APBD BASEL PERUBAHAN MENINGKAT ??????

TOBOALI – Bupati Bangka Selatan, H Jamro H Jalil, dalam paparannya pada rapat paripurna KUA APBD Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan tahun 2012 mengatakan, pendanaan belanja daerah mengalami peningkatan dari Rp544 miliar menjadi Rp596 miliar. Menurut Jamro, kenaikan tersebut terjadi di semua kelompok pendapatan daerah. “Saya sangat mengharapkan agar pemerintah kabupaten bersama DPRD Bangka Selatan meningkatkan kualitas dan mempertajam fokus serta prioritas alokasi belanja daerah,” ujarnya saat penyampaian KUA PPAS APBD 2012 di Gedung Utama DPRD Basel,Toboali, Kamis (21/9).
 
Menurut Jamro, rancangan KUA PPAS APBD 2012 disampaikan guna memperoleh masukan dalam upaya perbaikan dan penyempurnaan capaian kinerja penyenggaraan Pemkab Basel. Sebab, keberhasilan pelaksanaan pembangunan dapat diartikan sebagai buah hasil kerja sama ekskutif dan legislatif yang didukung seluruh lapisan masyarakat Basel. “Berkaitan itu, eksekutif dan legislatif sepakat saling memberikan dukungan dan kontribusi sesuai fungsi dan kewenangannya dalam tahapan pembangunan. Mulai proses perencanaan, pelaksanaan, pengendalian sampai tahapan evaluasi, guna memastikan terlaksananya program dan kegiatan sesuai kebijakan umum perubahan,” tuturnya.
 
Lebih lanjut, Jamro berharap semua pihak bekerja keras untuk mencapai empat pilar pembangunan daerah yakni pro pertumbuhan ekonomi, pro penciptaan lapangan kerja, pro pengentasan kemiskinan dan pro lingkungan hidup. “Jadi, tingkat pertumbuhan ekonomi mengalami peningkatan dalam 5 tahun terakhir mencapai 7,53 persen. Selain itu, terdapat peningkatan indeks daya beli masyarakat dengan pedapatan per kapita 18.09 juta tahun 2011,” jelasnya, seraya mengatakan tingkat kemiskinan Basel lebih rendah dibandingkan provinsi dan nasional, dengan indikasi adanya peningkatan kondisi pendidikan dan peningkatan penduduk bidang kesehatan, serta menurunnya angka pengangguran yakni 4,75% pada 2009 menjadi 3,92% di tahun 2011.
 
Sedangkan dalam penyampaian Raperda Inisiatif DPRD tentang Pengelolaan Usaha Perikanan dan Kelautan, Jamro mengatakan, untuk meningkatkan kesejahteraan melalui penciptaan dan pengembangan usaha perikanan dan kelautan diperlukan iklim usaha yang kondusif serta kepastian hukum. “Artinya pemerintah mempunyai tanggung jawab untuk menjaga kelestarian ekosistem atau lingkungan perairan. Terkait Raperda Irigasi, ini merupakan salah satu faktor pendukung bagi keberlanjutan pembangunan pertanian di Bangka Selatan. Khususnya pertanian ini, saya harapkan para petani untuk mempergunakan air sesuai dengan keperluan, sesuai dengan niat untuk membangun, dan tentunya dari dukungan dari masyarakat Insya Allah akan dijadikan payung hukum untuk persamaan persepsi aturannya,” tandasnya. (rb)
Iklan
By FRAKSI PKS DPRD BASEL 2009

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s