PENDAPAT AKHIR FRAKSI PKS TERHADAP PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD BASEL TAHUN 2011

Image

 

 

 

 

Bismillahirohmanirohim

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh

Salam Sejahtera untuk kita semua

 

Yth : Sdr Ketua ,Wakil Ketua dan Para Anggota DPRD Bangka Selatan

Yth : Sdr Bupati dan Wakil Bupati Bangka Selatan.

Yth : Bpk Kapolres Bangka Selatan Atau yg mewakili

Yth : BPk Dandim 0413 Bangka Atau yang mewakili

Yth : Kepala Kejaksaan Negeri Bangka Selatan

Yang Kami Hormat:

–          Sdr Sekretaris daerah beserta Asisten Bangka Selatan

–          Para kepala instansi vertical, pejabat Struktural di lingkungan Bangka Selatan

–          Para camat, lurah dan Kepala Desa di lingkungan Bangka Selatan.

–          Sdr diruktur badan usaha milik daerah Bangka selatan.

–          Para kepala Bank yang ada di Bangka selatan.

–          Ketua Tim Penggerak PKK Bangka Selatan

–          Ketua Dharma Wanita Bangka Selatan

–          Para Ketua Organisasi politik, Organisasi pemuda dan organisasi kemasyarakatan yang ada di Bangka Selatan.

–          Tokoh Agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda,insane pers dan hadirin yang berbahagia

 

 

 

 

 

PENDAPAT AKHIR

 FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA

TERHADAP

 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD TAHUN ANGGARAN 2011 KABUPATEN BANGKA SELATAN

 

 

Rapat Paripurna  Yang Terhormat,

 

Alhamdulillahirobil Alamin, segala puji bagi Allah Azza Wa Jalla yang berkat atas rahmat, hidayah serta inayah-Nya kita dapat berkumpul di ruang Paripurna DPRD Bangka Selatan ini dalam acara Rapat Paripurna penyampaian Pendapat Akhir Terhadap Pertanggungjawaban Bupati Bangka Selatan atas Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2011.

 

Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Uswah Hasanah kita nabi Muhammad SAW , beserta Keluarga dan para sahabat yang setia mengikuti sunnahnya, semoga kita termasuk di dalamnya. Amin.

 

 

Sidang Paripurna  Yang Terhormat,

 

Setelah membaca dan mencermati laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2011 dan jawaban Bupati atas pemandangan umum fraksi-fraksi, laporan komisi-komisi dan pendapat anggota pansus pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2011, ijinkan kami dari F-PKS menyampaikan pendapat akhir terhadap Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kabupaten Bangka Selatan Tahun Anggaran 2011. Pendapat kami ini semata-mata bertujuan mengambil ibrah ( pelajaran ) dari pelaksanaan APBD 2011 untuk perbaikan di masa mendatang, kalaupun terdapat masukan, saran dan kritik semuanya masih dalam frame ( bingkai ) sebagaimana maksud tersebut diatas.

 

Sidang Paripurna Yang Terhormat,

 

Setelah membaca dan mencermati pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2011, secara yuridis formal telah mengacu dan sesuai dengan dasar hukum peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu diantaranya Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Pemerintah No 8 tahun2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Dalam Negeri no 13 tahun 2006 sebagaimana telah dirubah dengan peraturan menteri dalam negeri no 22 tahun 2011 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan daerah Bangka Selatan no 20 tahun 2006 tentang pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah,Peraturan  Pemerintah No 71 tahun 2010 tentang Standard Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Daerah Bangka Selatan no 20 Tahun 2006 Tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah dan Peraturan Daerah Bangka Selatan no 42 Tentang Perubahan APBD Tahun 2011. Legitimasi yuridis Formal ini yang kemudian berbuah hasil laporan Hasil pemeriksaan ( LHP ) Badan Pemeriksa Keuangan ( BPK ) atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan Tahun Anggaran 2011 diberi opini “ WAJAR DENGAN PENGECUALIAN “.

 

Atas opini WDP tersebut sama dengan opini pada tahun anggaran-anggaran yang sebelumnya, maka mengindikasikan bahwa tidak ada kemajuan dari segi pengelolaan keuangan daerah secara administrasi akuntansi , dan yang lebih menyedihkan temuan BPK masih berkutat pada masalah yang sama seperti temuan tahun anggaran-anggaran sebelumnya  laksana penyakit akut yang tak bisa disembuhkan.

 

 

Sidang Paripurna yang Terhormat,

 

Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun anggaran 2011 ini memiliki arti sangat penting dalam konteks pembangunan Kabupaten Bangka Selatan. Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2011 ini dapat dijadikan sebagai bahan koreksi dan evaluasi bagi pihak eksekutif untuk melakukan perubahan, perbaikan dan penyempurnaan dalam menajemen pengelolaan keuangan daerah ke depan yang lebih baik demi ters ajinya laporan yang transparan dan akuntabel untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Bangka Selatan. Perbaikan dan penyempurnaan laporan pelaksanaan keuangan daerah akan sangat penting dalam Rangka untuk menciptakan pengelolaan keuangan yang ekonomis , efesien dan efektive. Sehingga dengan demikian Opini “ WAJAR DENGAN PENGECUALIAN” bukan hanya sebatas target dan tujuan saja tanpa pernah menjadi kenyataan.

