SKPD BIDANG PENDAPATAN JANGAN TUNGGU BOLA

ImageImage

 

 

 

TOBOALI – Anggota Komisi B DRPD Basel, Samsir menegaskan agar SKPD yang membidangi pendapatan daerah jangan hanya menunggu bola tetapi wajib menjemput bola atau melakukan penagihan retribusi daerah. Alasannya, tidak semua wajib retribusi itu taat terhadap aturan hukum yang berlaku. Jika semua taat tidak perlu ada undang-undang dan peraturan daerah yang mengatur. Itulah guna dan tujuan mengapa dewan susah payah membuat peraturan daerah dengan biaya puluhan juta bahkan ratusan juta kalau hanya untuk dicatat pada lembaran daerah.
Demikian dikatakannya kepada wartawan terkait rendahnya kesadaran pemilik tower untuk membayar retribusi sesuai dengan UU No 28 tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah dan Perda tentang Retribusi Daerah Menara Pengawas Telekomunikasi. Penyebab rendahnya pemasukan dari retribusi menara telekomunikasi di basel daro 83 menara telkom hanya 22 yang memiliki SPPT PBB.
Dari 83 menara pengawas telekomunikasi 61 menara pengawas yang tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar retribusi menara pengawas telekomunikasi.
“Kami juga mencurigai kemungkinan banyaknya menara telekomunikasi yang tidak memiliki IMB, Ijin Gangguan dan perpanjangan ijin operasionalnya” imbuhnya. Menurut Samsir dari retribusi manara pengawas telekomunikasi yang tidak membayar saja jika diasumsikan dengan nominal terkecil 2 juta pertahun berarti Basel sudah kehilangan potensi PAD dari retribusi menara telekomunikasi sebesar 122 juta rupiah pertahun. Ini terlepas dari retribusi IMB dan Ijin Gangguan.
Untuk itu, sebagai anggota Komisi B, Samsir menyarankan agar DPPKAD bekerja sama dengan Diskominfo melakukan re-data kembali terhadap IMB dan Retribusi Ijin gangguan. Jika banyak yang memiliki ijin segera ambil keputusan untuk dilakukan dispensasi dan pembuatan ijin IMB dan ijin gangguan itu sesuai dengan Perda ijin mendirikan bangunan dan ijin gangguan. Selain itu, kata Samsir, bagian Pendapatan Basel dan Diskominfo bekerjasama dan berkoordinasi dengan Satpol PP untuk menegakkan Perda Retribusi Menara Telekomunikasi.
“Tindak tegas jika ada wajib retribusi yang tidak mengikuti undang-undang dan Perda retribusi pengawas telekomunikasi. Karena hal itu sudah diatur dalam Perda tersebut tentang penyidikan, sangsi administrativ dan bahkan pidana bagi wajib retribusi yang tidak mau melaksanakan kewajibannya,” tegasnya politisi PKS ini. (raw/6) 

Iklan
By FRAKSI PKS DPRD BASEL 2009

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s