Tanggapan dan rekomendasi FPKS terhadap kinerja pemrintah daerah BASEL

TOBOALI – Atas pencapaian target kinerja keuangan daerah dalam hal ekstensifikasi penerimaan daerah, Fraksi PKS DPRD Bangka Selatan (Basel) memberikan rekomendasi agar SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) terkait berkoordinasi dan bekerja sama dengan Kantor Pemberdayaan Desa (KPD) untuk mendata ulang wajib pajak dan wajib retribusi sesuai UU No. 28 Tahun 2009, meningkatkan intensifikasi, mengurangi besarnya akumulasi piutang pajak serta retribusi setiap tahunnya, serta melakukan sosialisasi tentang kewajiban membayar pajak dan retribusi sesuai Perda yang berlaku.

Sekretaris Fraksi PKS DPRD Basel, Samsir, Rabu (25/7) kemarin, menilai rendahnya serapan dana SKPD tertentu dalam hal belanja barang dan jasa serta aset seperti Dinas Pertanian dan Peternakan (Dispernak), Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil), serta Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan, menunjukkan adanya kelemahan dalam sistem perencanaan pembangunan. “Untuk itu, sebelum membuat program dan kegiatan, setiap SKPD agar melakukan analisa dan tinjauan secara menyeluruh dalam menentukan program, baik dari sisi penentuan SDM (Sumber Daya Manusia) maupun status lahan yang berhubungan dengan kegiatan tersebut. Apalagi kegiatan itu menggunakan Dana Alokasi Khusus (DAK), tugas pembantuan maupun dana dekonsentrasi,” jelasnya.

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas laporan keuangan Pemda dalam sistem pengendalian interen, FPKS membuat catatan strategis bahwa ada beberapa rekening bank Unit Pelaksana Teknis ( UPT ) yang tidak ditetapkan Pemkab Basel. Hal ini belum mencerminkan azas keuangan yang transparan dan sangat rentan menimbulkan penyimpangan penggunaan dana.

“Ini tidak sesuai dengan Permendagri No. 21 tahun 2011. Untuk itu, kami merekomendasikan kepada DPPKAD agar berkoordinasi dengan 8 SKPD yang rekeningnya belum terdaftar dalam SK Bupati, dan secepatnya menyampaikan laporan tersebut ke bendahara umum daerah, serta menindaklanjuti rekomendasi BPK guna menetapkan rekening-rekening yang belum dilaporkan. Kelemahan dalam manajemen persediaan barang dan persediaan adalah SKPD yang berhubungan dengan pelayanan publik seperti Dinas Kesehatan (Dinkes), RSUD, Dukcapil dan Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana. Karena penatausahaan persediaan belum dilakukan dengan maksimal, pengeluaran dan pemakaian persediaan banyak tak diotorisasi pejabat berwenang, pencatatan persediaan belum dilakukan secara memadai, stok opname belum dilaksanakan dan belum adanya penilaian persediaan yang berasal dari danah hibah ataupun donasi,” terang Samsir. (tom)

By FRAKSI PKS DPRD BASEL 2009

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s