PENGELOLAAN KEUANGAN BASEL DINILAI BURUK

Image
SEMENTARA, Sekretaris Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) DPRD Bangka Selatan (Basel), Samsir, mengungkapkan penerimaan pembiayaan daerah setelah perubahan diestimasikan sebesar Rp 65.271.386.820, dan ada kenaikan sebesar Rp 41,34 miliar atau 172,3 persen. Dia menilai kenaikan pembiayaan ini berasal dari efisiensi proses pelelangan sebesar Rp 4 miliar dan Rp9,5 miliar dari program yang sudah pasti tidak terlaksana sebagai akibat dari buruknya proses perencanaan pengelolaan keuangan daerah. “Meskipun target pencapaian triwulan kedua secara kumulatif sudah terpenuhi, namun per objek pajak masih ada pajak tertentu yang jauh di bawah target yang ditetapkan, seperti pajak sarang burung walet yang sampai akhir triwulan kedua baru terlaksana kurang lebih Rp49 juta atau 4 persen dari total target Rp250 juta. Untuk itu, Pemkab Basel harus memastikan kevalidan data tentang adanya penurunan dana bagi hasil pajak, serta mencari informasi faktor apa yang menyebabkan realisasi alokasinya bisa berubah dari yang telah ditetapkan dalam Perda No. 1 Tahun 2012, karena ada penetapan estimasi target pencapaian DBH/DBHBP Rp7 miliar lebih rendah di KUA-APBDP tahun 2012,” katanya kepada sejumlah wartawan, Jumat (21/9).
 
Samsir menjelaskan, ada keterlambatan penyampaian KUA-PPAS perubahan tahun 2012 yang diperkirakan baru bisa direalisasikan pada Oktober mendatang, sehingga tidak mungkin lagi merealisasikan program fisik saat APBD-P ditetapkan. “Untuk itu, kami merekomendasikan agar segera melakukan proses seleksi program atau kegiatan yang belum memasuki pelelangan dan yang diprediksikan tidak mungkin dapat diselesaikan sampai dengan bulan Desember mendatang, agar dibatalkan pelaksanaannya dan diprioritaskan untuk diprogramkan kembali pada APBD tahun 2013, atau membuat program non fisik yang pelaksanaannya bisa diselesaikan dalam rentang waktu 1,5 bulan dengan pagu dana Rp200 juta,” jelasnya.
 
Lebih lanjut, Samsir juga menilai adanya estimasi sisa lebih anggaran (silpa) tahun 2012 sebesar Rp 65,271 miliyar memberikan indikasi adanya efesiensi negatif dalam pengelolaan keuangan daerah yang berujung adanya idle money (uang menganggur-red) di kasda (kas daerah), sebagai akibat tidak terlaksananya program atau kegiatan yang sudah ditargetkan. “Kita merekomendasikan agar Pemkab Basel menganalisa kemungkinan menambah program baru untuk belanja non fisik dan mengarahkannya kepada belanja daerah pengadaan yang memang urgen serta diprediksi bisa selesai dalam rentang waktu 1,5 bulan ke depan. Misalnya, belanja untuk urusan wajib pendidikan dan kesehatan yang dapat menunjang tercapainya standar pelayanan minimum terutama di bidang pendidikan yang masih banyak terdapat kekurangan, seperti meubelair untuk proses belajar mengajar, sehingga akan mengurangi jumlah penerimaan pembiayaan daerah. Namun, pada prinsipnya kami menyetujui rancangan KUA-PPAS perubahan tahun 2012 agar dapat dibahas lebih lanjut sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku,” pungkasnya. (tom)
By FRAKSI PKS DPRD BASEL 2009

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s