PANDANGAN UMUM FPKS TERHADAP PENYAMPAIAN 5 RAPERDA KABUPATEN BANGKA SELATAN

Bismillahirohmanirohim

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh

Salam Sejahtera untuk kita semua

 

 

Yth : Sdr Ketua ,Wakil Ketua dan Para Anggota DPRD Bangka Selatan

Yth : Sdr Bupati dan Wakil Bupati Bangka Selatan.

Yth : Bpk Kapolres Bangka Selatan Atau yg mewakili

Yth : Kepala Kejaksaan Negeri Bangka Selatan

Yang Kami Hormat:

–         Sdri  Plt Sekretaris daerah beserta Asisten Sekda Bangka Selatan

–         Para kepala instansi vertical, pejabat Struktural di lingkungan Bangka Selatan

–         Para camat, lurah dan Kepala Desa di lingkungan Bangka Selatan.

–         Sdr diruktur badan usaha milik daerah Bangka selatan.

–         Para kepala Bank yang ada di Bangka selatan.

–         Ketua Tim Penggerak PKK Bangka Selatan

–         Ketua Dharma Wanita Bangka Selatan

–         Para Ketua Organisasi politik, Organisasi pemuda dan organisasi kemasyarakatan yang ada di Bangka Selatan.

–         Tokoh Agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda,insane pers dan hadirin yang berbahagia

 

 

 

 

 

 

PANDANGAN UMUM

 FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA

TENTANG

 PENYAMPAIAN 5 RANCANGAN PERATURAN DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA SELATAN

 

 

Sidang Paripurna yang terhormat,

 

Alhamdulilahi Robbil Alamin Berkat Hidayah, Rahmah  serta Inayah dari Allah SWT, pada hari ini  tgl 01 Agustus 2012 kita kembali dapat melaksanakan Rapat paripurna dalam rangka Penyampaian 5 Rancangan Peraturan Daerah Bangka Selatan/

 

Sholawat serta salam semoga Allah SWT limpahkan selalu kepada toladan kita, pemimpin terpercaya nabi Muhammad Saw, beserta keluarganya, para Sahabatnya dan para pengikutnya yang selalu Istiqomah hingga akhir zaman nanti. Amin.

 

Sidang Paripurna yang kami hormati,

 

Peraturan daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Kepala Daerah. Dan melalui Amandemen UUD 1945 yang kedua bahwa Peraturan Daerah mendapatkan landasan konstitusionalnya di dalam konstitusi yang keberadaannya digunakan untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Dan dalam Undang-undang no 10 tahun 2004 bahwa seluruh muatan materi Peraturan Daerah adalah dalam rangka : Penyelenggaraan otonomi dan tugas pembantuan, menampung kondisi khusus daerah serta penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

 

 

 

 

Sidang Paripurna yang kami hormati,

 

Penyampaian 5 Peraturan Daerah  yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan juga merupakan wujud dari usaha penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah, Dimana ke lima rancangan peraturan daerah yang disampaikan pada paripurna hari ini merupakan permasalahan daerah saat ini yang perlu ditangani dan perlu dicari solusinya agar dapat dimanage dengan baik dan bisa mendatangkan Pendapatan daerah berupa Pendapatan Asli daerah.

 

Adapaun ke lima Rancangan perda tersebut adalah

  1. 1.     Raperda Pengelolaan Air Tanah Kabupaten Bangka Selatan.
  2. 2.     Raperda Pengelolahan Persampahan.
  3. 3.     Raperda Ijin Penyimpanan dan ijin pengumpulan limbah B3.
  4. 4.     Raperda Penyelenggaraan Bengkel Umum Kendaraan Bermotor.
  5. 5.     Raperda Penyelenggaraan Angkutan Barang dan Lalulintas Jalan.

 

Sidang Paripurna yang Terhormat,

 

Merujuk kepada Aktualita permasalahan terkini di Bangka Selatan sebagai akibat adanya dinamika perkembangan ke arah yang lebih baik merupakan konsekuensi logis timbulnya masalah sampah dan limbah B3 yang merupakan masalah yang akut pada setiap daerah berkembang yang perlu diantisipasi sejak dini sistim pengolahannya.

 

Persediaan air tanah seiring dengan berkembang pesatnya populasi penduduk yang berimbas kepada semakin meningkatnya eksplorasi terhadap air tanah. Dan hal ini juga bisa dijadikan sumber pendapatan Asli Daerah dalam bentuk Pajak Air Tanah. Dan hal ini perlu aturan hukum baku dalam bentuk peraturan daerah yang mengatur pengelolaan air tanah.

 

Tingginya laju pertambahan penduduk yang diikuti juga dengan tingkat pertambahan kendaraan bermotor dan hal tersebut akan berimbas kepada semakin padatnya volume kendaraan yang menggunakan jalan yang ada, maka sangat diperlukan penyelengaraan bengkel umum kendaraan bermotor serta pengaturan tentang angkutan barang dan lalulintas barang.

 

 

 

Sidang paripurna yang terhormat,

 

Berdasarkan Tela’ah dan analisa diatas, maka kami Fraksi PKS ( PKS dan Hanura ) menyetujui ke lima raperda yang disampaikan oleh Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan untuk dibahas lebih lanjut sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

 

Demikianlah Penyampaian Pandangan umum Fraksi PKS tentang Penyampaian 5 Raperda kabupaten Bangka Selatan

 

Fastabiqul Khoirot

Wabillahi Taaufiq Walhidayah

Wassalamu’alaikum Wahromatullahi Wabarokatuh

 

 

 

 

 

 

 

Toboali ,  01 Agustus 2012

FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN BANGKA SELATAN

 

Ketua                                                                                                                             Sekretaris

 

 

 

( KAPID MA’ID )                                                                                                       (  SAMSIR.ST  )

 

 

 

By FRAKSI PKS DPRD BASEL 2009

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s