DISTAMBEN BASEL AWASI SPBU NAKAL

Ruslan: Kalau Ada Pelanggaran Kita Minta Ditindak
 
TOBOALI – Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben) Bangka Selatan (Basel) akan segera turun ke lapangan untuk melakukan pengawasan terkait banyaknya keluhan dari warga bahwa takaran BBM (Bahan Bakar Minyak) pada saat pengisian di SPBU yang ada di Basel ternyata tidak sesuai atau tidak pas. “Kami tadinya hari (Senin-red) ini mau lihat ke lapangan. Namun karena ada beberapa kios SPBU yang tutup hari ini, maka kami tunda sampai besok,” ungkap Kepala Distamben Basel, Ruslan Jaya, Senin (10/9).
 
Dia menjelaskan, Kabupaten Basel memiliki  5 SPBU yang tersebar di beberapa kecamatan. Dari beberapa SPBU yang beroperasi tersebut tidak menutup kemungkinan adanya SPBU yang nakal. “Pengurangan literan tentu saja merugikan konsumen. Ditambah lagi dengan rencana pemerintah memberlakukan bahan bakar Pertamax untuk keperluan kendaraan pribadi,” katanya.
 
Selain itu, pihaknya juga akan melakukan koordinasi dengan Disperindagkop untuk membantu pelaksanaan inspeksi. Bila dalam sidak nanti ditemukan adanya SPBU yang melanggar, maka akan langsung dilakukan penindakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal, yang menyatakan bagi yang curang dalam praktik perdagangan maka akan dikenakan sanksi pidana. “Jadi, kalau memang dalam pengawasan nanti ditemukan ada pelanggaran, ya katakanlah tidak sesuai dengan aturan, kita menyarankan Pertamina untuk memberikan sanksi atau berupa teguran,” tambah Ruslan.
 
Menurutnya, penindakan hanya bisa dilakukan untuk  SPBU yang nakal sedangkan terhadap pengecer mereka tidak bisa berbuat apa-apa. “Kita lihat itu adalah kebutuhan untuk hidup, ini yang harus ditata dan itu harus dikontrol. Dan sebagai tindak lanjut, dalam waktu dekat ini kita akan lakukan pengawasan ke lapangan,” pungkasnya.
 
Terpisah, Sekretaris Komisi B DPRD Basel, Samsir, meminta kepada Pemkab Basel melalui Disperindagkop segera menindaklanjuti rencana Distamben melakukan sidak di SPBU-SPBU yang ada di Basel, serta bekerjasama dengan pihak kepolisian untuk menindak tegas oknum yang mengurangi takaran BBM pada saat pengisian. “Tegakkan sesuai dengan aturan. Hal tersebut sudah merugikan konsumen dengan adanya ketidaktrasparanan takaran oknum di SPBU tersebut,” tegasnya kepada RB, Senin (10/9).
 
Lebih lanjut, Samsir juga menghimbau Disperindagkop untuk mengoptimalkan implementasi Perda tentang tera ulang sesuai yang diatur UU 28 tahun 2009, bahwa semua timbangan takaran baik manual maupun otomatis harus ditera ulang setiap 1 tahun sekali untuk melindungi konsumen dari penipuan takaran.
 
Menurutnya, selama ini aktivitas ini masih dilakukan di tingka provinsi dengan sistem menunggu bola. Padahal, Pemkab Basel telah memiliki Perda Restribusi Tera Ulang namun pelaksanaanya sampai sekarang masih dilakukan oleh Provinsi. “Kami menyarankan agar ini dikelola oleh Pemkab, disamping untuk perlindungan konsumen,” tukasnya. Sementara, hingga berita ini diturunkan belum ada komentar dari Kepala Dinas Disperindagkop. (rb)
 
By FRAKSI PKS DPRD BASEL 2009

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s