Pendapat Akhir Fraksi PKS DPRD Bangka Selatan tentang APBD TA 2012

PENDAPAT AKHIR
FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGARAN 2012
PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA SELATAN

Bismillahirohmanirohim
Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh
Salam Sejahtera untuk kita semua

Yth : Sdr Ketua DPRD Bangka Selatan

Cq : Ketua Badan Anggaran DPRD Bangka Selatan

Dengan Hormat,

Sidang Paripurna yang terhormat,

Alhamdulilahi Robbil Alamin Berkat Hidayah, Rahmah serta Inayah dari Allah SWT, pada hari ini tgl 20 Desember 2011 kita kembali dapat melaksanakan Rapat paripurna dalam rangka Penetapan APBD Kabupaten Bangka Selatan Tahun Anggaran 2012.

Sholawat serta salam semoga Allah SWT limpahkan selalu kepada toladan kita, pemimpin terpercaya nabi Muhammad Saw, beserta keluarganya, para Sahabatnya dan para pengikutnya yang selalu Istiqomah hingga akhir zaman nanti. Amin.

Sidang Paripurna yang kami hormati,

Ijinkanlah kami dari Fraksi PKS ( PKS dan Hanura ) menyampaikan Rahmat dan Nikmat kepada kita sekalian, sehingga kita masih dapat berkumpul di ruangan ini pada acara rapat paripurna penetapan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2012 Kabupaten Bangka Selatan.

Penyampaian Pendapat akhir Fraksi-fraksi terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ( RAPBD ) Kabupaten Bangka Selatan ini merupakan mekanisme dan prosedur terakhir dalam proses penetapan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan tentang APBD tahun anggaran 2012. Dalam kesempatan ini F-PKS mengapresiasi kerja Badan Anggaran dan Komisi-komisi DPRD Bangka Selatan yang telah menjalankan tugasnya menyelesaikan pembahasan RAPBD 2012 ini dengan baik. Kami berharap semua hasil kerja keras dan cerdas ini bisa bermuara pada upaya kita dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Bangka selatan menuju Basel Makmur melalui implementasi APBD yang berpihak pada kepentingan masyarakat kecil ( pro poor budgeting ).

Sidang Paripurna yang Terhormat,

Setelah membaca, memahami dan menganalisa secara teliti dan seksama atas laporan Anggota Fraksi yang tergabung dalam badan anggaran dan komisi yang ada di DPRD Bangka Selatan, maka kami dari Fraksi PKS ( PKS dan Hanura ) DPRD Bangka Selatan akan menyampaikan catatan kritis dan pendapat akhir Fraksi terhadap Rancangan APBD Kabupaten Bangka Selatan Tahun Anggaran 2012 sebagai berikut :

A. Pendapatan Daerah

Terkait dengan aspek pendapatan daerah yang merupakan suatu prinsip dasar arus pendapatan daerah yang sangat tergantung pada kemampuan pemerintah daerah untuk menggali sumber-sumber pendapatan daerah secara luas sehingga terkoleksi secara maksimal. Akan tetapi usaha menggali dan mengekplorasi pendapatan daerah juga harus memperhatikan beban social ekonomi masyarakat dan jangan sampai membebani masyarakat. Karena itu tugas pemerintah kabupaten tidak sekedar bersemangat dalam mengekplorasi potensi pendapatan daerah dengan menarik pajak dan retribusi dari kantong rakyat, tetapi juga harus membuka, membangun,memfasilitasi dan mengembangkan unit-unit usaha sosio ekonomi masyarakat secara maksimal sehingga tingkat pendapatan masyarakat akan semakin meningkat. Dengan demikian secara otomatis akan berpengaruh pada pendapatan daerah melalui pajak dan retribusi.

