PENDAPAT AKHIR FPKS TERHADAP PENETAPAN RPJPD BANGKA SELATAN PERIODE 2005 – 2025

Bismillahirohmanirohim

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh

Salam Sejahtera untuk kita semua

 

Yth : Sdr Ketua ,Wakil Ketua dan Para Anggota DPRD Bangka Selatan

Yth : Sdr Bupati dan Wakil Bupati Bangka Selatan.

Yth : Bpk Kapolres Bangka Selatan Atau yg mewakili

Yth : BPk Dandim 0413 Bangka Atau yang mewakili

Yth : Kepala Kejaksaan Negeri Bangka Selatan

Yang Kami Hormat:

–         Sdr Sekretaris daerah beserta Asisten Bangka Selatan

–         Para kepala instansi vertical, pejabat Struktural di lingkungan Bangka Selatan

–         Para camat, lurah dan Kepala Desa di lingkungan Bangka Selatan.

–         Sdr diruktur badan usaha milik daerah Bangka selatan.

–         Para kepala Bank yang ada di Bangka selatan.

–         Ketua Tim Penggerak PKK Bangka Selatan

–         Ketua Dharma Wanita Bangka Selatan

–         Para Ketua Organisasi politik, Organisasi pemuda dan organisasi kemasyarakatan yang ada di Bangka Selatan.

–         Tokoh Agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda,insane pers dan hadirin yang berbahagia

 

 

 

 

PANDANGAN AKHIR

 FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA

TENTANG

 PERDA RANCANGAN PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG  DAERAH TAHUN 2005 -2025 KABUPATEN BANGKA SELATAN

 

Sidang Paripurna yang terhormat,

 

Alhamdulilah , atas ri’ayah serta Inayah dari Allah SWT, pada hari ini  tgl  01 Agustus 2012 . Dalam suasana bulan baik bulan Ramadhan kita kembali dapat melaksanakan Rapat paripurna dalam rangka penetapan peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka panjang Daerah Kabupaten Bangka Selatan 2005-2025. Semoga penetapan Peraturan Daerah tentang Rancangan Pembangunan Jangka Panjang Daerah  yang dilaksanakan pada bualn Ramadhan ini memberikan berkah tersendiri untuk kelangsungan pembangunan di wilyah Bangka Selatan Negeri Junjung Besaoh yang kita cintai ini.

 

Sholawat serta salam semoga Allah SWT limpahkan selalu kepada toladan kita, pemimpin terpercaya nabi Muhammad Saw, beserta keluarganya, para Sahabatnya dan para pengikutnya yang selalu Istiqomah hingga akhir zaman nanti. Amin.

 Sidang Paripurna yang kami hormati,

 Rancangan Pembangunan jangka panjang Daerah ( RPJPD ) Merupakan salahsatu dokumen perencanaan pembangunan selama 20 tahun yang akan dijadikan guidelines atau pedoman Kepala Daerah  terpilih dalam menyusun Rencanan Pembangunan Jangka Menengah Daerah setiap 5 tahun sekali. Dan kemudian djadikan acuan oleh SKPD dalam menyusun rencana strategis daerah ( renstra ) yang kemudian di break down menjadi Rencana Kerja Perangkat Daerah yang dituangkan dalam bentuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah  ( APBD ). Untuk itu RPJPD merupakan syarat multak yang harus dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ( APBD ).

 

Pertumbuhan satu daerah akan terjadi apabila mekanisme transaksi dengan daerah lain,  Ada hubungan pasar diantara kedua atau lebih daerah, apakah satu daerah akan berfungsi sebagai supply atau sebaliknya sebagai konsumer.  Pembentukan persyaratan minimum bagi tumbuhnya satu daerah diatas hanya akan terjadi apabila di daerah-daerah tersebut memiliki daya tarik ekonomi dan saling komplementair satu sama lain. Persoalan berikutnya adalah terlalu seringnya pemerintah kabupaten  untuk tidak memperhatikan hal  ini, sehingga orientasi dari pembangunan yang terjadi di daerahnya menjadi tidak berfokus kepada substansi  pembangunan dan memberikan  implikasi tidak jelasnya arah yang mau dituju. 

