REKOMENDASI FPKS ATAS LHP RI TAHUN 2012 ATAS APBD BASEL TAHUN 2011

Bismillahirohmanirohim
Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh
Salam Sejahtera untuk kita semua

Yth : Sdr Ketua ,Wakil Ketua dan Para Anggota DPRD Bangka Selatan
Yth : Sdr Bupati dan Wakil Bupati Bangka Selatan.
Yth : Bpk Kapolres Bangka Selatan Atau yg mewakili
Yth : BPk Dandim 0413 Bangka Atau yang mewakili
Yth : Kepala Kejaksaan Negeri Bangka Selatan
Yang Kami Hormat:
– Sdr Sekretaris daerah beserta Asisten Bangka Selatan
– Para kepala instansi vertical, pejabat Struktural di lingkungan Bangka Selatan
– Para camat, lurah dan Kepala Desa di lingkungan Bangka Selatan.
– Sdr diruktur badan usaha milik daerah Bangka selatan.
– Para kepala Bank yang ada di Bangka selatan.
– Ketua Tim Penggerak PKK Bangka Selatan
– Ketua Dharma Wanita Bangka Selatan
– Para Ketua Organisasi politik, Organisasi pemuda dan organisasi kemasyarakatan yang ada di Bangka Selatan.
– Tokoh Agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda,insane pers dan hadirin yang berbahagia