Setelah melalui pembahasan secara cepat dan akurat, baik di tingkat komisi maupun Badan anggaran DPRD bersama tim Anggaran pemerintah Daerah dengan mempertimbangkan adanya penambahan potensi penerimaan daerah, maka telah ditetapkan Anggarana Pendapatan Daerah Tahun 2012 sebesar Rp 533,481,380,600.00.

Akumulasi pendapatan Daerah tersebut berasal dari dari Pendapatan Asli daerah ( PAD ) sebesar Rp 20,709 Milyar, Dana Perimbangan sebesar Rp 450.018 Milyar, Lain-lain PAD yang sah sebesar Rp. 62.756 Milyar. Dimana kontribusi dari Pendapatan Asli Daerah yang paling kecil disumbangkan oleh Retribusi daerah Rp 1.709 Milyar dan Pajak Daerah sebesar Rp 3.18 Milyar. Terkait dengan aspek pendapatan ini , yg perlu dikiritisi adalah proyeksi pendapatan asli daerah khsususnya dari sector pajak dan retribusi daerah masih terlalu rendah dan hanya tumbuh sebesar 1.4 % dibandingkan pada tahun 2011 yang lalu. Hal ini mencerminkan bahwa belum maksimalnya proses penggalian dan ekplorasi terhadap potensi pajak dan retribusi yang sudah ditetapkan dengan peraturan daerah yang disebabkan banyaknya peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah yang belum ditindaklanjuti dengan pembuatan Peraturan Bupati yang menjadi petunjuk pelaksanaan secara detail. Disamping itu pula belum berfungsinya peran Satpol PP sebagai penegak Peraturan Daerah dan tidak adanya usaha yg optimal seluruh SKPD yang mendatangkan penerimaan daerah.

Untuk itu kami Fraksi PKS ( PKS dan Hanura ) dalam usaha peningkatan Pendapatan Daerah dan Asli Daerah memberikan rekomendasi sebagai berikut :

1. Pemkab Bangka Selatan Agar segera menindaklanjuti seluruh Perda tentang Pajak dan Retribusi Daerah dengan membuat Peraturan Bupati yang berhubungan dengan tata cara implementasinya di lapangan.

2. Pemkab melalui bagian Pendapatan Daerah agar Mendata ulang semua Objek pajak dan objek retribusi yang tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar pajak dan retribusi daerah yang selanjutnya diproses sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

3. Pemkab Bangka Selatan melalui Satpol PP dan Bagian pendapatan agar sewaktu-waktu melakukan inpeksi mendadak terhadap objek pajak ke lapangan langsung untuk melakukan control check atas ketaatan terhadap peraturan daerah dan perundang-undangan yg berlaku.

4. Pemkab Bangka Selatan agar mengoptimalkan sector Pajak Sarang Burung Walet, Retirbusi Ijin Mendirikan Bangunan, Retribusi Ijin Bangguan, Retribusi Menara Telekomunikasi dan Retribusi Tera dan Tera ulang yang sampai saat ini belum tergali dan terkelola dengan baik.

5. Pemkab Bangka Selatan agar mengoptimalkan potensi sumbangan pihak ketiga terutama dari mitra PT.Timah Tbk ,Dari PT KOBATIN serta Perusahaan Sawit yang sampai sekarang belum tergarap secara maksimal.

6. Dalam usaha peningkatan penerimaan dari sector Pendapatan Asli Daerah (PAD ) Kami menyarankan dan merekomendasikan agar Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan membuat tim khusus yang menangani Peningkatan PAD yang terdiri dari lintas SKPD yang memiliki potensi PAD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan. Dan nantinya terfokus pada setiap Kecamatan yang ada di Bangka Selatan.

7. Khusus potensi Pajak Daerah dari sector Pajak Sarang Burung Walet yang memiliki potensi PAD yang besar , kami menyarankan agar Pemkab Basel melalui Dinas Terkait agar segera memfasilitasi pembentukan Asosiasi Pengusaha Sarang Burung Walet untuk mempermudah dalam usaha ekplorasi pajak sarang burung walet yang ada di wilayah Bangka Selatan.

