatan
Yth Sdr Kepala Kejaksaan Negeri Toboali
Yth Sdr Kapolres Bangka Selatan
Yth .Sdr Dandim 0413 Bangka atau yang mewakili
Yang Kami Hormati
– Sdr Sekretaris Daerah dan Assisten sekretaris Daerah Bangka Selatan
– Kepala Instansi vertical, pejabat struktural di lingkngan Bangka Selatan.
– Para Camat, Lurah, dan Kepala Desa di lingkungan Bangka Selatan
– Para Kepala Bank yang ada di lingkungan Bangka Selatan
– Para kepala Bumn dan Bumd yang ada di Bangka Selatan
– Para ketua Organisasi Politik, Organisasi Penuda dan Organisasi Kemasyarakatan yang ada di bangka selatan.
– Tokoh agama, toko masyarakat, tokoh pemuda, insan pers dan hadirin undangan yang berbahagia.

PENDAPAT AKHIR FRAKSI PKS ( PKS DAN HANURA )
TENTANG PENYAMPAIAN 2 RAPERDA
KABUPATEN BANGKA SELATAN

Sidang Paripurna Yang Terhormat,

Alhamdulillahi Robbil Alamin, atas kehadirat Allah SWT sehingga pada hari ini kita masih bisa melaksanakan sidang paripurna dalam rangka penyampaian 2 Raperda inisiatif pemerintah kabupaten Bangka Selatan yang terdiri dari :

1. Raperda tentang Penyelenggaraan Kearsipan di Kabupaten Bangka Selatan.
2. Harga Dasar Penyediaan Hasil Produksi Perikanan Budi Daya.

Sholawat serta salam patut kita haturkan kepada Uswah khasanah kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah menghantarkan kita dari alam kegelapan ke alam yang terang benderang seperti sekarang ini.

Sidang Paripurna Yang Terhormat

Setelah kami menela’ah dan mempelajari tentang urgensitas dari keempat raperda yang diajukan oleh pemerintah Kabupaten Bangka Selatan dari aspek yuridis, fhilosofis, dan Sosiologis dan dilanjutkan dengan rapat internal di tingkat fraksi, maka Kami Fraksi PKS ( PKS dan Hanura ) mengambil kebijakan atas pengajuan 4 raperda tersebut sebagai berikut :
1. Raperda Tentang Penyelenggaraan Kearsipan di kabupaten Bangka Selatan.

Dari tinjauan secara yuridis maka Penyelenggaraan Kearsipan memang suatu keharusan yang harus diatur dan dilakukan di daerah sebagaimana yang sudah diamanatkan dalam UU no 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan pasal 16 ayat 1 sd 4. Bangka Selatan sebagai Kabupaten yang sudah berusia kurang lebih 8 tahun memang sudah menyelenggarakan kearsipan namun belum ada aturan yg sefesifik sesuai dengan kondisi kabupaten bangka selatan . padahal Arsip merupakan salahsatu elemen penting dalam upaya menyediakan bahan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi dalam usaha peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah Bangka Selatan. Dan untuk bisa menjamin keselamatan dan keamanan arsip daerah secara fisik dan materi sangat diperlukan suatu tatanan kelembagaan yang baik serta dilindungi secara Undang-undang. Dengan adanya Regulasi hukum daerah yang mengatur tentang Penyelenggaraan kearsipan diharapkan dapat dijadikan bahan dalam proses kegiatan penyelenggaraan daerah dalam hal perencanaan,pelaksanaan dan evaluasi, sehingga bisa meningkatkan kualitas dari penyelenggaraan negara setiap tahunnya serta bisa menjamn keselamatan dan keamanan arsip secara fisik maupun materi. Maka berdasarkan pertimbangan diatas maka FPKS ( PKS dan Hanura ) menyetujui untuk membahas lebih Lanjut Raperda tentang Penyelenggaraan kearsipan kabupaten Bangka Selatan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

2. Raperda tentang Harga Dasar Penyediaan Hasil Produksi Perikanan Budidaya.

Secara yuridis tentang pengelolaan perikanan sudah diatur dalam UU no 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan diperbaharui dan dirubah dengan keluarnya UU no 45 Tahun 2009 tentang perubahan UU no 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Melihat kondisi yang ada di tataran lapangan yang perlu ditindaklanjuti dengan membuat suatu regulasi hukum adalah tata kelola perikanan di wilayah perairan bangka selatan dari mulai jumlah tangkapan, alokasi lahan pembudidayaan, jenis ikan, ukuran alat penangkapan ikan, kualitas benih serta prosedur pembudidayaan benih ikan dan hal-hal lainnya yang berhubungan dengan pengelolaan ikan. Sedangkan Pengaturan Harga Dasar Penyediaan Hasil Produksi Perikanan jika diatur dengan peraturan daerah akan berimplikasi terhadap rendahnya minat investor atau pengusaha yang akan berusaha di bidang budidaya perikanan karena akan membatasi pengusaha dalam menentukan harga produksi mereka. Padahal adanya Peraturan Daerah yang mengatur tentang pengelolaan perikanan seharusnya bisa menjamin ketenangan para investor yang bermuara pada besarnya minat investor untuk berinvestasi di bidang budidaya perikanan karena merasa terjamin stabilitas keamanannya dgn adanya regulasi hukum yang mengatur tentang perikanan. Kami beranggapan jika hanya untuk mengatur harga produksi ikan dari hasil budidaya ikan yang dilaksanakan oleh Dinas perikanan dan kelautan cukup diatur dengan peraturan Bupati atau Keputusan Dinas perikanan yang disetujui oleh Kepala daerah, teramat mahal biaya yang dikeluarkan jika hanya mengatur harga produksi Balai Benih Ikan di dinas Perikanan Kelautan dengan membuat Peraturan Daerah. Dan Fraksi PKS ( PKS dan Hanura ) menganjurkan agar membuat Peraturan Daerah yang bisa mengatur tentang pengelolaan perikanan dari penagkapan sampai budidaya perikanan, sehingga perda ini nantinya akan menjamin keamanan para investor yang akan berinvestasi di bidang perikanan. Berlandaskan dasar pemikiran diatas maka kami FPKS tidak menyetujui Raperda tentang Harga Dasar Penyediaan Hasil Produksi Perikanan Budidaya untuk dibahas lebih lanjut. Dan kami menyarankan agar membuat Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pengelolaan perikanan atau perikanan Budidaya yang ruang lingkupnya lebih luas.

Sidang Paripurna Yang Terhormat,

Demikianlah pandangan umum FPKS ( PKS dan Hanura ) dalam penyampaian 4 raperda Inisiatif Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan, jika ada khilaf dan salah kami mohon maaf.

Fastabiqul Khoirot
Wabillahi Taaufiq Walhidayah
Wassalamu’alaikum Wahromatullahi Wabarokatuh

Toboali , 21 November 2011
FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANGKA SELATAN

Ketua Sekretaris

( KAPID MA’ID ) ( SAMSIR.ST )

Anggota
1. SOPYAN MB Wk. Ketua
2. AMBO UPE JUPRI Anggota
3. ZAYADI Anggota

Iklan
By FRAKSI PKS DPRD BASEL 2009

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s