 

 

Sidang dewan yang Terhormat,

 

FPKS ( Pks dan Hanura ) berpendapat bahwa Pelaksanaan APBD tahun 2011 bahwa walaupun dari aspek LHP BPK menunjukan ada sedikit kemajuan dalam hal jumlah temuan dimana secara agregasi sedikit berkurang secara nominal  dalam hal sistim pengendalian internal dan kepatuhan terhadap perundang-undangan . Namun satu hal penting yang perlu kita ketahui secara bersama bahwa akuntabilitas keuangan daerah yang ditunjukkan dalam LHP BPK  baru sebatas kewajaran administratif, yaitu pemenuhan kebutuhan untuk menyajikan dan mengungkap laporan keuangan serta keterandalan sumbernya. Sementara efektivitas dampak alokasi anggaran terhadap tingkat kesejahteraan warga masyarakat belum menampakan hasil yang significan, hal ini dilihat dari sedikitnya perubahan pada struktur kondisi makro ekonomi daerah yang merupakan dampak agregasi dari kondisi ekonomi mikro yang ada di bangka selatan.

 

Hal ini bisa dilihat dari sisi lambatnya pertumbuhan ekonomi bangka selatan dari Produk Domestik Regional Bruto 0,28 % dari tahun 2010 dengan peningkatan pendapatan sebesar 20,6 % sangat tidak significant. Dan hal yang kontradiktif adalah justru penurunan terbesar malah dari kontribusi sektor perkebunan yang merupakan sektor unggulan dalam menwujudkan visi kepala daerah yaitu sebesar 5,6 %  ( 7,2 % tahun 2010 dan 2,04 % tahun 2011 ) dibandingkan tahun 2010. Dan ini mengindikasikan bahwa alokasi anggaran yang cukup besar di dinas perkebunan tidak berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi bangka selatan dan ini artinya terjadi in-efektivitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Sebagai bukti konkrit  adalah gagalnya program pengadaan bibit karet yang hanya hidup lebih kurang 40 % dan distribusi ke masyarakat tidak tepat sasaran.

 

Sektor pertambangan yang merupakan andalan dalam peningkatan Pendapatan Asli daerah justru kontribusinya terhadap PDRB juga mengalami penurunan dibandingkan tahun 2010 sebesar 3,32 %. Adanya penurunan ini mengindikasikan bahwa pengelolaan sumber daya alam yg kita miliki tidak ekonomis, karena tidak dapat mengoptimalkan sumber daya alam yang dimiliki semaksimal mungkin sebesar-besar untuk kepentingan masyarakat dengan biaya yang serendah mungkin, padahal hampir setiap jengkal bumi junjung besaoh ini kaya akan bahan tambang seperti timah bahkan mineral tanah jarang yang sama sekali belum terekplorasi dan terkelola dengan baik. Artinya adanya Kegiatan pertambangan yang melibatkan investor yang bergerak pada bidang Kapal Isap Penambangan ( KIP ) sama sekali tidak bisa meningkatkan taraf kehidupan masyarakat di sektor pertambangan dan dari sisi kewajiban investor baik itu dalam bentuk sumbangan pihak ketiga maupun dalam bentuk Corporate Sosial Responsibility ( CSR ) belum memberikan kontribusi yang tidak sebanding dibandingkan dengan tingkat kehilangan lahan produktif dan kerusakan lingkungan pasca penambangan.

 

Sidang Paripurna yang Terhormat,

 

F-PKS ( Pks dan Hanura ) berpendapat  hal demikian terjadi karena belum adanya komitmen secara bersama dari seluruh unsur penyelenggara pemerintahan dan stake holder dalam frame teamwork dalam meningkatkan kinerja pemerintahan dan pembangunan daerah Bangka Selatan. Ini terlihat dari berbagai program dan alokasi anggaran pembangunan daerah yang dirancang dan direncanakan masih banyak yang  tidak tepat sasaran dan tidak tepat guna. Kebijakan keuangan dan program-program pembangunan yang dijalankan baru sebatas menghasilkan output, namun belum melahirkan outcome apalagi menghasilkan benefit dan impact.

 

F-PKS masih belum melihat keterkaitan langsung antara dampak dan manfaat dari program dan alokasi anggaran yang dijalankan pemerintah kabupaten Bangka Selatan untuk Masyarakat. Dari program yang digulirkan belum menampakakan adanya sustainabilitas dan kuntinuitas. F-PKS (Pks dan Hanura ) berpendapat peningkatan Pendapatan Daerah  dan besarnya Belanja Daerah ternyata belum menampakkan dampak optimal terhadap tingkat kesejateraan masyarakat Bangka Selatan.

 

Sidang Dewan Yang Terhormat,

 

Berdasarkan laporan pelaksanakaan APBD kabupaten Bangka Selatan tahaun anggaran 2011 yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan diperoleh laporan realisasi Anggaran sebagai berikut :

 

  1. 1.       Aspek Pendapatan Daerah

 

Realisasi pendapatan daerah adanya pencapaian sebesar  Rp 16.068.994.804,95 ( 3.48 % ) yang disumbangkan dari sektor pendapatan transfer sebesar 3,36 %, dan dari PAD sebesar 17,81 %. Dan khusus realiasi PAD yang memberikan kontribusi peningkatan yang paling besar adalah pada pajak daerah sebesar 33,37 % dan pendapatan hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan sebesar 23,81 %. Realisasi target yg rendah terjadi di retribusi daerah yang hanya terealiasi 96,61 %.  F-PKS mencermati bahwa dari sisi pendapatan ini terjadi selisih yang cukup besar antara realisasi dengan target, walaupun ini terjadi over target tetapi masih pencapaian itu sangat jauh dibandingkan dengan potensi  Pajak dan retribusi daerah yang ada dan masih memiliki peluang untuk ditingkatkan dengan program intensifikasi dan ekstensifikasi sehingga tahun depan rencana pendapatan lebih dioptimalkan.

