PANDANGAN FPKS TERHADAP PENETAPAN PERDA PRODUK HUKUM DAERAH BANGKA SELATAN

Bismillahirohmanirohim
Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh
Salam Sejahtera untuk kita semua

Yth : Sdr Ketua ,Wakil Ketua dan Para Anggota DPRD Bangka Selatan
Yth : Sdr Bupati dan Wakil Bupati Bangka Selatan.
Yth : Bpk Kapolres Bangka Selatan Atau yg mewakili
Yth : BPk Dandim 0413 Bangka Atau yang mewakili
Yth : Kepala Kejaksaan Negeri Bangka Selatan
Yang Kami Hormat:
– Sdr Sekretaris daerah beserta Asisten Bangka Selatan
– Para kepala instansi vertical, pejabat Struktural di lingkungan Bangka Selatan
– Para camat, lurah dan Kepala Desa di lingkungan Bangka Selatan.
– Sdr diruktur badan usaha milik daerah Bangka selatan.
– Para kepala Bank yang ada di Bangka selatan.
– Ketua Tim Penggerak PKK Bangka Selatan
– Ketua Dharma Wanita Bangka Selatan
– Para Ketua Organisasi politik, Organisasi pemuda dan organisasi kemasyarakatan yang ada di Bangka Selatan.
– Tokoh Agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda,insane pers dan hadirin yang berbahagia

PENDAPAT AKHIR
FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
TERHADAP
PERDA PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH
BANGKA SELATAN

Rapat , Dewam Yang Terhormat,

Segala puji bagi Allah Azza wa jalla, yang atas berkat rahmat dan nikmat-Nya kita dapat berkumpul di tempat ini pada acara rapat paripurna penyampaian pendapat akhir fraksi terhadap Raperda Pembentukan Produk Hukum Daerah Bangka Selatan.

Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada uswah hasanah kita Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat yang setia mengikuti sunahnya , semoga kita termasuk di dalamnya . Amin.

Rapat Dewan Yang Terhormat,

Di indonesia setidaknya dibawah UU No 32 tahun 2004, bahwa Badan Perwakilan ( local representative body ) yang dikenal dengan nama DPRD memiliki beberapa fungsi dan salahsatunya adalah fungsi legislasi sebagai wahana utama dalam merefleksikan kepentingan rakyat ( publik ). Dan control function akan lebih efektif dan bermakna bila bisa diimplemetasikan dalam pengoptimalan fungsi legislasi.

Otonomi daerah bukan merupakan final destination atau tujuan akhir , tetapi lebih sebagai mekanisme dalam menciptakan demokratisasi penyelenggaraan pemerintahan. Dan tujuan utama dari kebijakan desentralisasi adalah sebagai upaya untuk mewujudkan political equality( ( politk kesetaraan ), local accountability ( akuntabilitas daerah ), dan local responsiveness (kecepattanggapan daerah ). Dan salah satu persyaratan yang harus dipenuhi untuk mencapai tujuan tersebut adalah pemerintahan daerah harus memiliki legal territorial of power ( kekuatan hukum di daerah ) yaitu memiliki DPRD yang mampu mengontrol eksekutif daerah.

Rapat Dewan Yang Terhormat

Fungsi legislasi badan legislatif tersebut lazimnya diwujudkan dalam membentuk peraturan perundang-undangan, walaupun DPRD memegang kekuasaan dalam pembentukan hukum daerah namun DPRD tidak dapat membentuk peraturan daerah diluar yang sudah digariskan oleh Undang-Undang. Dengan demikian setiap kali dalam membentuk Peraturan Daerah atas suatu objek, maka DPRD dan Kepala Daerah harus memperhatikan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi mengenai objek yang diatur dalam peraturan daerah.

Berlandaskan pada Undang-Undang no 12 tahun 2011 tentang Pembentukan peraturan perundang-undangan yang merupakan perubahan atas undang-undang no 10 tahun 2004, maka merupakan langkah yang sangat tepat untuk menjabarkannya ke dalam bentuk peraturan daerah yang mengakomodir muatan lokal daerah dalam proses membentuk produk hukum sebagai salahsatu wujud wewenang daerah dalam frame otonomi daerah.

