KOLOM ASPIRASI

DOSEN DAN DEWAN MAHASISWA STAIN SAAS BABEL TEMUI SEKRETARIS FRAKSI PKS BASEL

Toboali,11/08/12. berkaitan dengan semakin meruncingnya konflik antara mahasiswa dengan pimpinan beserta sebagian dosen STAIN SAS BABEL, maka pada hari sabtu dari dewan mahasiswa dan doses yang peduli transaparansi di STAIN SAS BABEL menemui sekeretaris fraksi PKS di Pangkal Pinang.

Mereka menyampaikan bahwa mereka sangat prihatin atas terjadinya kegiatan jual beli file yang dilakukan oleh pimpinan rektorat dan segelintir dosen dengan tujuan mencari uang yang dilakukan secara sistemik. adapaun keluhan dan aspirasi mahasiswa ini adalah.

1. Mahasiswa yang di duga terlibat dengan plagiasi skripsi ini adalah sebagaian besar adalah mahasiswa tugas belajar dari Kabupaten Bangka Selatan. Yang semuanya berasal dari guru Pendidikan Agama yang ada di Bangka Selatan sebanyak 44 orang.

2. Mereka meminta bantuan untuk memediasi antara dewan mahasiswa dengan para yang diduga melakukan plagiasi agar dapat menyakinkan para mahasiswa tersebut untuk bisa bekerja sama dengan mereka untuk mengungkap dosen yang menjual belikan file di STAINSAS BABEL.

Dan FPKS akan berusaha menyampaikan masalah ini dan mengkoordinasikannya dengan dinas pendidikan kabpaten Basel untuk bisa menindaklanjuti.

Toboali 07/08/12, pada hari ini sudah diterima oleh FPKS aspirasi dari masyarakat dusun rias melalui jaringan Facebooker yang dimiliki oleh FPKS yang mempertanyakan tentang TI yang ada di kolong Desa Rias dan yang dihabelah rumah pak bupati.

Melalui Sekretaris F-PKS DPRD BASEL Samsir ST F-PKS akan meneruskan aspirasi ini ke Bapak Bupati untuk segera menindaklanjutinya dengan segera memanggil SKPD terkait dalam hal ini Satpol PP agar berkoordinasi dengan tim Gabungan bersama Instansi Hukum agar menertibkan Tambang Inkonvensional tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Dan untuk penyelesaian jangka panjang TI yang merambah Kolong Desa Rias agar segera membuat peraturan daerah tentang Perlindungan lahan pangan berkelanjutan sebagaimana yang diamanatkan dalam undang 41 tahun 2009 tentang perlindungan lahan pangan berkelanjutan.

Dan untuk TI di habelah rumah Bupati agar menganalisa kemungkinan pemberian Wilayah Penambangan Rakyat ( WPR ) sebagai yang tempat penambangan rakyat yang dilegalkan secara hukum.

BAGAIMANA NASIB PENDIDIKAN DI BANGKA SELATAN JIKA SEMUA INGIN JADI KEPALA DINAS

Toboali,04/08/2012, Pada hari handphone salahsatu aleg PKS DPRD Bangka Selatan bergetar dari nomor yang tak dikenal dan memang tidak mau diketahui identitasnya. Dari cara bicaranya dan logat bicaranya serta apa yang disampaikannya memberikan informasi bahwa beliau merupakan sosok masyarakat di bangka selatan yang peduli tentang pendidikan di bangka selatan.

Beliau menyampaikan bahwa kondisi dinas pendidikan bangka selatan saat ini sedang kacau karena adanya konflik internal yang terjadi antara kepala dinas dengan beberapa kabag yang ada di lingkungan dinas pendidikan bangka selatan, dan beliau meminta tolong kepada aleg PKS untuk memperhatikan dan memberikan masukan dan solusi kepada pemerintah Bangka Selatan untuk segera menyelesaikan konflik tersebut. Jika tidak segera ditindaklanjuti beliau khawatir ini akan memperparah kondisi pendidikan di bangka selatan secara menyeluruh.

Sebagai Aleg DPRD Bangka Selatan yang bertugas mengontrol lajunya pemerintahan, maka kami akan menyampaikan permasalahan ini ke pemerintah Kabupaten Bangka Selatan dan berencana akan menjadwalkan memanggil Kepala Dinas dan seluruh Kepala Bidang yang ada untuk memediasi agar persoalan ini cepat selesai dan tidak berdampak buruk terhadap dunia pendidikan di kabupaten Bangka Selatan.( shiers )

ASPIRASI MASYARAKAT BATU BETUMPANG TENTANG KTM

Toboali 31/07/2012, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPRD BAngka Selatan menerima kedatangan 2 orang masyarakat Desa Batu Betumpang atas nama Suharmi dan Mazlan. Dalam kesempatan ini diterima oleh oleh Bapak Kapid Maid di ruang Komisi c
Kedatangan warga tersebut ke ke komisi C DPRD Bangka Selatan adlah untuk menyampaikan aspirasi sebagian masyarakat Desa Batu Betumpang atas penolakan mereka terhadap pembangunan Kota Terpadu Mandiri ( KTM ) Batu Betumpang.

Dasar keberatan mereka adalah bahwa masyarakat Batu Betumpang kehidupan mereka tergantung pada kebun karet yang sudah mereka meiliki secara turun temurun. dan jika ini akan dijadikan lahan untuk kota terpadu mandiri selanjutnya akan darimana penghasilan mereka. apalagi ada sebagaian yang pembebasan lahan awal pada saat pembuatan gerbang dan helipad dulu ada yang tidak menerima ganti rugi.

Pada intinya mereka menolak untuk menyetujui pembangunan kota terpadu mandiri Batu Betumpang.

Sementara Bapak Kapid Maid selaku Ketua Komisi C DPRD Bangka Selatan dan sekaligus juga sebagai Wk Ketua Pansus 1 tentang Kawasan Kota Terpadu Mandiri dan atas nama Ketua Fraksi PKS DPRD BASEL memberikan keterangan bahwa berdiri tidaknya KTM Batu Betumpang itu tergantung persetujuan dari Masyarakat, jika masyarakat menyetujui itu akan ditetapkan tinggal keputusan akhir ada di Rapat paripurna apakah semua fraksi menolak atau meneruskan program KTM tersebut.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s