 

Berdasarkan Tela’ah diatas maka kami F-PKS ( Pks dan Hanura ) merekomendasikan

 

  1. a.      Melakukan program  intensifikasi terhadap objek pajak dan objek retribusi dengan meningkatkan pendapatan asli daerah dengan fokus kepada optimalisasi penerimaan pajak dan retribusi daerah terhadap wajib pajak dan wajib retribusi daerah yang berfokus pada pemutahiran data wajib pajak/retribusi serta pengoptimalan dalam proses penagihannya dengan melibatkan semua unsur SKPD terkait.

 

  1. b.      Melakukan program ekstensifikasi untuk menambah dan menggali objek pajak dan retribusi baru yang belum tersentuh.

 

  1. 2.       Aspek Belanja Daerah

 

Realisasi Belanja Daerah  pada tahun anggaran 2011 ini hanya terealiasi sebesar Rp 399.275.835.000,00 atau sebesar 89 % dari yang sudah direncanakan sebesar Rp 448.478.227.575,00 .  Hal ini dikarenakan adanya realisasi yang rendah di beberapa SKPD seperti  Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil  terealisasi sebesar 67,07 %, Badan Kepegawaian Daerah ( BKD ) terealisasi sebesar 68,33 %. Dinas Pertanian dan Peternakan terealisasi sebesar 65,75 %, Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan terealisasi sebesar 72,82 %. Terlepas dari apakah itu ada faktor cuaca yang ekstrem atau tidak,  tetap saja ini memberikan image bahwa adanya ketidakcakapan ketidakbecusan SKPD dalam manajemen pengelolaan dari sisi perencananaan maupun dari sisi pelaksanaan.  Rendahnya Realisasi beberapa SKPD diatas telah menyumbang Silpa pada aspek belanja daerah ini sebesar Rp  49.202.392.072,00. Adanya selisih realisasi dengan target belanja yang cukup besar ini belum tentu merupakan hasil kerja efesien dari SKPD karena menyelesaikan kegiatan dengan biaya rendah, namun bisa saja disebabkan oleh : Standard barang dan jasa tidak wajar atau mark up, volume input terlalu besar atau jadwal pelaksanaan terlalu lama.

 

Adanya Perpres 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa, yang diperbaharui perpres no 35 tahun 2011 tentang perubahan pertama perpres 54 tahun 2010 serta adanya perpres no 70 tahun 2012 tentang perubahan kedua perpres 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa. Dan tujuan dari Perpres tersebut adalah bagaimana menciptakan proses pengadaan barang yang : efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil/tidak diskriminatif , dan akuntabel. Sehingga adanya LPSE dengan memfungsikan ULP/Pejabat Pengadaan yang sesuai dengan yang diamanatkan Perpres 54 tahun 2010, perpres 35 tahun 2011 dan perpres no 70 tahun 2012 akan didapatkan efesiensi dari belanja daerah karena adanya selisih harga penawaran dengan harga yang penawaran yang disetujui oleh ULP.  Namun adanya LPSE Kabupaten Bangka Selatan pada tahun 2012, malah terjadinya penurunan dari sisi penyerapan APBD yang rendah pada tahun 2012 ini yang baru 17,7 % sampai tri wulan kedua. Adanya isu-isu yang merebak di lingkungan Pihak ketiga di wilayah Bangka Selatan dan Pihak PPK serta KPA yang menyebutkan bahwa sudah terjadi penyimpangan fungsi, wewenang dan tugas ULP dari sebagai panita pengadaan barang dan jasa menjadi panitia penentuan dan penetapan pemenang bahkan sampai kepada proses terjadi negosiasi pemenang, dan hal ini semakin memperburuk citra dari LPSE khususnya dan Pemerintahan Bangka Selatan umumnya.

 

Berdasarkan analisa diatas, maka F-PKS Merekomendasikan hal sbb

 

  1. a.      Pemkab agar patuh terhadap perundang-undangan yang berlaku dengan menyusun rencana pembangunan tahunan sesuai dengan amanat undang – undang  khususnya ketapatan waktu jadwal pembahasan dan pengerjaan.

 

  1. b.      Proses pelelangan agar dilaksanakan secepat mungkin dimana 1 bulan setelah APBD ditetapkan agar langsung memulai proses persiapan pelelangan.

 

  1. c.       Mengoptimalkan peran LPSE dalam hal  untuk menciptakan pengelolaan keuangan daerah yang ekonomis, efesiensi, efektive, transparan, terbuka,adil dan akuntabel dengan tujuan untuk menghasilkan output maksimal  yang berkualitas, input yang serendah-rendahnya dan mencapai target untuk kepentingan publik.

 

  1. d.      Menjaga netralitas proses pelelangan di LPSE dari segala bentuk intervensi kepentingan sebagai bentuk perwujudan keinginan sebagian golongan atau perseorangan. Dengan memfungsikan ULP yang ada di LPSE sesuai dengan Perpres no 70 tahun 2012 tentang perubahan kedua Perpres 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa.. Dan Kami menyaranakan adanya avaluasi tentang kinerja dan etika terhadap LPSE yang berhubungan dengan ketaatannya dgn Perpres yang kami sebutkan diatas.

