PARLEMTARIA

FRAKSI PKS DPRD BASEL TOLAK PEMBENTUKAN BPBD

TOBOALI – Seluruh fraksi di DPRD Bangka Selatan kemarin sore Rabu (1/8/2012) sepakat menolak Raperda Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang diajukan oleh Pemkab Basel.

Demikian terungkap dalam Paripurna Pengambilan Keputusan terhadap Raperda di yang digelar di Kantor DPRD Basel. Alasannya adalah urgensitas pendirian Badan Penanggulangan Bencana Daerah di Bangka Selatan belum menjadi suatu yang penting dan belum begitu dibutuhkan.

Paripurna yang dihadiri Bupati Basel H Jamro H Jalil, Wakil Bupati Basel, Nursamsu, Ketua DPRD Basel, H Ansyori Norman, Wakil Ketua Djulaili Romli, dan Sipioni disebutkan juga bahwa dari segi level bencana daerah Bangka Selatan belum bisa dikategorikan daerah rawan bencana. Dari 3 kategori bencana tidak satupun kategori bencana yang ada ada di bangka selatan. Kategori bencana alam (yang disebabkan oleh kondisi geologis daerah) dimana suatu daerah memilki potensi bencana gunung meletus, tsunami, tanah longsor, dan banjir bandang.

Kategori lainnya adalah kategori bencana non alam (yang disebabkan oleh faktor biologis) dimana suatu daerah terdapat potensi wabah penyakit yang dikategorikan endemic. Selain itu ada kategori bencana sosial (yang disebabkan oleh manusia) dimana di daerah memiliki potensi konflik dan kerusuhan antar etnis, antar suku, antar agama yang berkepanjangan.

Sebelumnya Sekretaris PKS, Samsir meminta kepada Pemkab Basel untuk mencabut Raperda tersebut alasannya adalah dilihat dari segi perencanaan pembangunan daerah khususnya Raperda Rencana Tata Ruang dan Tata Wilayah belum ada terakomodir daerah rawan bencana. “Seharusnya zonanisasi daerah rawan bencana dan rawan konflik sudah ada pada rencana tata ruang dan tata wilayah. Dan mapping zonaniasi inilah yang dijadikan alasan mendasar untuk urgensitas pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah di Bangka Selatan,” jelasnya.

Selain itu, Samsir mengungkapkan dari segi kemampuan keuangan daerah belum memungkinkan untuk penambahan badan atau dinas baru. Hal ini dikarenakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah akan menyedot alokasi anggaran kurang lebih Rp 500 jutaan hanya untuk biaya operasional rutin saja dan belum termasuk biaya belanja langsung (barang dan jasa).

“Hal ini diprediksi akan merubah komposisi keuangan daerah dari 40 % untuk belanja tidak langsung dan 60 % belanja langsung menjadi sebaliknya yaitu 60 % untuk belanja tidak langsung dan 40 % belanja tidak langsung. Dan pada akhirnya akan berujung pada bangkrutnya keuangan daerah” katanya. Untuk itu, Fraksi PKS menyarankan adanya peninjauan berdasarkan analisa beban kerja tentang keberadaan organisasi perangkat daerah dalam hal ini lembaga tehnis daerah dan lembaga dinas daerah.

Ia menyebutkan masih banyak lembaga dinas yang bisa dileburkan seperti dinas pertanian yang terpecah menjadi dinas kelautan perikanan, dinas pertanian dan peternakan, dinas kehutanan dan perkebunan, badan ketahan pangan dan kantor bimbingan dan penyusunan. Di sisi lain ada kantor satuan polisi pamong praja dan kesbangpol.

“Karena dari seluruh organisasi perangkat daerah yang ada banyak kekosongan di struktur organisasi kepala seksi dan kepala bidang apalagi dibentuk badan baru, perubahan tentang organisasi perangkat daerah dan penambahan organisasi perangkat daerah agar menunggu selesainya revisi atas Peraturan Pemerintah No 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan perubahan UU 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sehingga perubahan dan perombakan menyeluruh organisasi perangkat daerah bangka selatan bisa dilakukan dengan berdasarkan analisis beban kerja dan kemampuan keuangan daerah bangka selatan,” imbuhnya.