PENDAPAT AKHIR FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH BANGKA SELATAN
TERHADAP LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH BANGKA SELATAN DAN HASIL PEMERIKASAAN BPK RI
TAHUN ANGGARAN 2011
Rapat Dewan Yang Terhormat,
Alhamdulillah, Segala puji bagi Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan nikmat kepada kita sekalian. Hari ini kita berkumpul untuk menyimak Pendapat Akhir Fraksi-Fraksi terhadap Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah dan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Tahun Anggaran 2011. Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI ini adalah salahsatu Rangkaian proses yang harus dilalui dalam pengelolaan keuangan daerah sebagaimana sudah diamanatkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2007.
Rapat Dewan Yang terhormat,
Dalam kesempatan ini, izinkan kami mengucapkan terimakasih kepada Pimpinan Rapat atas kesempatan yang diberikan untuk menyampaikan Pendapat Akhir Fraksi PKS mengenai Laporan Pertanggungjawaban kepala daerah dan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Tahun Anggaran 2011. LHP merupakan legitimasi yuridis formal yang dilakukan oleh BPK RI perwakilan provinsi Kep Bangka Belitung atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan Tahun Anggaran 2010 yang diberi opini “ WAJAR DENGAN PENGECUALIAN ( WDP ). Setelah membaca dan mencermati laporan pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun anggaran 2011 Bangka Selatan secara yuridis formal telah mengacu dan sesuai dengan dasar hukum peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni diantaranya PP nomor 58 tahun 2009 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, PP no 8 tahun 2008 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Permendagri no 13 tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan permendagri no 22 tahun 2011 tentang pengelolaan keuangan daerah.
Rapat Dewan Yang Terhormat,
Atas opini Wajar Dengan Pengecualian tersebut, maka kami dari Fraksi PKS ( PKS dan Hanura ) mengajak kita semua agar sama-sama bekerja dalam frame team work , agar ke depan kita dapat memperbaiki hasil Laporan Pemeriksaan BPK RI ini dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian ( WTP ).
Dalam kesempatan yang baik ini F-PKS mengingatkan dan menegaskan kembali bahwa pengelolaan keuangan daerah hendaknya mencerminkan suatu prinsip dasar penegakan transparansi dan akuntabilitas publik dalam semua tahapannya baik pada saat planning, organizing, controlling maupun pertanggungjawabannya. Oleh sebab itu , prinsip transparansi dan akuntabilitas publik harus diberlakukan kepada seluruh lembaga pengguna anggaran pemerintah daerah yang bekerja di atas legalitas dan legitimasi masyarakat. Transparansi dan akuntabilitas publik pada dasarnya adalah perwujudan tanggungjawab kepada pemilik kedaulatan daerah sebagai pemegang saham pemerintah. Oleh karenanya seluruh lembaga penyelenggara pemerintahan Kabupaten Bangka Selatan baik di tingkat decision maker maupun operational maker daerah harus mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan daerahnya kepada rakyat Dan kepada Allah SWT
Rapat Dewan Yang Terhormat,
Salahsatu tujuan utama diberlakukannya Otonomi daerah adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah sebagaimana diamanatkan dlm UU no 32 Tahun 2004 pasal 2 dan 3. Dan untuk meningkatkan Kesejahteraan masyarakat, salahsatu solusinya adalah meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan daerah. Dan kinerja keuangan daerah ini akan terkait dengan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban APBD yang dilengkapi dengan laporan hasil pemeriksaan BPK RI. Dan jika kita cermati dan kritisi secara detail laporan pelaksanaan APBD 2011 dan LHP BPK RI Tahun Anggaran 2012, masih terlihat antara program, target ,outcome, benefit dan impact tidak pararel bahkan terputus.
Dari pencermatan F PKS dari seluruh program yang dilaksanakan yang terlihat dari Laporan Realisasi Anggaran ( LRA ) LHP BPK RI Tahun Anggaran 2011 dari seluruh program yg dilaksanakan dan didukung dengan anggaran yang tidak begitu besar, baru bisa dilihat dari aspek input output saja. Ke depan kita berharap kualitas manajemen pengelolaan keuangan daerah kabupaten Bangka Selatan dapat ditingkatkan , tentu saja diiringi dengan kualitas pelaksanaan kegiatannya. Sehingga dari seluruh program yang dilaksanakan diperoleh output , outcome, impact dan benefits yang jelas sebagaimana yang diharapkan, bukan sekedar menghabiskan anggaran dan membukukannya secara baik.
Rapat Dewan Yang Terhormat,
Dari hasil realisasi pencapaian target kinerja keuangan bangka selatan adanya surplus sebesar Rp 78.154.911.301,95 dengan Silpa Rp 65.271.386.820,00 bukan merupakan suatu silpa yang bersifat positif tetapi silpa negatif, dimana silpa yang dihasilkan merupakan hasil dari akibat ketidakbisaan dan kekurangmampuan SKPD dalam merealisasi program yang sudah diprogramkan sehingga menyebabkan serapan keuangan menjadi sangat rendah.
Adanya Realisasi yang over target Dari sektor penerimaan Daerah sebesar 3.5 % atau kurang lebih 16 milyar bukan merupakan prestasi atas kinerja pengelolaan keuangan daerah tetapi merupakan kesalahan perencanaan dalam melakukan estimasi dalam menentukan target realisasi penerimaan atas dasar prediksi kira-kira dan bukan berdasarkan data potensi wajib pajak dan wajib distribusi yang valid. Atau memang ada unsur kesengajaan dari SKPD terkait yang memang hanya untuk mengejar kinerja berdasarkan kalkulasi akal-akalan dengan menentukan target realisasi jauh dibawah potensi penerimaan daerah yang ada.
Realisasi belanja daerah yang hanya terealisasi kurang lebih 89,03 % atau kurang lebih 49.202.392.072,00 yang tidak terserap pada APBD tahun 2011 merupakan gambaran factual bahwa ada beberapa SKPD tidak bisa merealisasikan serapan dana semaksimal mungkin. Ini disebabkan kurang mampunya SKPD terkait dalam mengelola keuangan yang mengimbas pada penurunan kinerja pemerintahan kabupaten secara keseluruhan. Hal mendasar yang menyebabkan ini adalah rendahnya dan lemahnya Sumber daya yang ada di pemerintahan Kabupaten Bangka Selatan dalam hal perencanaan keuangan daerah . Dan salahsatu hal yang menyumbang faktor paling besar dalam penciptaan kondisi seperti saat ini adalah penempatan SDM yang tidak Proporsional dan tidak profesional, sehingga personal yang ditempatkan pada bidang tertentu sama sekali tidak menguasai bidang pekerjaan dan tanggung jawabnya.
Sidang Paripurna yang terhormat,
Berdasarkan kondisi dan permasalahan yang ada dalam pengelolaan keuangan daerah tersebut maka kami FPKS Memberikan rekomendasi atas pencapaian target kinerja keuangan daerah sbb:
1. Dalam hal ekstensifikasi Penerimaan Daerah maka kami menyarankan dan merekomendasikan agar Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan melalui SKPD terkait agar berkoordinasi dan bekerjasama dengan Kantor Pemberdayaan Desa dalam hal pendataan kembali wajib pajak dan wajib retribusi baru sesuai dengan UU 28 tahun 2009 dan Peraturan Daerah Bangka Selatan tentang Pajak dan Retribusi daerah.