 

  1. 3.       Aspek Pembiayaan Daerah

 

Pembiayaan daerah pada APBD tahun 2011 terdiri dari penerimaan pembiayaan sebesar Rp 55.380.622,00 dan realisasi pengeluaran pembiayaan sebesar Rp 12.938.905.104,00 sehingga diperoleh Pembiayaan netto sebesar Rp 12.883.524.481,83.

Berdasarkan hasil realiasi pendapatan, realisasi belanja, dan realiasi pembiayaan APBD Bangka Selatan thun anggaran 2011 terdapat surplus Rp 12.883.524.482,00 . sehingga diperoleh SILPA sebesar Rp 65.271.386.820,00

Terhadap nilai  SILPA   yang diperoleh, F-PKS menilai bahwa besarnya silpa lebih banyak dikarenakan lemahnya kapasitas perencanaan program pemerintahan dan pembangunan bukan karena hasi dari keekonomisan, keefisienan dan keefektivan dari pengelolaan keuangan daerah.

 

 

Sidang Paripurna yang Terhormat,

 

F-PKS mencermati kinerja sosial makro ekonomi Bangka Selatan selama tahun 2011 yang menunjukan trend yang positif dan cukup impresif hal ini ditunjukkan dengan adanya peningkatan pencapaian indikator kinerja yang positif selama tahun 2011. Adanya penurunan tingkat pengangguran, meningkatnya pendapatan perkapita masyarakat, meningkatnya nilai tukar petani dan diikuti dengan meningkatnya nilai Index Pembangunan Manusia Dan dalam konteks ini F-PKS mengapresiasi prestasi yang bagus ini.

 

Namun perlu digarisbawahi bahwa mempertanyakan kenapa dengan laju pertumbuhan ekonomi 6,75 %, tingkat pengangguran terbuka turun ke angka 4,07 malah menunjukan ada trend pertambahan pada prosentase penduduk miskin terutama pada kategori penduduk hampir miskin yang meningkat sebesar 131,2 %  di tahun 2011 dibandingkan dengan tahun 2008.

 

Sidang Paripurna yang terhormat,

 

Dari sisi pertumbuhan keuangan daerah dimana adanya adanya peningkatan pendapatan secara agregat sebesar 34,72 %  dan pada tahun 2011 yaitu dari Pajak daerah sebesar 6,6 %, Pengelolaan keayaan darah yang dipisahkan sebesar 19,02 % dan dari PAD yang sah lainnya sebesar 6,89 %. Namun disisi PAD ada penurunan drastis yang terjadi di sisi retribusi daerah yaitu terjadi penurunan sebesar 7 % dibandingkan tahun 2010.

 

Dari sektor dana perimbangan memperlihakan  trend peningkatan yang significant : Dana Bagi hasil pajak  naik 9,33 %, Dana bagi hasil bukan pajak naik 11,42 %, Dana Penyesuaian naik 187,52 %, pendapatan bagi hasil pajak naik 16,5 %, dan Bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya naik 15,92 %. Hanya terjadi penurunan pada Dana Alokasi Khusus ( DAK ) sebesar, 7,79 % dibandingkan tahun 2010.

 

Dari sektor belanja daerah tahun anggaran 2011 terjadi penurunan dibandingkan pada realiasi belanja pada tahun anggaran 2010 sebesar – 0,59 % dengan rata-rata penurunan dari tahun 2009 sebesar – 6,5 %.

 

Sidang Paripurna Yang Terhormat,

 

Tujuan dari produk perundangan-undangan yang mengatur tentang pengelolaan keuangan adalah agar terwujudnya pengelolaan keuangan yang akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan dan dapat memberikan imbas kepada kesejahteraan masyarakat sebagai pemilik anggaran. Dan semua ini tidak akan tercapai tanpa adanya good will dan political will dari pemerintahan Bangka Selatan  baik itu eksekutif, legislatif dan yudikatif untuk berkomitmen dalam menciptakan pengelolalan keuangan yang baik. Baik secara aktualita di tataran lapangan maupun secara administratif yang berujung pada di raihnya opini “ WAJAR TANPA PENGECUALIAN “

 

Sidang Paripurna yang Terhormat,

 

Demikianlah Pendapat akhir dari F-PKS ( PKS dan Hanura ) atas laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2011. Dengan mengucap Alhamdulillahirobil Alamin F-PKS menyetujui Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan ABD Tahun 2011 Kabupaten Bangka Selatan. Kami sangat berharap dengan berbagai catatan, saran dan rekomendasi dari Fraksi dapat dimanfaatkan saudara Bupati dalam melakukan koreksi dan evaluasi secara serius dan diikuti dengan perbaikan dan pembenahan.

 

 

Wabillahi Taaufiq Walhidayah

Wassalamu’alaikum Wahromatullahi Wabarokatuh

 

Toboali ,  05 September  2012

FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA ( PKS dan HANURA )

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN BANGKA SELATAN

 

Ketua                                                                                                                             Sekretaris

 

 

( KAPID MA’ID )                                                                                                       (  SAMSIR.ST  )

 

Anggota

  1. SOPYAN MB . SH                                    Wk. Ketua
  2. AMBO UPE JUPRI                                   Anggota
  3. ZAYADI                                                     Anggota

 

 

 

 

 

                            

                                    

 

 

Bismillahirohmanirohim

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh

Salam Sejahtera untuk kita semua

 

Yth : Sdr Ketua ,Wakil Ketua dan Para Anggota DPRD Bangka Selatan

Yth : Sdr Bupati dan Wakil Bupati Bangka Selatan.