B. Belanja Daerah

Prinsip dasar arus belanja terletak pada aliran dana yang efektif dan efesien, sehingga setiap rupiah yang mengalir untuk pembelanjaan benar-benar dapat dirasakan masyarakat dan memiliki multiplier effect yang significant terhadap pertumbuhan dan pembangunan social-economy Bangka Selatan secara kualitas. Bertitik tolak dari prinsip inilah kita bisa melihat RAPBD yang disusun ini benar-benar didasari oleh Political Will yang baik dengan dasar pemikiran yang cerdas atau tidak. Setiap rupiah yang dibelanjakan juga harus memiliki transparansi dan akuntabilitas yang tinggi dihadapan Masyarakat.

Dan setelah dilakukan pembahasan, baik di tingkat komisi maupun Badan Anggaran, maka ditetapkan Belanja Daerah pada Rancangan APBD Provinsi Bangka Selatan Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp 553,313 Milyar dengan alokasi Belanja Tidak Langsung ( BTL ) sebesar Rp 210.742 Milyar ( 38 % ) dan Belanja Langsung ( BL ) sebesar Rp 342,571 Milyar ( 42 % ).

Namun pada tataran alokasi penganggaran masih banyak terjadi pemborosan dan masih bisa dilakukan pengefektifan dan pengefesiensian terutama pada belanja Langung sebagai beikut :

1. Alokasi anggaran biaya rutin seperti Pengadaan ATK, Penyediaan jasa , dan makan-minum antara SKPD masih bervariasi dan tidak sesuai dengan kondisi serta kebutuhan dari setiap SKPD dan penganggaran masih menggunakan asas FLOATING ANGGARAN ( UANG ) bukan berdasarkan FLOATING KEBUTUHAN KEGIATAN. Adanya sistim perkiraan dalam proses penganggaran , Sehingga terjadi pemborosan dalam anggaran belanja rutin yang ada di seluruh SKPD.

2. Dan khusus Belanja Hibah dan Belanja Sosial yang sampai saat ini masih menggunakan asas floating anggaran, dan belum melengkapi proposal permintaan bantuan dari penerima dana hibah dan dana bantuan social.

3. Adanya alokasi anggaran pegawai yang sangat besar pada Belanja Langsung sebesar Rp 52 Milyar disebabkan masih bervariasinya jumlah panitia dalam proses pengadaan barang dan jasa pada setiap SKPD di lingkungan Pemerintah Bangka Selatan.

4. Adanya alokasi anggaran Perjalanan dinas Luar Daerah pada setiap kegiatan yang ada di setiap SKPD menyebabkan ada double counting dalam belanja perjalan dinas keluar daerah dan ini menyedot anggaran yang sangat fantastic untuk perjalanan dinas keluar daerah maupun dalam daerah sebesar kurang lebih 12 Milyar dalam 1 tahun anggaran untuk seluruh SKPD, badan dan kantor.

Berdasarkan catatan kritis diatas maka kami dari fraksi PKS ( PKS dan Hanura ) memberikan rekomendasi hal-hal sbb:

1. Pemkab Bangka Selatan harus membuat kebijakan dalam bentuk Peraturan Bupati tentang Tata cara dan limitation alokasi belanja rutin berdasarkan kepada PMK 084/pmk 02/2011 tentang STANDARD BIAYA UMUM tahun 2011 dan berlaku untuk semua kantor, badan dan Dinas yang memiliki jumlah PNS dibawah 40 orang.

2. Untuk Proses efesiensi dan efektifitas penganggaran agar Pemkab Bangka Selatan membuat peraturan Bupati tentang STANDARD HARGA DAN STANDARD BIAYA setiap tahun anggaran , Sehingga penganggaran tidak lagi berdasarkan FLOATING ANGGARAN ( UANG ) tetapi berdasarkan FLOATING KEBUTUHAN SETIAP KEGIATAN ATAU PROGRAM.