2. Dalam hal intensifikasi penerimaan daerah agar pemkab basel melalui SKPD terkait agar meningkatkan Penerimaan dari wajib pajak dan wajib retribusi daerah dengan mengurangi besarnya akumulasi piutang pajak dan retribusi setiap tahunnya dengan melakukan sosialisasi tentang kewajiban membayar pajak dan retribusi daerah sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku.

3. Rendahnya serapan dana pada SKPD tertentu dalam hal belanja barang dan jasa serta aset seperti Dinas pertanian dan peternakan, Dinas Kependukan dan catatan sipil, dan Badan Pelaksana penyuluhan dan ketahanan pangan menunjukan bahwa adanya kelemahan dalam sistim perencanaan Pembangunan , Untuk kami menyarankan dan merekomendasikan agar sebelum membuat program dan kegiatan setiap SKPD agar melakukan analisa dan tinjauan secara menyeluruh dalam mentukan program baik dari sisi penentuan SDM yang menanganinya maupun status lahan yang berhubungan dengan kegiatan tersebut . Khusus untuk kegiatan yang mengunakan dan alokasi khusus, tugas pembantuan maupun dana Dekonsentrasi semua hal yang berhubungan dengan hal tersebut sudah clean and clear.
Rapat Dewan yang Terhormat,
Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dalam hal sistim pengendalian interen , maka F-PKS ( PKS dan Hanura ) membuat catatan strategis dan merekomendasikan hal-hal sebagai berikut
1. Adanya beberapa Rekening Bank unit Pelaksana Tehnis ( UPT ) yang belum ditetapkan pada pemerinta kabupaten Bangka Selatan belum mencerminkan asas keuangan yang transparan dan sangat rentan terhadap terjadinya penyimpangan penggunaan dana. Hal ini tidak sesuai dengan Permendagri no 21 tahun 2011, untuk itu kami FPKS merekomendasikan agar Kepala DPPKAD agar segera berkordinasi dengan 8 SKPD yang rekeningnya belum terdaftar dalam SK Bupati dan segera untuk menyampaikan laporan ke Bendahara Umum Daerah serta menindaklanjuti rekomendasi BPK agar segera menetapkan rekening-rekening yang belum dilaporkan.

2. Adanya kelemahan dalam manajemen persediaan dalam bentuk barang dan persediaan, dalam hal ini adalah SKPD yang berhubungan dengan pelayanan publik seperti Dinas Kesehatan, RSUD, Dukcapil, dan Kantor pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana. Dimana dalam melakukan penatausahaan persediaan belum dilakukan dengan maksimal, pengeluaran dan pemakian persediaan banyak belum diotorisasi pejabat berwenang, pencatatan persediaan belum dilakukan secara memadai, stock opname belum dilaksanakan dan belum adanya penilaian persediaan yang berasal dari danah hibah/donasi. Untuk itu FPKS merekomendasikan agar pemerintah Kabupaten agar mempedomani Peraturan daerah Bangka Selatan no 26 tahun 2009 tentang Pedoman Tehnis Pengelolaan Barang Milik Daerah. serta melakukan analisa tentang penerapan firt in first out ( FIFO ) untuk barang tertentu, melakukan stock opname yang optmal ( check fisik ke lapangan ) bukan hanya dilakukan dengan kira-kira, dan mekakukan otorisasi atas semua pengeluaran yang dilakukan terhadap persediaan, membentuk