Yth : Bpk Kapolres Bangka Selatan Atau yg mewakili

Yth : BPk Dandim 0413 Bangka Atau yang mewakili

Yth : Kepala Kejaksaan Negeri Bangka Selatan

Yang Kami Hormat:

–          Sdr Sekretaris daerah beserta Asisten Bangka Selatan

–          Para kepala instansi vertical, pejabat Struktural di lingkungan Bangka Selatan

–          Para camat, lurah dan Kepala Desa di lingkungan Bangka Selatan.

–          Sdr diruktur badan usaha milik daerah Bangka selatan.

–          Para kepala Bank yang ada di Bangka selatan.

–          Ketua Tim Penggerak PKK Bangka Selatan

–          Ketua Dharma Wanita Bangka Selatan

–          Para Ketua Organisasi politik, Organisasi pemuda dan organisasi kemasyarakatan yang ada di Bangka Selatan.

–          Tokoh Agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda,insane pers dan hadirin yang berbahagia

 

 

 

 

 

PENDAPAT AKHIR

 FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA

TERHADAP

 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD TAHUN ANGGARAN 2011 KABUPATEN BANGKA SELATAN

 

 

Rapat Paripurna  Yang Terhormat,

 

Alhamdulillahirobil Alamin, segala puji bagi Allah Azza Wa Jalla yang berkat atas rahmat, hidayah serta inayah-Nya kita dapat berkumpul di ruang Paripurna DPRD Bangka Selatan ini dalam acara Rapat Paripurna penyampaian Pendapat Akhir Terhadap Pertanggungjawaban Bupati Bangka Selatan atas Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2011.

 

Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Uswah Hasanah kita nabi Muhammad SAW , beserta Keluarga dan para sahabat yang setia mengikuti sunnahnya, semoga kita termasuk di dalamnya. Amin.

 

 

Sidang Paripurna  Yang Terhormat,

 

Setelah membaca dan mencermati laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2011 dan jawaban Bupati atas pemandangan umum fraksi-fraksi, laporan komisi-komisi dan pendapat anggota pansus pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2011, ijinkan kami dari F-PKS menyampaikan pendapat akhir terhadap Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kabupaten Bangka Selatan Tahun Anggaran 2011. Pendapat kami ini semata-mata bertujuan mengambil ibrah ( pelajaran ) dari pelaksanaan APBD 2011 untuk perbaikan di masa mendatang, kalaupun terdapat masukan, saran dan kritik semuanya masih dalam frame ( bingkai ) sebagaimana maksud tersebut diatas.

 

Sidang Paripurna Yang Terhormat,

 

Setelah membaca dan mencermati pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2011, secara yuridis formal telah mengacu dan sesuai dengan dasar hukum peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu diantaranya Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Pemerintah No 8 tahun2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Dalam Negeri no 13 tahun 2006 sebagaimana telah dirubah dengan peraturan menteri dalam negeri no 22 tahun 2011 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan daerah Bangka Selatan no 20 tahun 2006 tentang pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah,Peraturan  Pemerintah No 71 tahun 2010 tentang Standard Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Daerah Bangka Selatan no 20 Tahun 2006 Tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah dan Peraturan Daerah Bangka Selatan no 42 Tentang Perubahan APBD Tahun 2011. Legitimasi yuridis Formal ini yang kemudian berbuah hasil laporan Hasil pemeriksaan ( LHP ) Badan Pemeriksa Keuangan ( BPK ) atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan Tahun Anggaran 2011 diberi opini “ WAJAR DENGAN PENGECUALIAN “.

 

Atas opini WDP tersebut sama dengan opini pada tahun anggaran-anggaran yang sebelumnya, maka mengindikasikan bahwa tidak ada kemajuan dari segi pengelolaan keuangan daerah secara administrasi akuntansi , dan yang lebih menyedihkan temuan BPK masih berkutat pada masalah yang sama seperti temuan tahun anggaran-anggaran sebelumnya  laksana penyakit akut yang tak bisa disembuhkan.

 

 

Sidang Paripurna yang Terhormat,

 

Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun anggaran 2011 ini memiliki arti sangat penting dalam konteks pembangunan Kabupaten Bangka Selatan. Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2011 ini dapat dijadikan sebagai bahan koreksi dan evaluasi bagi pihak eksekutif untuk melakukan perubahan, perbaikan dan penyempurnaan dalam menajemen pengelolaan keuangan daerah ke depan yang lebih baik demi ters ajinya laporan yang transparan dan akuntabel untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Bangka Selatan. Perbaikan dan penyempurnaan laporan pelaksanaan keuangan daerah akan sangat penting dalam Rangka untuk menciptakan pengelolaan keuangan yang ekonomis , efesien dan efektive. Sehingga dengan demikian Opini “ WAJAR DENGAN PENGECUALIAN” bukan hanya sebatas target dan tujuan saja tanpa pernah menjadi kenyataan.