Selain menolak Raperda Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dewan Basel juga menyetujui tiga raperda lainnya yakni RPJPD 2005-20025, Raperda Perubahan Kedua Atas Perda No 13 tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah, Raperda Perubahan Kedua Atas Perda No 14 tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah. Dalam Paripurna tersebut Pemkab Basel melalui Bupati Basel juga menyampaikan lima Raperda yakni Pengelolaan Air Tanah Basel, Pengelolaan Persampahan, Izin Penyimpanan dan Izin Pengumpulan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, Penyelenggaraan Bengkel Umum Kendaraan Bermotor, serta Raperda Penyelenggaraan Angkutan Barang di Lalu Lintas Jalan. (raw/6)

UJI KOMPETENSI GURU SBG UPAYA PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN

TOBOALI – Sebanyak 329 guru SMP yang telah bersertifikasi Senin (30/7/2012) mengikuti Uji Kompetensi Guru di SMP 1 Toboali. Tes yang dilakukan secara online ini bertujuan untuk pemetaan kompetensi padagogik serta professional dan kemampuan guru dalam proses belajar mengajar. Demikian dikatakan Kabid Dikmenjur, Eddy Supriadi kepada wartawan kemarin.

Menurutnya Uji Kompetensi Guru tahun ini baru digelar khusus untuk guru yang telah bersertifikasi saja. Rencananya tahun berikutnya Uji Kompetensi ini juga akan digelar bagi guru-guru yang belum bersertifikasi. Ada juga Uji Kompetensi Kepala Sekolah yang digelar secara dua tahap. “Ini program Badan Pengembangan SDM Pendidikan dan Kebudayaan dan Penjaminan Mutu Kementrian Pendidikan, UKG ini bertujuan untuk pemetaan guru,” jelas Eddy.

Anggota Komisi B DPRD Basel, Samsir mengatakan Uji Kompetensi Guru merupakan salah satu upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan output kualitas pendidikan di Bangka Selatan. Kementrian Pendidikan Nasional sudah mengeluarkan 3 Peratuan Menteri Pendidikan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas keluaran peserta didik. Ini menitikberatkan kepada peningkatan kualitas tenaga pendidik baik sebagai guru maupun yang berhubungan tugas guru sebagai pengawas sekolah dan kepala sekolah.

Politisi PKS ini mengatakan Uji Kompetensi Guru mencakup 4 uji kompetensi yang harus dimiliki oleh guru sebgai seorang pendidik yaitu : kompetensi padegogik, kompetensi sosial, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional. “Tentunya kami berharap adanya uji kompetensi ini memang betul dilakukan dengan fair dalam hal pelaksanaannya dan tidak hanya dinilai dari uji tertulis atau teorinya saja tetapi yang lebih penting penilaian secara praktek sehari-hari di sekolah masing-masing,” ujarnya.

Ia menambahkan, dilihat dari sistim pembelajaran sudah banyak pendidik yang hanya melaksanakan kewajiban hanya sebatas mengugurkan wajib jam belajar dan mengejar kurikulum saja. Selain itu, guru hanya membuat peserta didik mengerti pelajaran tapi tidak menampilkan budaya menididik dalam hal ini etika, moral, sopan santun dan disiplin. Dan kenyataannya trend yang ada sekarang hampir sulit ditemukan peserta didik yang dapat menghormati guru sebagai sebagai pendidik.

“Selain itu, kami berharap Dinas Pendidikan tidak hanya mengadakan Uji Kompetensi Guru saja sebagaimana Permendiknas No 16 tahun 2007 tetapi juga melaksanakan uji kompetensi untuk kepala sekolah saja sebagaimana Permendiknas No 13 tahun 2007 dan uji kompetensi pengawas sekolah sebagaimana Permendiknas no 12 tahun 2007,” pungkasnya. (raw/6)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s