Berawal dari banyak munculnya beberapa persoalan bahkan konflik dalam internal pemerintahan daerah dalam menyikapi adanya kebijakan yang diambil oleh pemerintah kabupaten bangka selatan dalam hal pembentukan produk hukum daerah seperti adanya pro kontra terhadap produk hukum yang dihasilkan, kualitas produk hukum yang dihasilkan, atau proses pembahasannya yang tidak efektif sehingga memerlukan biaya yang tinggi. Hal ini memberikan gambaran bahwa belum ada acuan secara detail dan terperinci tentang tata cara pembentukan produk hukum daerah di bangka selatan yang bisa dipedomani sesuai dengan kondisi terkini dan masa mendatang, sehingga dalam proses pembahasan eksekutif sebagai inisiator ataupun DPRD sebagai inisiator, kerap kali tidak memahami substansi dari produk hukum yang dibuat begitu juga dari DPRD sebagai lembaga yang memiliki fungsi legislasi kadang juga tidak sepenuhnya bisa melakukan peran dan kewajiban yang berhubungan dengan peran dan fungsi legislasinya.

Berlandaskan pada kondisi tersebut dan adanya Undang-undang No 12 Tahun 2011 tentang pembentukan perundang-undangan daerah, maka perlu adanya regulasi hukum daerah yang merupakan penjabaran secara detail dari Undang-undang tersebut serta adanya regulasi hukum yang mengatur tentang tata cara tentang pembentukan produk hukum daerah yang meliputi kebijakan kepala daerah yang dikategorikan dalam jenis produk hukum daerah seperti Peraturan Bupati,Keputusan Bupati dan Keputusan Bersama bupati. Dan merupakan suatu tindakan yang tepat dari Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan yang telah berinisiatif untuk membuat Rancangan Peraturan Daerah Tentang Produk Hukum Daerah yang akan diakan ditetapkan dalam Rapat Paripurna hari ini.

Kami FPKS ( Pks dan Hanura ) berharap dengan ditetapkanya Raperda Pembentukan Produk hukum Daerah ini nantinya bisa dijadikan pedoman dalam proses pembentukan hukum daerah di bangka selatan sehingga dapat menghasilkan produk hukum yang betul-betul memiliki kualitas yang bagus, bisa diterima oleh semua kalangan dan stake holder, dan tentunya sesuai dengan kebutuhan untuk saat ini dan masa datang dalam hal menunjang menciptakan tata pemerintahan yang baik, good and clean govermance. Tentunya hal tersebut secara langsung akan meningkatkan performance pemerintahan secara menyeluruh.

Rapat Dewan Yang Terhormat

Berdasarkan tela’ah dan alasan diatas , maka kami FPKS ( Pks dan Hanura ) menyetujui untuk menetapakan Raperda tentang pembentukan produk hukum daerah menjadi Peraturan Daerah Bangka Selatan tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Kabupaten Bangka Selatan

Selanjutnya kami FPKS menyarankan agar Pemerintah Bangka Selatan segera menindaklanjutinya dengan segera mensosialisasikan dan membentuk peraturan bupati sepanjang memang hal tersebut diperintahkan dalam peraturan daerah yang sudah ditetapkan. Karena dalam catatan kami sepanjang tahun 2009 sampai dengan pertengahan 2012 ini hampir 80 % peraturan bupati yang seharusnya ditindaklanjuti sebagaimana perintah pasal yang ada di peraturan daerah belum ditindaklanjuti. Dan ini menjadi masalah yang serius dan urgen untuk dijadikan skala prioritas untuk ditinjaklanjti dalam waktu dekat ini.

Rapat Dewan Yang Terhormat

Demikianlah Pendapat akhir dari F-PKS ( PKS dan Hanura ) tentang Perda Pembentukan Produk Hukum Daerah, Dan jika ada khilaf dan salah dalam penyampaian pendapat akhir fraksi ini kami mohon maaf.

Wabillahi Taaufiq Walhidayah
Wassalamu’alaikum Wahromatullahi Wabarokatuh

Toboali , 23 Juli 2012
FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA ( PKS dan HANURA )
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANGKA SELATAN

Ketua Sekretaris

( KAPID MA’ID ) ( SAMSIR.ST )

Anggota
1. SOPYAN MB . SH Wk. Ketua
2. AMBO UPE JUPRI Anggota
3. ZAYADI Anggota

Iklan
By FRAKSI PKS DPRD BASEL 2009

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s