 

 

Sidang dewan yang Terhormat,

 

FPKS ( Pks dan Hanura ) berpendapat bahwa Pelaksanaan APBD tahun 2011 bahwa walaupun dari aspek LHP BPK menunjukan ada sedikit kemajuan dalam hal jumlah temuan dimana secara agregasi sedikit berkurang secara nominal  dalam hal sistim pengendalian internal dan kepatuhan terhadap perundang-undangan . Namun satu hal penting yang perlu kita ketahui secara bersama bahwa akuntabilitas keuangan daerah yang ditunjukkan dalam LHP BPK  baru sebatas kewajaran administratif, yaitu pemenuhan kebutuhan untuk menyajikan dan mengungkap laporan keuangan serta keterandalan sumbernya. Sementara efektivitas dampak alokasi anggaran terhadap tingkat kesejahteraan warga masyarakat belum menampakan hasil yang significan, hal ini dilihat dari sedikitnya perubahan pada struktur kondisi makro ekonomi daerah yang merupakan dampak agregasi dari kondisi ekonomi mikro yang ada di bangka selatan.

 

Hal ini bisa dilihat dari sisi lambatnya pertumbuhan ekonomi bangka selatan dari Produk Domestik Regional Bruto 0,28 % dari tahun 2010 dengan peningkatan pendapatan sebesar 20,6 % sangat tidak significant. Dan hal yang kontradiktif adalah justru penurunan terbesar malah dari kontribusi sektor perkebunan yang merupakan sektor unggulan dalam menwujudkan visi kepala daerah yaitu sebesar 5,6 %  ( 7,2 % tahun 2010 dan 2,04 % tahun 2011 ) dibandingkan tahun 2010. Dan ini mengindikasikan bahwa alokasi anggaran yang cukup besar di dinas perkebunan tidak berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi bangka selatan dan ini artinya terjadi in-efektivitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Sebagai bukti konkrit  adalah gagalnya program pengadaan bibit karet yang hanya hidup lebih kurang 40 % dan distribusi ke masyarakat tidak tepat sasaran.

 

Sektor pertambangan yang merupakan andalan dalam peningkatan Pendapatan Asli daerah justru kontribusinya terhadap PDRB juga mengalami penurunan dibandingkan tahun 2010 sebesar 3,32 %. Adanya penurunan ini mengindikasikan bahwa pengelolaan sumber daya alam yg kita miliki tidak ekonomis, karena tidak dapat mengoptimalkan sumber daya alam yang dimiliki semaksimal mungkin sebesar-besar untuk kepentingan masyarakat dengan biaya yang serendah mungkin, padahal hampir setiap jengkal bumi junjung besaoh ini kaya akan bahan tambang seperti timah bahkan mineral tanah jarang yang sama sekali belum terekplorasi dan terkelola dengan baik. Artinya adanya Kegiatan pertambangan yang melibatkan investor yang bergerak pada bidang Kapal Isap Penambangan ( KIP ) sama sekali tidak bisa meningkatkan taraf kehidupan masyarakat di sektor pertambangan dan dari sisi kewajiban investor baik itu dalam bentuk sumbangan pihak ketiga maupun dalam bentuk Corporate Sosial Responsibility ( CSR ) belum memberikan kontribusi yang tidak sebanding dibandingkan dengan tingkat kehilangan lahan produktif dan kerusakan lingkungan pasca penambangan.

 

Sidang Paripurna yang Terhormat,

 

F-PKS ( Pks dan Hanura ) berpendapat  hal demikian terjadi karena belum adanya komitmen secara bersama dari seluruh unsur penyelenggara pemerintahan dan stake holder dalam frame teamwork dalam meningkatkan kinerja pemerintahan dan pembangunan daerah Bangka Selatan. Ini terlihat dari berbagai program dan alokasi anggaran pembangunan daerah yang dirancang dan direncanakan masih banyak yang  tidak tepat sasaran dan tidak tepat guna. Kebijakan keuangan dan program-program pembangunan yang dijalankan baru sebatas menghasilkan output, namun belum melahirkan outcome apalagi menghasilkan benefit dan impact.

 

F-PKS masih belum melihat keterkaitan langsung antara dampak dan manfaat dari program dan alokasi anggaran yang dijalankan pemerintah kabupaten Bangka Selatan untuk Masyarakat. Dari program yang digulirkan belum menampakakan adanya sustainabilitas dan kuntinuitas. F-PKS (Pks dan Hanura ) berpendapat peningkatan Pendapatan Daerah  dan besarnya Belanja Daerah ternyata belum menampakkan dampak optimal terhadap tingkat kesejateraan masyarakat Bangka Selatan.

 

Sidang Dewan Yang Terhormat,

 

Berdasarkan laporan pelaksanakaan APBD kabupaten Bangka Selatan tahaun anggaran 2011 yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan diperoleh laporan realisasi Anggaran sebagai berikut :

 

  1. 1.       Aspek Pendapatan Daerah

 

Realisasi pendapatan daerah adanya pencapaian sebesar  Rp 16.068.994.804,95 ( 3.48 % ) yang disumbangkan dari sektor pendapatan transfer sebesar 3,36 %, dan dari PAD sebesar 17,81 %. Dan khusus realiasi PAD yang memberikan kontribusi peningkatan yang paling besar adalah pada pajak daerah sebesar 33,37 % dan pendapatan hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan sebesar 23,81 %. Realisasi target yg rendah terjadi di retribusi daerah yang hanya terealiasi 96,61 %.  F-PKS mencermati bahwa dari sisi pendapatan ini terjadi selisih yang cukup besar antara realisasi dengan target, walaupun ini terjadi over target tetapi masih pencapaian itu sangat jauh dibandingkan dengan potensi  Pajak dan retribusi daerah yang ada dan masih memiliki peluang untuk ditingkatkan dengan program intensifikasi dan ekstensifikasi sehingga tahun depan rencana pendapatan lebih dioptimalkan.

