PEMKAB HARUS UBAH MINDSET

Image
 
 
TOBOALI – Panitia Khusus (Pansus) 1 DPRD Bangka Selatan (Basel) saat ini tengah membahas Perda tentang pertanggung jawaban APBD tahun 2011 lalu. Ketua Pansus 1 DPRD Basel, Samsir, meminta pihak eksekutif sebagai pelaksana mau mengubah mindset (pola pikir-red) dalam membuat laporan yang selama ini dianggap sebagai rutinitas dan kewajiban tahunan. “Jika ini memang dijadikan tool untuk melakukan perbaikan dalam administrasi keuangan, maka seharusnya sudah sejak dari dulu Basel mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Namun, hingga saat ini Basel tetap penilaian kinerja keuangan Basel tidak beranjak dari opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP),” jelasnya kepada sejumlah wartawan, Jumat (3/8) kemarin.
 
Menurut Samsir, berdasarkan laporan pertanggungjawaban dapat dipelajari seberapa besar realisasi pendapatan dibandingkan dengan estimasi pendapatan yang telah ditetapkan. “Kita bisa mengetahui, seberapa besar realisasi belanja daerah dibandingkan estimasi target yang akan dicapai. Sehingga dari laporan pertanggungjawaban ini kepala daerah yakni Bupati, bisa melakukan evaluasi terhadap masing-masing kinerja SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah). Karena ke depannya pemeriksaan BPK tidak lagi berkutat hanya pada laporan realisasi anggaran, tetapi sudah mengarah kepada kinerja dibandingkan dengan indikator kinerja yang sudah ditentukan dari setiap program kegiatan,” terangnya.
 
Lebih lanjut, Samsir mengatakan dalam APBD Basel tahun 2011 terdapat pelampauan target pendapatan daerah sebesar 103 persen dan terdapat Silpa positif dari pendapatan sebesar 24,6 persen atau kurang lebih Rp16 miliar. “Ini merupakan kesalahan perencanaan dalam menentukan estimasi target pendapatan dalam menetapkan target realisasi pendapatan daerah lebih rendah dari potensi pendapatan daerah yang ada. Sementara, dari belanja daerah realisasinya APBD tahun 2011 hanya 89 persen dan ini menyumbangkan Silpa negatif sebesar 74,5 persen dari total Silpa APBD Basel sebesar Rp65 miliar. Rendahnya realisasi belanja ini dikarenakan proses perencanaan yang kurang baik serta ketidakpahaman masing-masing SKPD dalam mengelola keuangan,” katanya, sembari berharap ke depannya Pemkab Basel dapat melakukan pendataan serta memvalidasi kembali semua potensi PAD (Pendapatan Asli Daerah) yang ada. (tom)
 
By FRAKSI PKS DPRD BASEL 2009

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s