Sidang Paripurna Yang Terhormat,

 Manakala di satu daerah mempunyai kejelasan arah atau fokus untuk keseluruhan kegiatan pembangunannya, dan relative atmosphere nya akan akan dirasakan bagi pihak-pihak lain khsususnya  para calon investor ( agen of growth ). Kejelasan arah disini diindikasikan dapat dipresentasikan dalam bentuk :

  1. Rumusan visi yang mampu mengundang perhatian dan sekaligus memotivasi pelaku-pelaku  pembangunan baik di derah Bangka Selatan ataupun daerah lainnya.
  2. Komunikasi dengan publik melalui berbagai instrumen yang mendiskripsikan dokumen perencananaan pembangunan yang dapat diakses oleh publik.
  3. Langkah-langkah pembangunan yang dilakukan secara konsisten terhadap fokus yang telah ditetapkan melalui indikatorcapaian target.
  4. Berbagai kebijakan yang mendukung secara kondusif terhadap upaya atau langkah-langkah konsisten pencapaian fokus yang ditetapkan. 

Dan dari hasil pembahasan, konsultasi dan kunjungan kerja dokumen perencanaan yang sudah diselesaikan sudah sesuai dengan kejelasan arah sebagaimana yang telah dipresentasikan dalam 4 hal seperti diatas. 

Sidang Paripurna Yang Terhormat

Prinsip perencanaan pembangunan daerah sebagaimana terdapat dalam Peraturan Pemerintah No 08 tahun 2008 bahwa perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan daerah dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan ( stake holder ) berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing serta perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional.

 Namun dalam proses pembahasan rencana pembangunan jangka panjang daerah ini yang seharusnya  bisa mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah dikarenakan belum matching-nya data luas wilayah , data zonanisasi peruntukan lahan serta masih adanya permasalahan tapal batas antar wilayah baik internal maupun eksternal. Dan ini bukan merupakan penghalang untuk penetapan RPJPD,  Karena yang  terpenting adalah Daerah sangat memerlukan arahan yang akan dituju dalam periode 20 tahun yang akan  dijadikan setiap kepala daerah yang ada di Bangka Selatan dalam mengambil arah dan kebijakan 5 tahun. Dan Adanya permasalahan yang masih belum selesai itu merupakan tanggung jawab kepala daerah untuk menyelesaiakannya dalam konteks tata ruang dan tata wilayah sebagaimana yang disarankan dan dianjurkan oleh Ditjen Binan Pembangunan Daerah Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia.

Sidang Paripurna Yang Terhormat,

Berdasarkan Tela’ah diatas proses pembahasan RPJPD sudah memenuhi kaidah pembahasan sebagaimana yang diamanatkan dalam UU no 25 tahun 2004 tentang Sistim Perencanaan Pembangunan Nasiona,  PP No 08 tahun 2008, Tahapan, Tata Cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah,dan Permendagri 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan PP 08 tahun 2008, maka Kami FPKS menyetujui untuk menetapkan Raperda RPJPD menjadi Perda RPJPD Kabupaten Bangka Selatan

 Demikianlah Pendapat Akhir FPKS ini kami sampaikan mohon maaf atas segala Khilaf dan Salah.

 Allahu Muwaafiq  illaa aqwaanith thoriqg

Wabillahi Taaufiq Walhidayah

Wassalamu’alaikum Wahromatullahi Wabarokatuh

 

Toboali ,  01 Agustus 2012

FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN BANGKA SELATAN

 

Ketua                                                                                                                             Sekretaris

 

 

 

( KAPID MA’ID )                                                                                                       (  SAMSIR.ST  )

 

Anggota

  1. SOPYAN MB                                     Wk. Ketua
  2. AMBO UPE JUPRI                             Anggota
  3. ZAYADI                                               Anggota

 

 

 

 

 

                            

                                     

 

 

 

 

 

 

 

By FRAKSI PKS DPRD BASEL 2009

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s