3. Dan adanya stock obat yang sudah kadaluarsa di sejumlah puskesmas dan bahkan di RSUD, padahal aktualnya sering ada laporan dari masyarakat pengguna jasa puskesmas dan terutama RSUD yang melaporkan bahwa banyak obat yang tidak ada di Rumah Sakit dan harus beli di apotik tertentu sesuai dengan resep Dokter, kami FPKS merekomendasikan untuk mengatasi masalah tersebut agar pemerintah Bangka Selatan membentuk UPTD Farmasi di lingkungan RSUD Bangka Selatan serta segera membentuk Badan Layanan Umum Daerah ( BLUD ) Sebagaimana yang diamanatkan oleh Permendagri 21 Tahun 2012 tentang perubahan Permendagri 13 tahun 2007 tentang pedoman penyusunan APBD tahun 2012

4. Nilai penyertaan modal pada PT.Bangun Basel yang tidak dapat diyakini kewajarannya dalam neraca Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan Per 31 Desember 2011 sebesar Rp 2.938.424.763,00 , dikarenakan belum adanya laporan keuangan dari Direktur PT. Bangun Basel per 31 Desember 2011, Untuk kami FPKS merekomendasikan agar DPKKAD segera menindaklanjutinya dengan meminta Direktur PT.Bangun Basel untuk membuat laporan keuangan per 31 Desember 2012 serta merekomendasikan agar Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan segera untuk merevisi Peraturan Daerah No 10 tahun 2007 tentang Perseroan terbatas Bangun Basel sesuai dengan UU no 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana yang dijadikan alasan dalam pemilihan Direksi PT.Bangun Basel atau tetap mengacu kepada Peraturan Daerah no 10 tahun 2007 dengan konsekuensi adanya proses pemilihan baru direksi PT.Bangun Basel. Dan jika ini tidak ditindaklanjuti sulit bagi legislatif untuk bisa menerima keberadaan PT.Bangun Basel , karena tidak memiliki legitimasi dimata legislatif dan dimata hukum.

5. Tidak diyakini kewajarannya saldo aset tetap dalam neraca tahun anggaran 2011 dikarenakan ditemukannya selisih mutasi aset antara neraca per 31 desember 2011 dengan bidang aset DPPKAD sebesar Rp 1.966.893.882,00 ,dan selisih neraca pemkab dengan neraca SKPD sebesar Rp 820.439.820,00. Untuk itu FPKS merekomendasikan agar pemkab basel melakukan prosedur akuntansi aset pada SKPD serta melakukan inventarisasi dan rekonsiliasi secara berkala atas mutasi aset di masa yang akan datang sebagaimana yang diamanatkan pada permendagri no 13 tahun 2006.

6. Belum tertibnya Penatausahaan dan pertanggungjawaban pendapatan daerah di beberapa SKPD memberikan peluang untuk terjadi penyimpangan pendapatan seperti penerimaan penyetoran yang tanpa disertai dengan bukti terima uang, penerimaan pendapatan di SKPD terlambat disetor ke kas Daerah dan adanya beberapa SKPD yang tidak menyampaikan SPJ fungsional penerimaan ke DPPKAD. Untuk itu FPKS merekomendasikan pemkab Bangka Selatan agar setiap SKPD menggunakan SKR-Daerah, STS, dan surat tanda bukti pembayaran sebagai dasar pemungutan pendapatan.
Rapat Dewan yang Terhormat,
Berhubungan dengan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Kepatutan terhadap peraturan perundang-undangan kami F-PKS membuat catatan strategis dan merekomendasikan hal-hal sbb:
1. Adanya kekurangan penerimaan Retribusi Pasar grosir dan /atau pertokoan sebesar Rp 31.625.000,00 sebagai akibat tidak patuhnya wajib retribusi dan kurang optimalnya penegakan perda bangka selatan no 6 tahun 2010, maka FPKS merekomendasikan agar pemkab basel melalui SKPD terkait agar segera melakukan penagihan atas kekurangan penerimaan tersebut.

