IJIN TAMBANG DI BASEL DINILAI TANPA PENGAWASAN

 
Izin Tambang Basel Dinilai Tanpa Pengawasan
TOBOALI-Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangka Selatan (Basel) dihimbau untuk memperketat pengawasan pemberian izin pertambangan dan perkebunan. Sebab selama ini dinilai, izin tambang dan perkebunan yang dikeluarkan oleh bupati tanpa pengawasan. 
 
Hal ini terkait dengan perizinan yang diberikan kepada PT Bangka Serumpun perusahaan eksplorasi serta PT Bangka Inti Besaoh yang bergerak di bidang perkebunan sawit di kawasan Desa Ranggas dan Desa Nangka. Pasalnya menurut Ketua Komisi C Kapid Maid kedua perusahaan tersebut dimiliki hanya satu orang saja. “Dalam pengaturan perizinan berikutnya, bagaimana dinas terkait yang selaku perwakilan pemerintah itu. Sekaligus mengawasi pelaksanaan perizinan. Sehingga perizinan itu tidak bisa sesukanya lagi, apalagi ada perizinan hanya satu orang yang sama,” tegas Kapid Maid kepada wartawan, Senin (11/2).
 
Menurutnya, Distamben dan Disbunhut Basel harus terus melakukan pengawasan, jangan sampai lahan kebun sawit digunakan untuk eksplorasi, begitu juga sebaliknya. Karena dikhwatirkan apabila terus didiamkan akan menimbulkan gejolak konflik horizontal ditengah-tengah masyarakat. Yakni antara Desa Ranggas dan Desa Nangka Kecamatan Air Gegas. “Pengawasan izin pertambangan dan perkebunan ini dilakukan agar pemerintah daerah tidak sewenang-wenang mengeluarkan izin. Apalagi setelah kita telusuri teryata izin-izin tersebut tumpang tindih karena pemiliknya hanya satu orang saja. Jangan ada lagi penyimpangan dan usaha-usaha untuk mengeluarkan izin berbayar yang tidak jelas,” kata Kapid.
 
Diceritaknya, akibat lahan kebun masyarakat Desa Ranggas tersebut telah dijual ke perusahaan sawit yang membuat masyarakat sekitar sudah tidak bisa lagi berkebun membuat beberapa masyarakat ada yang membuka kebun di hutan Kelakak Desa Ranggas. 
 
Akibatnya menimbulkan kecemburuan sosial bagi masyarakat Desa Ranggas. “Ya intinya Distamben Basel agar secepatnya memberikan surat tembusan perizinan PT Bangka Serumpun ke DPRD Basel dan Komisi C. Apakah sudah memasuki tahap eksploitasi atau masih tetap eksplorasi,” jelasnya.
 
Senada dikatakan Wakil Ketua Komisi B DPRD Basel, Asnan bahwa masyarakat Desa Nangka menolak dengan perluasan sawit. “Kita sama-sama mengharapkan agar permasalahan ini jangan sampai timbul konflik horizontal. Karena perusahaan tersebut telah melakukan perluasan dengan cara yang tidak benar,” ujarnya singkat. (bim)
Iklan
By FRAKSI PKS DPRD BASEL 2009

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s