 

Berdasarkan Tela’ah diatas maka kami F-PKS ( Pks dan Hanura ) merekomendasikan

 

  1. a.      Melakukan program  intensifikasi terhadap objek pajak dan objek retribusi dengan meningkatkan pendapatan asli daerah dengan fokus kepada optimalisasi penerimaan pajak dan retribusi daerah terhadap wajib pajak dan wajib retribusi daerah yang berfokus pada pemutahiran data wajib pajak/retribusi serta pengoptimalan dalam proses penagihannya dengan melibatkan semua unsur SKPD terkait.

 

  1. b.      Melakukan program ekstensifikasi untuk menambah dan menggali objek pajak dan retribusi baru yang belum tersentuh.

 

  1. 2.       Aspek Belanja Daerah

 

Realisasi Belanja Daerah  pada tahun anggaran 2011 ini hanya terealiasi sebesar Rp 399.275.835.000,00 atau sebesar 89 % dari yang sudah direncanakan sebesar Rp 448.478.227.575,00 .  Hal ini dikarenakan adanya realisasi yang rendah di beberapa SKPD seperti  Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil  terealisasi sebesar 67,07 %, Badan Kepegawaian Daerah ( BKD ) terealisasi sebesar 68,33 %. Dinas Pertanian dan Peternakan terealisasi sebesar 65,75 %, Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan terealisasi sebesar 72,82 %. Terlepas dari apakah itu ada faktor cuaca yang ekstrem atau tidak,  tetap saja ini memberikan image bahwa adanya ketidakcakapan ketidakbecusan SKPD dalam manajemen pengelolaan dari sisi perencananaan maupun dari sisi pelaksanaan.  Rendahnya Realisasi beberapa SKPD diatas telah menyumbang Silpa pada aspek belanja daerah ini sebesar Rp  49.202.392.072,00. Adanya selisih realisasi dengan target belanja yang cukup besar ini belum tentu merupakan hasil kerja efesien dari SKPD karena menyelesaikan kegiatan dengan biaya rendah, namun bisa saja disebabkan oleh : Standard barang dan jasa tidak wajar atau mark up, volume input terlalu besar atau jadwal pelaksanaan terlalu lama.

 

Adanya Perpres 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa, yang diperbaharui perpres no 35 tahun 2011 tentang perubahan pertama perpres 54 tahun 2010 serta adanya perpres no 70 tahun 2012 tentang perubahan kedua perpres 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa. Dan tujuan dari Perpres tersebut adalah bagaimana menciptakan proses pengadaan barang yang : efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil/tidak diskriminatif , dan akuntabel. Sehingga adanya LPSE dengan memfungsikan ULP/Pejabat Pengadaan yang sesuai dengan yang diamanatkan Perpres 54 tahun 2010, perpres 35 tahun 2011 dan perpres no 70 tahun 2012 akan didapatkan efesiensi dari belanja daerah karena adanya selisih harga penawaran dengan harga yang penawaran yang disetujui oleh ULP.  Namun adanya LPSE Kabupaten Bangka Selatan pada tahun 2012, malah terjadinya penurunan dari sisi penyerapan APBD yang rendah pada tahun 2012 ini yang baru 17,7 % sampai tri wulan kedua. Adanya isu-isu yang merebak di lingkungan Pihak ketiga di wilayah Bangka Selatan dan Pihak PPK serta KPA yang menyebutkan bahwa sudah terjadi penyimpangan fungsi, wewenang dan tugas ULP dari sebagai panita pengadaan barang dan jasa menjadi panitia penentuan dan penetapan pemenang bahkan sampai kepada proses terjadi negosiasi pemenang, dan hal ini semakin memperburuk citra dari LPSE khususnya dan Pemerintahan Bangka Selatan umumnya.

 

Berdasarkan analisa diatas, maka F-PKS Merekomendasikan hal sbb

 

  1. a.      Pemkab agar patuh terhadap perundang-undangan yang berlaku dengan menyusun rencana pembangunan tahunan sesuai dengan amanat undang – undang  khususnya ketapatan waktu jadwal pembahasan dan pengerjaan.

 

  1. b.      Proses pelelangan agar dilaksanakan secepat mungkin dimana 1 bulan setelah APBD ditetapkan agar langsung memulai proses persiapan pelelangan.

 

  1. c.       Mengoptimalkan peran LPSE dalam hal  untuk menciptakan pengelolaan keuangan daerah yang ekonomis, efesiensi, efektive, transparan, terbuka,adil dan akuntabel dengan tujuan untuk menghasilkan output maksimal  yang berkualitas, input yang serendah-rendahnya dan mencapai target untuk kepentingan publik.

 

  1. d.      Menjaga netralitas proses pelelangan di LPSE dari segala bentuk intervensi kepentingan sebagai bentuk perwujudan keinginan sebagian golongan atau perseorangan. Dengan memfungsikan ULP yang ada di LPSE sesuai dengan Perpres no 70 tahun 2012 tentang perubahan kedua Perpres 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa.. Dan Kami menyaranakan adanya avaluasi tentang kinerja dan etika terhadap LPSE yang berhubungan dengan ketaatannya dgn Perpres yang kami sebutkan diatas.

