OPINI WDP PEMKAB BASEL DISOROTI

 
 
 
BANGKAPOS.COM, BANGKA — Opini Wajar Dengan Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan Pemkab Bangka Selatan (Basel) tahun 2011 mendapat sorotan dari Fraksi PKS DPRD Basel.

Dalam rapat paripurna pertanggungjawaban APBD tahun 2011, Rabu (5/9/2012) Fraksi PKS menegaskan,  opini WDP tersebut sama dengan opini pada tahun anggaran-tahun anggaran sebelumnya. Hal tersebut  mengindikasikan tidak ada kemajuan dari segi pengelolaan keuangan daerah secara administrasi akuntansi.

“Yang lebih menyedihkan temuan BPK masih berkutat pada masalah yang sama, seperti temuan tahun anggaran-anggaran sebelumnya, laksana penyakit akut yang tak bisa disembuhkan,” ungkap Sekretaris Fraksi PKS, Samsir.

Ia menjelaskan, pnyampaian Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun anggaran 2011  memiliki arti sangat penting dalam konteks pembangunan Kabupaten Bangka Selatan. 

Dia mengatakan, Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2011 ini dapat dijadikan sebagai bahan koreksi dan evaluasi bagi pihak eksekutif untuk melakukan perubahan, perbaikan dan penyempurnaan dalam menajemen pengelolaan keuangan daerah ke depan yang lebih baik, demi tersajinya laporan yang transparan dan akuntabel untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Bangka Selatan.

“Perbaikan dan penyempurnaan laporan pelaksanaan keuangan daerah akan sangat penting dalam rangka untuk menciptakan pengelolaan keuangan yang ekonomis , efesien dan efektif. Sehingga dengan demikian opini  Wajar Dengan Pengecualian bukan hanya sebatas target dan tujuan saja tanpa pernah menjadi kenyataan,” papar Samsir.

Menurutnya, FPKS DPRD Basel  yang terdiri dari gabungan PKS dan Hanura  berpendapat bahwa pelaksanaan APBD tahun 2011 walaupun dari aspek LHP BPK menunjukkan ada sedikit kemajuan dalam hal jumlah temuan dimana secara agregasi sedikit berkurang secara nominal dalam hal sistem pengendalian internal dan kepatuhan terhadap perundang-undangan.

Namun, lanjutnya, satu hal penting yang perlu diketahui bahwa akuntabilitas keuangan daerah yang ditunjukkan dalam LHP BPK baru sebatas kewajaran administratif, yaitu pemenuhan kebutuhan untuk menyajikan dan mengungkap laporan keuangan serta keterandalan sumbernya.

Iklan
By FRAKSI PKS DPRD BASEL 2009

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s