3. Adanya alokasi anggaran untuk belanja Konsultasi dan perjalanan Dinas ke luar daerah yang sangat besar pada setiap SKPD, Kantor dan Badan . Maka kami merekomendasikan agar Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan Agar Membuat kebijakan untuk membatasi kuantitas jumlah Perjalanan Dinas keluar daerah yang disusun berdasarkan golongan dan kondisi departemen yang bersangkutan.

4. Untuk alokasi anggaran Dana Hibah dan Dana Bantuan Sosial harus mengacu kepada Permendagri 32 Tahun 2010 tentang Dana Hibah Dan Dana Bantuan Sosial , Dimana Alokasi anggaran harus dianggarkan berdasarkan ajuan proposal yang masuk ke pemerintah Kabupaten yang sudah direkomendasikan oleh Dinas Terkait. Dan Pengganggaran hanya bisa dilakukan apabila sudah memiliki regulasi hukum daerah berupa Peraturan Bupati yang mengatur tata cara pemberian dana Hibah dan Bantuan Sosial sebagaimana yang sudah diatur dengan Permendagri no 32 Tahun 2010.

5. Untuk mempermudah proses pelaksanaan APBD tahun 2011 ini apabila terjadinya deficit yang melebihi estimasi akibat tidak tercapainya realisasi pendapatan kami menyarankan kepada Pemkab Bangka Selatan untuk membuat “ priority scale level “ sebesar jumlah belanja daerah. Sehingga pada saat diharuskan untuk menunda program atau kegiatan akibat adanya deficit anggaran hanya dilakukan dengan menunda program atau kegiatan pada skala prioritas paling bawah sesuai denga nominal deficit yang ada.

C. Pembiayaan Daerah

Adanya Pembiayaan daerah berupa estimasi Pendapatan Pembiayaan daerah yang berupa Sisa Lebih Anggaran Tahun 2011 sebesar kurang lebih 23.932 Milyar agar dijadikan urusan yang serius sehingga deficit anggaran yang sebesar 23.932 Milyar dapat ditutupi dengan Silpa actual pada tahun 2011 ini. Dan Kami menyarankan kepada Pemkab Bangka Selatan agar dapat berusaha semaksimal mungkin agar piutang pajak dan retribusi daerah, piutang denda atas keterlambatan pengerjakan proyek, piutang provinsi atas dana bagi hasil dari provinsi agar dapat dibayarkan oleh pihak-pihak yang yang berkepentingan. Dengan demikian akan menambah hasil Silpa actual pada tahun anggaran 2012 nanti.

Rapat Paripurna yang terhormat,

Kami dari fraksi PKS dapat menyetujui Rancangan peraturan daerah APBD tahun 2011 ditetapkan menjadi peraturan daerah tentang APBD Tahun 2011 , dengan catatan harus mengakomodir catatan strategis yang disebutkan diatas.

Demikianlah Penyampaian Pendapat akhir Fraksi PKS tentang Penetapan APBD Pemkab Bangka Selatan tahun anggaran 2011. Dan kami berharap pada tahun anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan tahun 2012 dan APBD Tahun Anggaran 2013 dan seterusnya dilakukan tepat waktu sesuai dengan yang diamantkan oleh Perundang-undangan yang berlaku.

Terima Kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala khilaf dan salah.

Wabillahi Taaufiq Walhidayah
Wassalamu’alaikum Wahromatullahi Wabarokatuh

Toboali , 20 Desember 2011
FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANGKA SELATAN

Ketua Sekretaris

( KAPID MA’ID ) ( SAMSIR.ST )

Anggota :

1. SOPYAN MB . SH Wk. Ketua
2. AMBO UPE JUPRI Anggota
3. ZAYADI Anggota

By FRAKSI PKS DPRD BASEL 2009

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s