 

  1. 3.       Aspek Pembiayaan Daerah

 

Pembiayaan daerah pada APBD tahun 2011 terdiri dari penerimaan pembiayaan sebesar Rp 55.380.622,00 dan realisasi pengeluaran pembiayaan sebesar Rp 12.938.905.104,00 sehingga diperoleh Pembiayaan netto sebesar Rp 12.883.524.481,83.

Berdasarkan hasil realiasi pendapatan, realisasi belanja, dan realiasi pembiayaan APBD Bangka Selatan thun anggaran 2011 terdapat surplus Rp 12.883.524.482,00 . sehingga diperoleh SILPA sebesar Rp 65.271.386.820,00

Terhadap nilai  SILPA   yang diperoleh, F-PKS menilai bahwa besarnya silpa lebih banyak dikarenakan lemahnya kapasitas perencanaan program pemerintahan dan pembangunan bukan karena hasi dari keekonomisan, keefisienan dan keefektivan dari pengelolaan keuangan daerah.

 

 

Sidang Paripurna yang Terhormat,

 

F-PKS mencermati kinerja sosial makro ekonomi Bangka Selatan selama tahun 2011 yang menunjukan trend yang positif dan cukup impresif hal ini ditunjukkan dengan adanya peningkatan pencapaian indikator kinerja yang positif selama tahun 2011. Adanya penurunan tingkat pengangguran, meningkatnya pendapatan perkapita masyarakat, meningkatnya nilai tukar petani dan diikuti dengan meningkatnya nilai Index Pembangunan Manusia Dan dalam konteks ini F-PKS mengapresiasi prestasi yang bagus ini.

 

Namun perlu digarisbawahi bahwa mempertanyakan kenapa dengan laju pertumbuhan ekonomi 6,75 %, tingkat pengangguran terbuka turun ke angka 4,07 malah menunjukan ada trend pertambahan pada prosentase penduduk miskin terutama pada kategori penduduk hampir miskin yang meningkat sebesar 131,2 %  di tahun 2011 dibandingkan dengan tahun 2008.

 

Sidang Paripurna yang terhormat,

 

Dari sisi pertumbuhan keuangan daerah dimana adanya adanya peningkatan pendapatan secara agregat sebesar 34,72 %  dan pada tahun 2011 yaitu dari Pajak daerah sebesar 6,6 %, Pengelolaan keayaan darah yang dipisahkan sebesar 19,02 % dan dari PAD yang sah lainnya sebesar 6,89 %. Namun disisi PAD ada penurunan drastis yang terjadi di sisi retribusi daerah yaitu terjadi penurunan sebesar 7 % dibandingkan tahun 2010.

 

Dari sektor dana perimbangan memperlihakan  trend peningkatan yang significant : Dana Bagi hasil pajak  naik 9,33 %, Dana bagi hasil bukan pajak naik 11,42 %, Dana Penyesuaian naik 187,52 %, pendapatan bagi hasil pajak naik 16,5 %, dan Bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya naik 15,92 %. Hanya terjadi penurunan pada Dana Alokasi Khusus ( DAK ) sebesar, 7,79 % dibandingkan tahun 2010.

 

Dari sektor belanja daerah tahun anggaran 2011 terjadi penurunan dibandingkan pada realiasi belanja pada tahun anggaran 2010 sebesar – 0,59 % dengan rata-rata penurunan dari tahun 2009 sebesar – 6,5 %.

 

Sidang Paripurna Yang Terhormat,

 

Tujuan dari produk perundangan-undangan yang mengatur tentang pengelolaan keuangan adalah agar terwujudnya pengelolaan keuangan yang akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan dan dapat memberikan imbas kepada kesejahteraan masyarakat sebagai pemilik anggaran. Dan semua ini tidak akan tercapai tanpa adanya good will dan political will dari pemerintahan Bangka Selatan  baik itu eksekutif, legislatif dan yudikatif untuk berkomitmen dalam menciptakan pengelolalan keuangan yang baik. Baik secara aktualita di tataran lapangan maupun secara administratif yang berujung pada di raihnya opini “ WAJAR TANPA PENGECUALIAN “

 

Sidang Paripurna yang Terhormat,

 

Demikianlah Pendapat akhir dari F-PKS ( PKS dan Hanura ) atas laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2011. Dengan mengucap Alhamdulillahirobil Alamin F-PKS menyetujui Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan ABD Tahun 2011 Kabupaten Bangka Selatan. Kami sangat berharap dengan berbagai catatan, saran dan rekomendasi dari Fraksi dapat dimanfaatkan saudara Bupati dalam melakukan koreksi dan evaluasi secara serius dan diikuti dengan perbaikan dan pembenahan.

 

 

Wabillahi Taaufiq Walhidayah

Wassalamu’alaikum Wahromatullahi Wabarokatuh

 

Toboali ,  05 September  2012

FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA ( PKS dan HANURA )

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN BANGKA SELATAN

 

Ketua                                                                                                                             Sekretaris

 

 

( KAPID MA’ID )                                                                                                       (  SAMSIR.ST  )

 

Anggota

  1. SOPYAN MB . SH                                    Wk. Ketua
  2. AMBO UPE JUPRI                                   Anggota
  3. ZAYADI                                                     Anggota

 

 

 

 

 

                            

                                    

 

 

 

 Image

 

 

By FRAKSI PKS DPRD BASEL 2009

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s