2. Adanya perjalanan dinas yang pembayarannya tidak sesuai dengan Perbup Bangka Selatan no 5 tahun 2010 dan terjadinya kelebihan pembayaran pada badan pelaksana penyuluhan dan ketahanan pangan sebesar Rp 28.909.200,00 dan panwaslu sebesar 6.459.200,00 . maka FPKS merekomendasikan agar Pemkab Bangka Selatan memerintahkan agar SKPD terkait agar mengembalikan kelebihan pembayaran tersebut.

3. Adanya ketidaksesuaian laporan Bantuan Hibah ke KONI Bangka Selatan antara dana yang disalurkan dengan laporan pertanggungjawaban sebesar Rp 540.606.376,00, FPKS merekomendasikan ke Pemkab Bangka Selatan agar membentuk tim verifikasi atas pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Rapat Dewan Yang Terhormat,
Berhubungan dengan faktual di lapangan dibandingkan dengan laporan hasil pemeriksaan BPK RI tahun anggaran 2011, FPKS merekomendasi beberapa hal sebagai berikut untuk ditindaklanjuti :
1. Berhubungan dengan belum didistribusikannya secara tuntas program pengadaan bibit karet pada Dinas Perkebunan dan Kehutanan dengan pagu dana Rp 3,5 Milyar dan proses distribusinya dilakukan pada awal tahun anggaran 2012. Dan dimana dalam proses pendistribusiannya tidak sesuai dengan yang dianjurkan dan disarankan oleh DPRD dan hal ini menimbulkan berbagai klaim dan pengaduan dari elemen masyarakat di seluruh kecamatan yang ada di wilayah Bangka Selatan. FPKS merekomendasikan agar Pemkab Bangka Selatan ke depan dalam membuat perencanaan harus secara detail mulai dalam hal proses penyaluran dan distribusinya termasuk spesifikasi persyaratan masyarakat yang berhak menerima bantuan bansos ini dan mengusulkan kepada DPRD Bangka Selatan Untuk meminta BPK RI melakukan pemeriksaan atas pengadaan bibit karet dengan melakukan re-evaluasi terhadap program tersebut dan mencari format baru untuk membuat program yang lebih baik agar program yang digulirkan tepat sasaran dan tepat guna serta langsung menyentuh kepada masyarakat yang membutuhkan.

2. Adanya kinerja pemerintah Kabupaten Bangka Selatan dalam hal output quality secara fisik kurang memenuhi standard kualitas apakah infrastruktur jalan dan bangunan dimana banyak ditemukan infrasturktur jalan dan bangunan sudah rusak dalam waktu 1 tahun, maka FPKS merekeomendasikan agar Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan mengambil kebijakan yang tegas sesuai perundang-undangan yang berlaku dengan memberikan sangsi berupa black list terhadap rekanan pihak ketiga yang tidak melakukan kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang sudah disepakati.
Rapat Dewan yang terhormat,
Atas segala permasalahan serta rekomendasi yang ada sebagaiaman yang disampaikan oleh LHP BPK RI tahun 2012, maka FPKS secara general merekomendasikan agar Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan agar segera menindaklanjuti semua rekomendasi dengan membentuk tim tindaklanjut sebagaimana yang sudah diamanatkan pada Permendagri no 13 tahun 2010.
Demikianlah Rekomendasi F-PKS ( PKS dan Hanura ) atas Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI tahu 2011. Untuk itu Apabila Ada Salah dan khilaf kami mohon maaf

Wabillahi Taaufiq Walhidayah
Wassalamu’alaikum Wahromatullahi Wabarokatuh

Toboali , 23 juli 2012
FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA ( PKS dan HANURA )
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANGKA SELATAN

Ketua Sekretaris

( KAPID MA’ID ) ( SAMSIR.ST )

Anggota
1. SOPYAN MB . SH Wk. Ketua
2. AMBO UPE JUPRI Anggota
3. ZAYADI Anggota

Iklan
By FRAKSI PKS DPRD BASEL 2009

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s